Oleh: umzhafira 
(Member Akademi Menulis Kreatif)

Mediaoposisi.com- Jauh panggang dari api, jauh masalah dari solusi. Begitulah kiranya kiasan yang menggambarkan negeri ini dalam upaya pemberantasan korupsi. Pembentukan sebuah lembaga bernama Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2002 ini nyata-nyatanya tak mampu menyurutkan derasnya kasus korupsi hingga hari ini.

Jumlah rekapitulasi tindak pidana korupsi untuk semua jenis perkara cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kalaupun ada penurunan, angkanya sangatlah kecil dibandingkan kenaikan pada periode sebelum ataupun selanjutnya.

Data dari penyidikan kasus korupsi dalam empat tahun terakhir pada 2015 ada 57 kasus korupsi yang disidik KPK. Kemudian naik pada 2016 menjadi 99 kasus, dan pada 2017 naik lagi menjadi 121 kasus.

Berdasarkan data, hingga 31 Mei ada 85 penyidikan kasus korupsi. Ini artinya hingga akhir Desember nanti masih ada kemungkinan angkanya bertambah lagi.

Sepertinya tindak pencurian terhadap uang negara ini akan kian membudaya seiring dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti pentas perpolitikan. Sedangkan gaji yang didapatkan tidak pernah sebanding dengan modal yang telah dikeluarkan. Baik yang berasal dari kantong pribadinya ataupun sokongan dari kaum kapitalis yang mendukungnya.

Peraturan perundang-perundang yang diberlakukan saat ini juga tidak mampu memberikan efek jera. Jangankan jera, para narapidananya saja bisa bermewah di dalam penjara.

Terungkapnya  kebobrokan Lapas Sukamiskin, lewat kasus dugaan suap praktik jual-beli fasilitas mewah yang menyeret Kalapasnya, Wahid Husen menjadi  bukti nyata. ‎Di dalam Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK Sabtu (21/7) lalu.

Ditemukan sejumlah fasilitas mewah di dalam sel Fahmi Darmawansyah, narapidana tipikor proyek pengadaan satelit pemantau Badan Keamanan Laut (Bakamla). Di antaranya, ada pemanas air, pendingin ruangan, kulkas kecil, kloset duduk, hingga furniture apik di dalam ruang sel Fahmi.‎ (news.okezone.com)

Suami Inneke Koesherawati ini diduga melakukan penyuapan terhadap Wahid Husen untuk bisa menikmati hunian nyaman di dalam sel tahanan itu. Uang ratusan juta hingga mobil disebut-sebut menjadi harga yang harus dibayarkannya demi sebuah kemewahan yang tak selayaknya didapatkan bagi seorang pesakitan.

Selain fasilitas mewah yang diperjual-belikan, Wahid Husen juga terindikasi melakukan transaksi jual beli ijin keluar lapas. Dugaan ini semakin kuat dengan tidak adanya dua narapidana tipikor Fuad Amin dan TB Haeri Wardhana saat penggeledahan dengan alasan sakit. (www-bbc-com)

Fenomena ini sudah menjadi hal lumrah di ranah demokrasi. Sebuah sistem yang sekuler dan serba kapitalistik ini, meniscayaan materi sebagai tolak ukur kebahagiaan. Hingga kita akan terus menyaksikan para pejabat yang hidupnya tak kan bisa lepas dari gelimang kemewahan. Bahkan sumber kebahagiaanya itu tak mampu ia lepaskan meski sedang menjalani lakon sebagai seorang pesakitan.

Sedang para penegak keadilan yang notabennya juga manusia pemuja materi, akan dengan senang hati menerima suap demi mencukupi nafsu duniawinya. Dengan begini, lengkaplah sudah kerumitan kasus korupsi di negeri ini.

Lain halnya dengan islam. Agama yang diturunkan Allah bagi manusia ini sempurna dengan segala aturannya. Dari ranah individu hingga pengaturan negara termaktub jelas dalam alqur'an juga sunnah nabinya.

Kemudian melalui sistem pendidikannya yang berbasis akidah islam baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara akan mampu menjadikan umatnya memiliki kecakapan dalam memimpin, menguasi sainstek juga memiliki ketaqwaan kepada Rabbnya. Seorang pemimpin atau pejabat dalam sistem islam akan memiliki kesadaran penuh akan kewajibannya mengikatkan seluruh aktifitasnya dengan hukum syara'. Dalam hal ini islam telah mengharamkan praktik suap menyuap dan sejenisnya.

Rasulullah bersabda, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR. Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul pun bersabda, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR Imam Ahmad).

Lalu ketaqwaan individu melahirkan budaya amar ma'ruf nahyi mungkar di tengah-tengah masyarakat yang kemudian menjadi hal penting sebagai upaya pengawasan terhadap tindak korupsi sehingga semakin kecil peluang untuk melakukan tindak korupsi.

Juga diberlakukannya seperangkat hukuman pidana yang keras, yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tipikor dan pencegah bagi para calon pelaku. Sistem sanksi yang berupa ta’zir bertindak sebagai penebus dosa (al-jawabir), sehingga mendorong para pelakunya untuk bertaubat dan menyerahkan diri. Hal inilah yang tak dipunyai sistem di negeri ini.

Islam pun dalam instisusinya sangat memperhatikan kesejahteraan para pegawainya dengan memberikan penggajian yang layak, yang akan menekan tindak korupsi sebab telah terpenuhinya kebutuhan para pegawai ini. Rasulullah SAW bersabda: “Siapapun yang menjadi pegawai kami hendaklah mengambil seorang istri, jika tidak memiliki pelayan , hendaklah mengambil seorang pelayan, jika tidak mempunyai tempat tinggal hendaknya mengambil rumah. (HR. Abu Dawud).

Begitulah islam dengan kecemerlangan konsepnya akan mampu mengatasi permasalahan korupsi di negeri ini. Masihkah kita ragu pada syariat islam yang berasal dari Illahi?

Allah swt berfirman, "Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki. Siapakah yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang yakin?" (QS. Al-Maidah: 50).

Wallahu a’lam bi ash-shawab

Posting Komentar