Oleh: Wulan Amalia Putri, SST
(Staf Dinas Sosial Kab. Kolaka)

Mediaoposisi.com- Di penghujung Juli 2018, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Sulawesi Tenggara merilis data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk periode tahun 2017.

Melalui Kepala Seksi Data dan Informasi DP3AKKB, Darwin, diketahui bahwa Kabupaten Konawe menduduki posisi pertama sebagai daerah dengan kasus KDRT terbanyak, yakni 34 kasus. Darwin mengatakan, “ Ia betul, Konawe menjadi daerah dengan jumlah kasus kDRT tertinggi di Sultra pada tahun 2017”. (31/7/18,www.wartasultra.id).

Bukan hanya Konawe, daerah lainpun tak luput dari kasus KDRT. Masih dari kanal berita yang sama, dapat diketahui bahwa setelah Konawe, Konawe Selatan menduduki posisi kedua dengan 33 kasus dan di posisi ketiga ada Kota Bau-Bau dengan 25 kasus.

Sementara itu, terdapat pula daerah yang paling sedikit mengalami kasus KDRT yakni kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Buton Selatan. “ Kedua daerah ini memiliki angka pelaporan kasus KDRT yang paling sedikit di antara daerah-daerah yang lain di Sultra yakni hanya memiliki satu laporan saja,” ujar Darwin.

Sementara itu, data triwulan pertama di 2018 menghampiri data 2017 untuk wilayah Kolaka. Dilansir dari www.sultrakini.com (10/4/18) , terdapat 3 kasus KDRT yang dilaporkan. Meningkat 2 kasus dari tahun 2017, dengan hanya 1 laporan kasus.

Fenomena Gunung Es
Selain menguraikan daerah dengan tingkat KDRT tertinggi, Darwin sebagai kepala seksi Data dan Informasi DP3AKKB juga mengurai data yang lain. Menurutnya, kasus KDRT mengalami peningkatan jika dilihat eskalasinya pada 2016 dan 2017.

Pada 2016 setidaknya terdapat 114 kasus dan meningkat menjadi 246 kasus pada 2017. KDRT di semua kabupaten/kota didominasi kasus KDRT pelecehan seksual dan fisik.

Angka yang tersaji pada dasarnya belum bisa menggambarkan secara pasti jumlah kasus KDRT. Seperti kasus lainnya, sebut saja kasus Penyalahgunaan Narkoba atau Pelecehan Seksual Anak, tidak ada data yang menggambarkan keseluruhan kejadian yang terjadi. Karena itu, angka real kasus KDRT bisa saja lebih banyak daripada yang disebutkan di atas.

Rasa malu, takut membuka aib keluarga adalah sederet alasan klasik yang sering ditemui petugas pendata kasus ketika melakukan pendataan kepada korban KDRT. Kasus seperti ini masih dianggap sebagai permasalahan keluarga yang harus dituntaskan oleh suami dan istri.

Framing patrialistik di sisi lain juga menjadi alasan pembenaran para suami memukul istrinya, bahkan di depan anak-anaknya. Hasilnya, bukan cuma luka fisik namun juga traumatik psikologis yang didapatkan oleh si istri dan anak-anak.

Secara nasional, menurut Laporan BBC, pengaduan kasus KDRT langsung ke Komnas Perempuan ada 903 kasus. Di ranah keluarga atau rumah tangga, kekerasan terhadap istri mencapai 5.784 kasus, belum terhitung angka kekerasan terhadap anak-anak dalam konflik keluarga.(17/11/17,www.watyutink.com).

Kenyataannya, angka-angka ini adalah angka permukaan, sebab yang tak terlaporkan namun terjadi, angkanya lebih banyak.

Ketahanan Keluarga Kian Rusak
Kasus KDRT adalah bentuk kekerasan (violence) pada ruang privat yang memerlukan perhatian dan penanganan. Kekerasan adalah alarm yang harus segera direspon dengan tepat. Sebab basic KDRT memang terjadi di ranah privat, akan tetapi memiliki impact pada ruang publik.

Kekerasan berulang yang dialami anggota keluarga akan memberi dampak fisik dan psikis. Dalam ilmu Pekerjaan Sosial (Social Work), keadaan semacam ini berdampak pada keberfungsian sosial (Social functioning) seseorang. Jelas sekali bahwa dengan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, ada peran (role) sebagai ayah/ibu, suami/istri yang tidak bisa dijalankan dengan baik.

Dengan melakukan kekerasan sebagai jalan pintas juga menampakkan bahwa pelaku kekerasan tidak mampu menyelesaikan atau menemukan pemecahan atas masalah-masalahnya (solve the problem). Mungkin saja perilaku itu adalah dampak dari ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs). Semua ini adalah pertanda bahwa pelaku tidak berfungsi sosial.

Belum lagi jika kita lihat dari sisi awareness terhadap hak-hak anak (children rights) yang salah satunya adalah menyediakan suasana keluarga yang kondusif secara fisik maupun psikologis, jelas telah terabaikan.

Keluarga seharusnya memiliki ketahanan, yang dikenal dengan istilah ketahanan keluarga (Family Strenght).

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (UU Nomor 10/1992).

