Oleh: Cucu Asifa

Mediaoposisi.com- Suasana hangat jelang pesta demokrasi pemilihan umum ( pemilu ) 2019 yang akan di selenggarakan bulan April 2019 kian terasa, sejumlah partai politik yg ingin turut serta dalam perebutan kursi mereka mulai merancang strategi-strategi  dan muncullah nama-nama yg akan dikedepankan.

Juga menyiapkan calon pemimpin yang menurut mereka ideal untuk mengaplikasikan aspirasi rakyat juga kompeten untuk mewujudkan kesejahtraan masyarakat Indonesia.

Dimimbar nanti tentu saja segudang kata-kata manis mereka sudah disiapkan, hingga meluncurlah segala janji-janji, visi-misi, dan metode  yg akan memanjakan telinga rakyat bak kidung sebelum tidur yg nantinya diharapkan dapat menimbulkan mimpi-mimpi indah dalam benak masyarakat dan selanjutnya akan memberikan suaranya.

Meskipun kampanye resmi belum di mulai dan akan di jadwalkan pada bulan  april 2019,  pencitraan mulai gencar di lakukan, lewat media dan lewat blusukan. Dengan berusaha membentuk opini rakyat dari kalangan bawah,  menengah dan atas.

Dengan janji-janji akan memperjuangkan berbagai persoalan yang di alami rakyat dengan solusi-solusi yg luar biasa canggih, bermanis janji, merangkul rakyat seolah olah saya adalah kamu dan kamu adalah bagian dari saya, dan siap untuk menindaklanjuti semua keluh kesah rakyatnya.

Padahal yang mereka harapkan adalah suara rakyat yang bisa menjadi tongkat sakti untuk mencapai gerbang kekuasaan dan seperti yang sudah-sudah, adalah sebuah keniscayaan setelah berhasil duduk dikursi-kursi pemerintahan, mereka lupa dan mungkin melupakan wacana yang sebelumnya sudah disampaikan pada masyarakat.

Harapan rakyat hanya tinggal kenangan, bak isapan jempol semata, dan amanatpun berubah menjadi khianat.

Dan tentu saja bisa dipastikan kondisi seperti ini akan terus berlangsung di sistem demokrasi, berapa kalipun generasi berganti. Karena permasalahan sesungguhnya bukanlah hanya masalah siapakah orangnya yang terpilih untuk menjalankan pemerintahan, tetapi  sistem apa yang di jalankan oleh pemerintahan tersebut.

Sistem peraturan negara bisa dibagi menjadi 2 macam yang berdasarkan firman Allah (Al-Qur'an dan Hadits) dan yang tidak bersandar pada firman Allah.

Dan karena sistem demokrasi atau sistem yang di jalankan sekarang ini adalah sistem negara yg tidak menjadikan hukum-hukum dari sang pencipta sebagai aturan yg harus diterapkan, tentu saja bagi setiap umat islam di larang meridhoi sistem yang seperti ini, karena hukum apapun yang berasal dari selain firman Allah SWT akan mengakibatkan kesengsaraan bagi manusia. 

Memang benar umat muslim harus memiliki pemimpin yang beragama islam dan untuk menjalankan hukum islam tentunya dinegara yg menerapkan sistem Islam, yaitu  negara yang segala peraturanya berdasarkan dari firman sang pencipta(Al-Qur'an)[MO/sr]

Posting Komentar