Oleh: Abu Nawas Barnabas

Mediaoposisi.com- Kiyai-kiyai PBNU mengunggah ancaman, jika dalam waktu 2 hari Jokowi tidak mengusung Cak Imin sebagai cawapres, PBNU akan hengkang dan buka poros baru. Airlangga Golkar juga sedang kasak kusuk penjajakan poros koalisi, mengenai hal ini PDIP tidak khawatir.

Ini tantangan besar bagi Jokowi sebelum berlaga di Pilpres 2019. Boleh jadi, partai pengusung Jokowi satu persatu hengkang karena merasa tidak mendapat kompensasi politik yang berimbang. Jokowi sendiri, kuat dugaan mengambil cawapres dari unsur non partai agar dianggap netral.

Pilihan mengambil cawapres dari kalangan non partai, tentu akan membuat partai mitra meradang. Sebab, posisi partai sangat berpengaruh menjaga elektabilitas Jokowi, apalagi ditengah merosotnya kepercayaan publik dan mewabahnya gerakan anti Jokowi. Tentu partai tak ingin hanya jadi alat kerja bhakti, sementara kue legit politik justru dinikmati oleh orang non partai.

Ancaman PBNU memiliki tenggang waktu yang memungkinkan bagi PKB untuk membuat koslisi baru, atau jika tidak juga memberi tenggang waktu untuk keluar dari koalisi Jokowi sekaligus membuktikan satu argumen bahwa Jokowi tanpa suara umat Islam bukanlah apa-apa. PBNU dan PKB diantara partai yg lain adalah organ dan partai yang paling memiliki saham politik Islam.

PDIP merasa aman, karena batas ambang pencapresan dengan suara yang dikantongi PDIP sudah cukup ditambah beberapa mitra koalisi tambahan. Nasdem dan Hanura, dua partai ini tidak punya pilihan lain selain mengambil opsi mengabdi pada Jokowi. Karenanya PDIP tidak mau ambil pusing atas manuver PKB dan Golkar.

Bagi Golkar, jika Airlangga tidak dilirik sebagai cawapres Jokowi ini adalah penghinaan bagi Golkar. Suara Golkar memiliki jumlah di urutan kedua setelah PDIP. Idealnya, jika capresnya Jokowi dari PDIP maka sah jika cawapresnya dari Golkar diurutan yang kedua.

Bagi Golkar, pengesampingan nama Airlangga Hartanto, setelah Golkar bersibuk ria dengan iklan Gojo-nya, adalah penghinaan yang tidak bisa ditolerir. Golkar adalah partai berpengalaman, tentu Golkar paling paham apa arti pengkhianatan. Apalagi setelah Golkar melihat geliat suara rakyat yang emoh pada Jokowi.

Dalam dinamika yang sulit itu, Jokowi terpaksa mengambil pilihan cawapres yang tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Jokowi ada akhirnya akan mengambil cawapres dari kalangan non partai agar dianggap netral.

Namun argumen ini tidak akan diterima partai. Kepada rakyat saja Jokowi terbiasa berdusta, apalagi kepada partai ?

Karenanya akan ada perlawanan sengit dari partai, untuk menunjukan kekuatan kepada Jokowi. Jika- salah satu partai- akhirnya dipilih kadernya sebagai cawapres, kondisi ini tidak akan meredam perlawanan dari partai lainnya.

Persoalan ini akan membawa Jokowi pada situasi terancam. Jika ormas seperti projo, bisa dikendalikan Jokowi tidak demikian dengan partai. Partai memiliki plat form politik dan visi misi organisasi. Berbeda dengan Projo yang ada karena Jokowi dan akan hilang seiring hilangnya Jokowi.

Ditengah dukungan partai yang berada diambang titik kritis, Jokowi justru memantik kemarahan publik dengan ujarannya yang menyerukan untuk berkelahi. Lisan pemimpin yang tidak mencerminkan seorang dengan Jiwa besar, membuat elektabilitas Jokowi makin tersungkur.

Sekali lagi, Jokowi terancam. Jokowi terancam berarti rakyat aman. Jokowi lengser berarti rakyat akan tenteram. Jadi bagi rakyat, ini bukan terancam, tetapi ini merupakan kabar gembira dan penuh kebahagiaan.[MO/sr]

Posting Komentar