Oleh: Viva Izorra 
(Lingkar Opini Rakyat)

Mediaoposisi.com- Setelah penantian panjang yang penuh dengan tarik ulur dan ketidak jelasan akhirnya dua pasang capres dan cawapres untuk pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019 telah mendeklarasikan diri dan resmi mendaftar di gedung KPU pada hari jum’at 10 agustus 2018 yang lalu.

Dinamika Politik Pilpres 2019
Konstelasi politik jelang pilpres 2019 memang cukup panas dan penuh dengan intrik drama politik. Betapa tidak, untuk pertama kalinya masyarakat Indonesia mengetahui siapa capres dan cawapresnya pada hari-hari terakhir menjelang berakhirnya pendaftaran di KPU. Hal ini tentu berbeda dengan kontestasi pilpres- pilpres sebelumnya.

Memang bukan tanpa alasan masing-masing kandidat mendeklarasikan diri sebagai capres dan cawapres didetik-detik akhir pendaftaran. Hal ini dikarenakan alotnya deal-deal politik dari partai pendukung. Tarik ulur dukungan, saling kritik dan saling ancam pun mewarnai drama politik tersebut.

Masing-masing partai menyodorkan nama untuk dijadikan cawapres, baik dari kubu Joko Widodo maupun kubu Prabowo Subianto. Jika tidak diakomodir menjadi cawapres maka masing-masing partai mengancam akan hengkang dari koalisi.

Bukan hanya itu, isu Islam pun tak luput dari dinamika politik pilpres 2019. Mengingat Islam adalah agama bagi mayoritas penduduk di Negeri ini. Isu Islam semakin kencang berhembus pasca kasus penistaan Agama oleh Ahok dan aksi 212 yang kemudian ditengarai sebagai biang keladi merosotnya suara Ahok-Djarot dalam pilkada Jakarta kemarin.

 Dari kubu penantang yang identik dengan #2019GantiPresiden dinilai lebih pro dengan umat Islam karena dianggap mendukung aksi 212 yang diprakarsai oleh GNPF U yang sebelumnya bernama GNPF MUI. Dukungan mereka ditandai dengan kehadiran tokoh-tokohnya dalam aksi umat Islam seperti aksi 411, aksi 212 dan lainnya.

Bahkan dalam satu kesempatan diselenggarakan Ijtima’ Ulama yang kemudian menghasilkan rekomendasi 2 tokoh Ulama, yakni Habib Salim Segaf Al Jufri dan Ustadz Abdul Somad sebagai cawapres potensial bagi Prabowo.

Hasil Ijtima’ Ulama yang membuahkan secercah harapan dan dianggap mewakili suara umat Islam digadang-gadang akan dipatuhi oleh pimpinan-pimpinan parpol yang hadir dalam pembukaan Ijtima’ Ulama tersebut. Namun ternyata menguap entah kemana dan pada akhirnya kedua ulama hasil rekomendasi gagal menjadi cawapres Prabowo.

Karena berbagai alasan akhirnya Prabowo pun memilih Sandiaga Uno yang dianggap mewakili generasi millennial sebagai pasangan cawapresnya.

Drama terjadi ketika partai Demokrat yang sudah merapat dalam koalisi pendukung Prabowo kabur karena kecewa dengan keputusan Prabowo yang memilih Sandiaga Uno sebagai pasangan cawapresnya.

Bahkan salah seorang petinggi partai Demokrat menyebut Prabowo sebagai jendral kardus dan mengatakan bahwa PKS dan PAN menerima mahar masing-masing 500 M dari Sandiaga Uno untuk memuluskan dirinya sebagai cawapres bagi Prabowo.

Namun setelah Prabowo dan Sandiaga Uno berkunjung ke Partai Demokrat didetik-detik terakhir sebelum pendaftaran ke KPU, akhirnya Partai Demokrat resmi mengusung pasangan capres Prabowo dan cawapres Sandiaga Uno.

Sedangkan dari kubu petahana yang identik dengan #Jokowi2Periode tidak kalah hiruk pikuk dan dramatis dalam menentukan siapa cawapresnya. Sadar akan kekuatan potensial umat Islam, mereka pun bermanuver dengan menggandeng KH. Ma’ruf Amin sebagai cawapres bagi Joko Widodo.

Belajar dari kegagalan pilkada Jakarta barangkali alasan utama koalisi pendukung capres petahana kemudian memilih KH. Ma’ruf Amin sebagai cawapres bagi Joko Widodo.

Mengingat rekam jejak KH. Ma’ruf Amin adalah sesepuh Ulama yang saat ini menjabat sebagai Rais ‘Aam NU dan ketua umum MUI yang diharapkan pengaruh beliau akan berdampak untuk mendulang suara dari umat Islam khususnya warga nahdliyin.

Apalagi setelah keluar pernyataan dari ketua PBNU Robikin Emhas bahwa warga nahdliyin tak memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan Joko Widodo pada pilpres 2019 bila cawapres yang dipilih bukan berasal dari kalangan NU.

"Kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya. Itu pesannya," kata Robikin usai pertemuan sejumlah Kyai NU di kantor PBNU, Jakarta. (CNN Indonesia, 8/8/2018).

Tidak kalah dengan kubu penantang, dari kubu petahana juga terjadi drama-drama politik. Yang paling dramatis dalam konsolidasi politik koalisi kubu petahana adalah ketika santer muncul nama Mahfud MD sebagai calon terkuat cawapres bagi Joko Widodo.

