Oleh: Yulida Hasanah
(Pengisi Majlis Ta’lim Khoirunnisaa’ Kalisat, Jember)

Mediaoposisi.com- Tepat  hari kamis, tanggal 9 Agustus lalu, Presiden Jokowi sah menentukan Cawapres pendampingnya untuk menghadapi Pilpres 2019 mendatang.

Putusan Jokowi untuk menggandeng Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden didukung oleh sembilan parpol koalisi pendukung Jokowi, yaitu Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Golkar, PKB, PPP, PDIP, PSI, Perindo, dan PKPI.

Dan pada hari itu juga Jokowi mendeklarasikan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin yang juga dihadiri sembilan ketua umum parpol pendukung Jokowi. Jokowi sendiri mengaku mempunyai sejumlah alasan menggandeng Ma'ruf Amin.

Dia menyampaikan dalam sebuah konferensi pers di kawasan Menteng Jakarta, mengapa Ma'ruf Amin yang dipilih. Karena beliau adalah sosok utuh sebagai tokoh agama yang bekerjasama, dan merupakan sosok yang kaya pengalaman di sejumlah institusi legislatif dan pemerintahan. (sumber : Liputan6.com)

Pasangan Capres dan Cawapres ini tidak luput dari pro kontra di masyarakat terutama umat Islam di Indonesia. Bahkan media –media mainstream sangat gencar menonjolkan keunggulan dari Cawapres, Ma’ruf Amin. Tentunya, media sebagai pilar ke 4 dalam Demokrasi memiliki tujuan penting dalam memvisualisasikan narasi-narasi manisnya Demokrasi.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemilihan Ma'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden membawa dampak positif bagi Indonesia. Sebab, isu SARA tidak lagi menjadi mainan politik di pemilihan presiden mendatang.
Namun demikian, keputusan ini cukup mengagetkan bagi pasar.

"Pelaku pasar awalnya berharap sosok pendamping jokowi berasal dari tokoh yang berpengalaman dibidang ekonomi bisa birokrat, akademisi atau pengusaha. Permasalahan ekonomi saat ini tidak kalah urgent dengan persoalan identitas dan kebhinekaan," jelasnya.

Ada hal menarik yang perlu kita cermati, terkait dengan Isu SARA, Identitas (Muslim/non muslim) dan Kebhinekaan yang selama ini dianggap oleh penguasa dan jajarannya sebagai ‘momok’ yang mengancam eksistensi demokrasi di negeri ini.

Dan sejak Jokowi memutuskan untuk berdampingan dengan Ulama,harapannya Ulama bisa bersinergi dengan Umara dalam menjalankan politik demokrasi. Namun, apakah kita begitu saja percaya dengan narasi manisnya demokrasi yang pada dasarnya bukan bersumber dari Islam ?

Isu SARA, Identitas, dan Kebhinekaan : Senjata Demokrasi di Indonesia.
Sejatinya, demokrasi merupakan paham yang diusung di negeri-negeri yang berpenduduk mayoritas muslim, sering tidak digambarkan dalam bentuknya yang asli, yaitu sebagai gagasan atau paham yang menyingkirkan hukum-hukum Allah dan membebaskan manusia untuk membuat hukum/undang-undang sendiri.

Jadi, demokrasi menjadi kendaraan kapitalis untuk menancapkan akar Sekularismenya secara kuat di negeri-negeri muslim, termasuk Indonesia.Disadari atau tidak, karena demokrasilah, umat Islam yang menginginkan Islam menjadi aturan negerinya dicap membawa SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan).

Disadari atau tidak, karena Demokrasilah, umat Islam yang menginginkan pemimpin yang sesuai dengan Syari’at Islam akhirnya malah terjatuh pada politik Identitas semata. Dan disadari atau tidak, karena demokrasilah, umat Islam yang menyatukan seluruh umat dengan sistem kepemimpinan Islam malah dituduh mengancam Kebhinekaan.

Bukankah, apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan memilih pendamping dari kalangan Ulama itulah yang seharusnya dianggap mencoreng demokrasi itu sendiri ? tapi, sepertinya hal ini ‘sah-sah saja’ dalam politik demokrasi, selama umat Islam tidak menuntut “Politik Islam” dijadikan sebagai jalan Politik negeri ini.

Dan demokrasi telah sukses melemahkan gambaran politik Islam (devisualisasi politik Islam) di mata umat islam, yang sempat menguat pada saat Pilkada Jakarta tahun 2016 lalu.

Kembali menguatkan perjuangan Politik Islam
Sesungguhnya tujuan Allah SWT menciptakan makhluk, menurunkan Al Qur’an dan mengutus para Rasul tidak lain adalah agar Allah menjadi satu-satunya yang disembah dan tidak disekutukan dengan apapun (QS. Adz-Dzariyat ayat 56). Dialah satu-satunya Pencipta, dan hanya Dia pula yang berhak memerintah (QS. Al An’am ayat 57).

Allahlah satunya yang berhak menghalalkan, mengharamkan dan membuat aturan/hukum. Maka, siapapun yang mengklaim berhak ditaati secara mutlak dan berhak membuat aturan secara mutlak, sungguh ia telah menjadi sekutu bagi Allah SWT. Siapa saja, apakah ia seorang individu, jama’ah, organisasi, institusi, DPR, MPR, parlemen atau apapun namanya.

Oleh sebab itu, menjadi perkara yang sangat urgent bagi umat Islam untuk memperjuangkan tegaknya kembali hukum-hukum Allah SWT sebagai satu-satunya hukum yang diterapkan oleh Negara. Dan menyebarkan Islam sebagai Kepemimpinan berpikir (Qiyadah Fikriyah). Perjuangan ini tidak mungkin kuat sebelum ‘keyakinan’ terhadap Islam telah menyatu dalam hati-hati umat dan betul-betul mantap di dalam benak.[MO/sr]

Posting Komentar