Menurut Chapman (2000) ada lima tanda adanya ketahanan keluarga (family strength) yang berfungsi dengan baik (functional family) yaitu:

(1) Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan

(2) Keakraban antara suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik

(3) Orangtua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan ketrampilan

(4) Suami-istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih 

(5) Anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtuanya. Dan masih banyak definisi dan pandangan lain mengenai ketahanan keluarga ini.

Namun, pola hidup yang cenderung kapitalis sekular merusak orientasi pemahaman keluarga yang kondusif tadi. Kita melihat peran ibu sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya digerus oleh tekanan ekonomi yang menghimpit.

Interaksi antara anggota keluarga kian tipis, pengasuhan dan pendidikan bagi anak dibebankan pada baby sitter dan sekolah. Institusi keluarga mengalami desakralisasi. Akibatnya, perceraian dianggap jalan pertama untuk menyelesaikan konflik rumah tangga.

Di sisi lain, konsep diri (self concept) tidak terbentuk, yang menjadi kepribadian tidak unik. Sehingga masing-masing individu dalam rumah tangga tidak memiliki ketangguhan personal untuk menghadapi gempuran masalah hidup yang bertubi-tubi. Secara global, tayangan yang mereka tonton menyajikan gaya hidup konsumerisme dan hedonistik.

Sikap religius yang kental membawa kekhawatiran pada stigma radikal. Bangunan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah digantikan dengan gambaran rumah tangga minimalis, anggota keluarga minimalis, tapi harta maksimalis. Konsep keluarga tidak jelas, disorientasi.

Karena itu berbicara mengenai KDRT dan rusaknya ketahanan keluarga disebabkan oleh  faktor individu dan faktor sistemik. Faktor individu  antara lain adalah self concept (konsep diri)/ kepribadian lemah, pemahaman tentang relasi suami istri kurang, sikap temperamental dan lemahnya ketakwaan individu.

Adapun faktor sistemik dapat kita lihat dari sisi ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menghasilkan kemiskinan. Seringkali kita temukan perilaku kekerasan pada rumah tangga miskin. Dari sisi sosial-budaya kita melihat gaya hidup hedonis dan kebebasan berperilaku yang blunder mengakibatkan perilaku seks menyimpang atau seks disertai kekerasan.

Lalu dar sisi hukum kita dapati lemahnya sanksi terhadap pelaku kekerasan sehingga tidak membuat jera pelaku. Dari sisi pendidikan kita saksikan menggejalanya sikap meremehkan guru yang kerap didukung oleh orang tua sehingga pembentukan karakter sulit dilakukan.

Semua ini faktor ini saling terkait dan pada akhirnya keluarga sebagai tempat kembali setelah beraktivitas, tidak lagi menyejukkan. Keluarga sehat tidak terwujud, ketahanan keluarga rusak.

Islam Memandang
Menurut Islam, kekerasan adalah tindakan kriminal (Jarimah). Tidak mengenal gender, karena itu sanksi tegas diberikan kepada siapapun pelaku kekerasan, baik ia laki-laki ataupun perempuan. Karena itu, Islam menetapkan jenis kekerasan dan sanksinya.

Jenis kekerasan tersebut antara lain Qadzaf (melempar tuduhan tanpa bisa memberi bukti), sanksinya tertera pada Q.S An Nur:4-5) dan membunuh disanksi sesuai Q.S Al Baqarah: 179. Jadi sanksi atas perilaku sudah jelas dan penegakkannya membawa efek jera.

Dalam rumah tangga Islam, kita mengenal istilah “pukulan” dalam rangka ta'dib (pendidikan) sebagai implementasi Q.S at-Tahrim: 6. ]

Karena itu, pukulan tersebut memiliki kaidah antara lain bahwa pukulan tersebut tidak menyakitkan apalagi mematikan, tidak pada bagian tubuh yang vital, diambil sebagai jalan terakhir, dan jumlahnya 3 kali dan tidak boleh lebih dari 10 kali jika terpaksa, dan mengutamakan permintaan maaf dan taubat.

Islam juga mengisyaratkan agar rumah tangga dibangun untuk saling melengkapi, bekerja sama untuk membangun rumah tangga harmonis menuju derajat takwa menurut Q.S at-Taubah: 71. Karena itu kesamaan misi dan visi ideologis dalam berumah tangga harus dipahami jauh hari sebelum rumah tangga dibangun.

Sehingga ketika berumah tangga, suami dan istri menjalin relasi yang sehat, mendidik dan mengasuh anak sesuai konsep pengasuhan anak yang benar. Yang juga didukung dengan ketakwaan masyarakat dan negara.

Jika sinergitas individu, masyarakat dan negara terbangun dalam bingkai ketakwaan, menjalankan program ketahanan keluarga sesuai dengan apa yang Allah SWT inginkan, maka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat diminimalisir. Sebab, rumah tangga dibangun dengan pondasi religius, dikemudikan dengan kasih sayang dan dipandu oleh peta Iman.

Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengatakan: “Yang terbaik di antana kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga/istrinya. Dan saya adalah orang yang paling baik terhadap istri/keluargaku” (HR Tirmidzi).[MO/sr]


Posting Komentar