Bahkan pagi hari sebelum deklarasi, dari berbagai sumber mengabarkan bahwa Mahfud MD sudah diminta agar bersiap-siap bahkan untuk hal-hal yang cukup detail seperti mengukur dan menjahit baju berwarna putih untuk dipakai saat deklarasi namun ternyata didetik-detik terakhir yang menjadi cawapresnya adalah Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin.

Dan drama semakin memanas ketika Mahfud MD diacara ILC secara blak-blakan membongkar semua permainan politik yang menggagalkannya menjadi cawapres bagi Joko Widodo.

Begitulah konstelasi politik di Indonesia, politik yang tidak berbasis pada ideologi namun digerakkan oleh pragmatisme dan kepentingan sesaat. Dukung mendukung hanya terjadi berdasarkan bagi-bagi ‘kue’ kekuasaan semata.

Bagaimana dengan Umat Islam
Akankah umat Islam akan bernasib sama sebagaimana pilpres-pilpres sebelumnya. Umat Islam hanya menjadi cinta sesaat yang begitu dipuja dan disanjung ketika menjelang pilpres namun dibuang ketika pilpres berakhir. Umat Islam bahkan Ulama hanya dijadikan sebagai pendorong mobil mogok, namun ketika mobil sudah jalan ditinggalkan begitu saja.

Jika melihat track record dari kedua capres, baik itu Joko Widodo maupun Prabowo Subianto, rasa-rasanya jauh panggang dari api jika kita berharap umat Islam akan sejahtera dan Indonesia menjadi Negara yang makmur baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.

Pada saat pendaftaran capres dan cawapres di gedung KPU kemarin dalam kesempatan pidatonya, Prabowo dengan tegas mengatakan bahwa demokrasi adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang terbaik dari yang ada.

Begitu juga dengan Joko Widodo, tahun lalu ketika menghadiri peresmian tugu titik nol peradaban Islam Nusantara di Barus, Tapanuli Tengah, Sumut, Jum’at (24/3/2017), dalam sambutannya menyampaikan bahwa jangan sampai dicampur adukkan antara politik dan agama, harus dipisah betul.

Sungguh menyedihkan jika masih menganggap demokrasi adalah sistem yang terbaik, padahal jelas-jelas karena sistem yang rusak inilah Indonesia menjadi porak poranda. Lebih miris lagi jika pemimpin Negara mengajak rakyatnya untuk memisahkan antara politik dan agama alias sekular.

Sekularisme merupakan paham atau ide yang merusak karena melenyapkan aspek spiritual dalam politik dan hanya menonjolkan pertimbangan materi. Akibatnya, kekuasaan pun hanya dijadikan alat untuk meraih keuntungan materi, bukan untuk melayani kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.

Dalam politik sekular, kebebasan hanya menjadi alat pembenaran berbagai perilaku maksiat. Demokrasi adalah sistem sekular yang menipu rakyat dengan konsepnya:

kedaulatan ditangan mereka. Faktanya, pemilik modallah yang mengendalikan para penguasa dan wakil rakyat. Akibatnya, para penguasa dan wakil rakyat sering abai terhadap rakyat. Mereka lebih banyak memperkaya diri dengan perilakunya yang koruptif dan tak peduli urusan rakyat.

Bahkan pada tahun 2005 yang lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya liberalisme, pluralisme dan sekularisme agama.

Dalam fatwa nomor 7/Munas VII/MUI/11/2005 secara tegas MUI menyatakan bahwa liberalisme, pluralisme dan sekularisme agama merupakan faham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan umat Islam haram untuk mengikutinya.

Namun uniknya di Negeri ini orang yang menyerukan sekularisme dan ketua lembaga yang memfatwakan haramnya sekularisme bisa mesra berpasangan menjadi capres dan cawapres.

Kembali kepada Islam Kaffah
Adanya seruan 2019 ganti presiden tentu perlu kita apresiasi ketika melihat kondisi bangsa dan Negara yang karut marut. Politiknya yang pragmatis, ekonomi liberalis, pendidikan dan kesehatan semakin kapitalis, pergaulan bebas makin tragis, harga-harga melambung tinggi, kemiskinan meningkat, merajalelanya miras dan narkoba, dan segudang problem lain, termasuk dalam hal pelaksanaan hak beragama. 

Namun disisi lain ketika ada umat atau kelompok Islam yang terdorong ingin menawarkan solusi agar Islam diterapkan untuk mengatasi masalah di Negeri ini malah dipersekusi dan dikriminalisasi.

Namun kalau hanya sekedar ganti presiden atau ganti rezim saja maka tidak akan menyelesaikan masalah. Di awal reformasi Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden Kyai, ketua MPR nya juga Kyai tetapi nyatanya tidak mengubah keadaan menjadi lebih baik.

Hal ini dikarenakan meskipun pemimpinnya ganti bahkan berkali-kali ganti dan seorang Kyai pula namun sistemnya tetap sistem demokrasi sekular yang rusak, maka tetap rusaklah keadaan karena presiden adalah pelaksana dari sistem yang ada.

Oleh karena itu, jika ingin Indonesia lebih baik dan terbebas dari segala problematika maka tidak bisa tidak kecuali harus segera mencampakkan sistem sekular demokrasi dan kembali kepada agama, yakni kembali kepada Islam secara kaffah.

Kenapa harus Islam? Karena Islam adalah sistem hidup yang komprehensif. Mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, mulai dari bersuci sampai mengurus Negeri, seorang Muslim diberi petunjuk untuk menjalaninya agar hidup bahagia dan sejahtera dunia akhirat.
Maka dari itu solusinya bukan sekedar #2019GantiPresiden tetapi harus #GantiRezimGantiSistem.[MO/sr]


Posting Komentar