Oleh: Mayangsari Rahayu 
(Pemerhati Perempuan, Keluarga dan Generasi)

Mediaoposisi.com- Hari Anak tiap tahun diperingati. Tapi, kekerasan terhadap anak bermunculan bak jamur di musim semi. Tragis.

Berdasarkan Penelitian Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sepanjang tahun 2011–2016, terdapat 22.109 kasus perlindungan anak. Hampir 50% dari kasus adalah kekerasan fisik dan seksual. Angka itu terus menanjak tiap tahun. Tahun 2011-2014 ditemukan 1.022 kasus kekerasan terhadap anak, dipicu oleh media sosial dan internet.

Bahkan, akhir-akhir ini publik diguncang dengan kasus kekerasan yang dilakukan orang tua sendiri. Seperti yang terjadi di Berau, Jepara dan Asahan. Sungguh mencabik naluri. Fitrah orang tua itu melindungi. Bukan menyakiti, apatah lagi memangsa darah daging sendiri. Duhai jiwa, dimana kah hati?

Bak Lingkaran Setan
Berulang. Tak kenal henti, beragam kasus kekerasan terhadap anak terus terjadi. Bahkan meningkat, baik dari jumlah, ragam, pelaku maupun kekejian. Kondisi ini wajar. Kehidupan sosial kini gersang dari nilai Islam. Materi dipuja, dicari sekuat tenaga. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala pun dijalani demi gengsi dan kemapanan hidup sehari-hari. Bagaimana lagi, hidup memang sulit.

Mau makan, butuh duit. Mau sekolah berkualitas, harganya pun berkelas. Bahkan, sakit pun ‘dilarang’, kecuali kantong berisi uang. Dampaknya, stres sosial menggelayuti setiap diri.
Ketika depresi sudah mewabah di tengah masyarakat, anak lah pihak paling rentan terhadap kekerasan. Lemah. Inilah alasan anak sering dijadikan pelampiasan.

Kondisi ini diperparah dengan karakteristik media zaman now. Alih-alih mereduksi, tak sedikit media mainstream justru menstimulasi kekerasan anak. Beraneka konten kekerasan fisik, verbal dan seksual bertebaran. Semua demi oplah, demi banyaknya klik. Di era kebebasan (tanpa batas), hal itu sah.

Tak hanya memantik pelaku. Media, terutama media sosial, juga membentuk anak menjadi stimulan kekerasan. Karakter serba bebas melekat kuat. Lisan yang jauh dari tata krama. Umbar aurat dimana-mana. Bahkan, tak jarang anak menjelma sebagai pelaku kekerasan. Tindakannya brutal. Jika demikian kondisinya, tingginya angka dan level kekerasan anak wajar adanya.

Bukan tanpa upaya. Beraneka peraturan telah dikeluarkan oleh penguasa namun kekerasan anak tak juga reda. Undang-undang terakhir adalah UU Nomor 17 Tahun 2016. Berisi tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak.

Sebelumnya, telah dikeluarkan Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang Pengesahan  Convention  on  the  Rights  of  the  Child  (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Saat ini, sedang digarap Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan turunannya di berbagai daerah.

Mengemban amanat Konvensi Hak Anak, KLA didefinisikan sebagai kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Selain itu, KLA merupakan konsekuensi penandatanganan Indonesia atas  World Fit For Children Declaration  (WFC).

Deklarasi Dunia Layak Anak (DLA), diselenggarakan 10 Mei 2002 saat Sidang Umum PBB ke-27 Khusus mengenai Anak (27th United Nations General Assembly Special Session on Children). Aroma kebebasan sangat pekat tercium dalam pembentukan karakter anak. Dan masih banyak lagi kebijakan yang bernapas senada.

Selagi ruh kebebasan tak dicampakkan, kekerasan anak takkan berjumpa ajal. Terus berputar bak lingkaran setan.

Bisa Dihentikan
Bukan tanpa solusi. Sekulerisme adalah kunci kerusakan. Islam adalah kunci keselamatan. Oleh karenanya, sekulerisme dan turunannya layak disingkirkan. Dari tubuh umat, liberalisme harus dihilangkan. Seperangkat peraturan baru selayaknya dikeluarkan berdasarkan Islam.

Syariah Islam menjadikan perlindungan anak tak lagi mimpi. Tak sekedar ramah anak, negara bersyariah kaffah (khilafah) akan menebar rahmat teruntuk semua pihak.[MO/sr]

Posting Komentar