Oleh: Siti Subaidah

Mediaoposisi.com-Berbicara tentang utang, mungkin bukan sesuatu yang aneh untuk dibicarakan di masyarakat kita. Kita pun sudah terbiasa dengan kata UTANG. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.

Utang pun bisa dari skala terkecil, individu kepada individu atau bahkan sampai skala besar yaitu negara kepada negara. Berkaitan dengan utang, Indonesia pun tak lepas  dari kata itu.

Sejarah mencatat, Indonesia sudah memiliki utang sejak pemerintahannya berdiri yaitu utang turunan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang sudah memulai kebiasaan berutang bagi pemerintahan di Indonesia. Seluruh utang yang belum dilunasi oleh pemerintah kolonial belanda kemudian diwariskan, sesuai dengan salah satu hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).

Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia pada waktu itu disertai dengan pengalihan tanggung jawab segala utang pemerintah kolonial. ( malikmakassar.wordpress.com)

Di setiap masa pergantian pemerintahan di Indonesia pun tak luput dari utang. Di pemerintahan sekarang utang indonesia meningkat tajam dari Rp. 2.608,8 triliun di tahun 2014 hingga sekarang mencapai Rp. 4.907 triliun per februari 2018 ( merdeka.com)

Pemerintah menilai bahwa utang negara saat ini  masih berada di tahap aman karena menurut Undang-Undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 12 ayat (3) disebutkan bahwa defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto, sehingga tidak ada masalah dengan utang luar negeri yang masih dibawah 34%.

Benarkah demikian aman?. Jika kita telusuri pemberi pinjaman Indonesia secara multilateral adalah Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB). Sedangkan secara bilateral yaitu Jerman, Prancis dan Jepang sebagai kreditur Indonesia terbesar.

Selain ke 6 kreditur  ini, Indonesia pun memiliki utang ke beberapa negara lain yaitu Korea Selatan, China, Amerika Serikat, Australia, Spanyol, Rusia dan Inggris.

Besarnya utang yang dimiliki Indonesia dibeberapa lembaga dunia dan negara lainnya dengan dalih “pembangunan” menandakan ketidak mandirian bangsa. Betapa tidak, Indonesia yang harusnya dapat memberikan kehormatan, kejayaan  sebagai bangsa yang bermartabat kini pupus akibat terbelit utang.

Padahal wujud kemandirian negara adalah mengelola semua sektor negara baik itu ekonomi, politik, keamanan dengan tangan sendiri tanpa campur tangan negara lain. Dengan ini masyarakat pun bisa merasakan kesejahteraan di semua sektor kehidupan tanpa harus menanggung beban utang negara.

Selain itu, dengan semakin meningkatnya utang negara maka akan semakin mudah penjajahan masuk kedalam negeri ini. Sudah menjadi rahasia umum jika utang negara adalah pintu masuk intervensi asing terhadap bangsa ini. Banyaknya eksloitasi kekayaan alam oleh asing dengan perjanjian-perjanjian yang tidak seimbang membuktikan bahwa intervensi itu kian bercokol dinegeri ini.

Ditambah lagi dengan fakta bahwa bangsa Indonesia kini menjadi budak dinegeri sendiri, SDM tidak diberdayakan dan UMR yang tidak memenuhi standart kebutuhan hidup menjadikan masyarakat semakin tergelincir kejurang kemiskinan. Semua ini buah dari ketidak mandirian negara yang bergantung pada asing yang dipandang penyelamat padahal hakikatnya adalah penjajah bermuka dua.

Lalu bagaimana solusinya? Haruskah dengan berhutang baru bisa membangun negeri?. Islam menuntut negara agar mandiri tidak bergantung pada negara lain, hal.itu direalisasikan dengan pengoptimalan sumber daya alam yang dimiliki negara.

Banyaknya kekayaan alam yang dimiliki suatu bangsa adalah potensi pendapatan yang luar biasa besar yang dapat membiayai pembangunan infrastruktur negara. Kita lihat, tidak ada tanah-tanah kaum muslimin yang tidak dianugrahi kekayaan alam oleh sang pencipta.

Di Indonesia sendiri, dari berbagai sektor baik itu dari laut, pertanian, hutan, dan hal-hal yang ada dibawah perut bumi semuanya memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara jika dikelola dengan baik, bahkan menjadi sumber pendapatan utama negara. 

Berbeda halnya dengan sekarang dimana pajaklah yang menjadi sumber pendapatan negara, rakyat diperas untuk memenuhi pajak yang beraneka macam jenisnya.

Jikalau pun ada keadaan dimana negara membutuhkan pinjaman dan harus berhutang, maka hal itu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syara ( syariat islam) yang mana keadaan tersebut merupakan option terakhir yang dilakukan oleh kepala negara dikarenakan negara dalam posisi yang membahayakan.

Utang itu pun tidak akan membuat negara terikat dengan perjanjian-perjanjian yang dapat membuat negara tidak berdaulat, terlebih lagi sampai ikut masuk mengatur perekonomian negara. Hal itu tentu tidak diperbolehkan.

Negaralah yang akan menentukan cara pembayaran utang dan tidak akan ada lembaga asing yang dibiarkan menentukan perjanjian. Semuanya berdasarkan syara dan tidak dengan riba. Islam mencontohkan dimasa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, Turki mempunyai utang luar negeri yang cukup banyak.

Melihat hal ini yahudi eropa  yang merupakan imigran yang tinggal di  wilayah ustmaniyah ingin mengambil celah dengan menawarkan bantuan pelunasan hutang dimana sebagai imbalannya mereka meminta tanah Palestina untuk diserahkan.

Hal ini membuat marah sultan hingga akhirnya dikeluarkan 2 perintah kesultanan  yaitu ditolaknya keinginan yahudi eropa untuk  mendapatkan tanah palestina dan mengembalikan mereka ketempat asalnya.

Sultan Abdul Hamid telah menetapkan perintah itu dengan suatu pandangan bahwa pemerintah harus tetap memelihara kekayaan negara dan tidak menjual tanahnya kepada para imigran yang datang kepadanya . Hingga akhirnya besaran utang negara  bisa ditekan dengan berbagai macam kebijakan yang diambil pada saat itu.

Utang yang diawal sekitar 300 juta lira berhasil ditekan hingga tinggal 30 juta lira, atau tinggal sepersepuluhnya saja. ( Mudzakaraat as Sulthan abdul Hamid. Dr Muhammad Harb hal 26).
Demikianlah islam menjaga kemandirian bangsa dan mencegah penjajahan masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kaum muslimin.

Cukuplah generasi terdahulu dan generasi sekarang merasakan pahitnya penjajahan halus ala kapitalis. Jangan sampai utang luar negeri menjadi salah satu hal yang kita wariskan ke anak cucu kita kelak. [MO/sr]

Posting Komentar