Oleh: Wulan Fitrian

Mediaoposisi.com- Pada tahun 2019, negara Indonesia akan kembali menjalankan pesta demokrasi. Partisipasi masyarakat untuk masuk ke dalam dunia politik makin tinggi. tak tanggung-tanggung, kini banyak partai politik yang mengusung para artis untuk menghiasi pemilu legislatif tahun 2019.

Diberitakan pada databooks.katadata.co.id menurut data Okami.id, terdapat 54 artis yang mendaftarkan diri menjadi calon legislative.

Partai Nasional Demokrat tercatat yang paling banyak kadernya dari kalangan artis yaitu sebanyak 27 kader, Partai PDI Perjuangan mengajukan kader artis sebanyak 13 orang, dan pada urutan ketiga terdapat partai PKB yang mengajukan kader artis sebanyak 7 orang.

Hal tersebut merupakan jalan instan yang dapat dilakukan oleh para partai politik untuk mendapatkan suara. Alasannya adalah para artis memiliki popularitas yang tinggi sehingga akan mudah untuk mengambil hati rakyat untuk memilihnya. Namun apakah popularitas adalah satu-satunya indicator untuk menduduki kursi legislative?

Orang yang berada di kursi legislative adalah orang yang akan menjadi wakil-wakil rakyat, mengurus rakyat, serta fasilitator pengurus segala urusan umat.  Sehingga sangat tidak benar apabila menggunakan politik hanya untuk mendapatkan jabatan atau bahkan hanya untuk menambah popularitas semata.

Masalah umat tidak akan pernah selesai apabila para pemimpin negeri dan wakil rakyat tidak paham mengenai kenegaraan, tidak paham agama, serta tidak paham mengenai system politik yang benar yang dapat menyelesaikan segala urusan umat.

Namun, fenomena politik popularitas maupun politik praktis ini wajar jika terjadi pada negara yang memisahkan agama dengan kehidupan sehari-harinya termasuk pada urusan politik karena orang-orang yang terjun di dunia politik tidak paham hukum syara’ serta tidak merasa memiliki pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Berbeda dengan politik dalam islam, islam memandang politik adalah suatu yang sangat agung, karena politik adalah mengurusi segala urusan umat, memastikan umat sejahtera, serta politiklah yang dapat memastikan segala hukum islam dapat diterapkan di tengah-tengah rakyat.

Dalam politik islam, dipastikan pemimpin umat adalah orang yang paham akan hukum islam serta paham dalam urusan politik sehingga segala urusan rakyat dapat diselesaikan dengan hukum islam. 
Sejatinya, Allah telah mengatur segala aspek kehidupan manusia baik ekonomi, sosial, pendidikan, hingga politik sebagai solusi dari segala permasalahan umat. Namun yang terjadi saat ini, hukum syara’ hanya diterapkan sebagian kecil saja sehingga permasalahan umat makin berkembang dan tak kunjung teratasi.

Tidak dilaksanakannya politik islam menyebabkan tak segala hukum syara’ dapat diterapkan, padahal Allah telah bersabda dalam QS Al-Maidah ayat 50 yang artinya “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agama-Nya?[MO/sr]



Posting Komentar