Oleh: Nila Indarwati
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Mediaoposisi.com- Sejarah mencatat sudah 72 tahun Indonesia merdeka. Dan bulan ini akan genap menjadi 73 tahun kemerdekaanya. Apakah benar negeri ini sudah merdeka?

Disaat euphoria kemerdekaan mulai dihelat di berbagai penjuru daerah di negeri ini. Nyatanya, tak berlaku bagi wilayah timur negeri ini, yaitu Papua Barat. Pegiat Papua merdeka masih saja getol meminta untuk memisahkan diri dari wilayah kesatuan Indonesia.

Adanya aksi 49 tahun referendum Papua yang akan dilaksanakan di dua negara itu telah menjadi bukti bahwa ternyata kemerdekaan Indonesia berstatus dipertanyakan. Pasalnya Benny yang menjadi juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyatakan bahwa referendum kemerdekaan bagi Papua Barat adalah pilihan nyata bagi warganya. (CNN, 2/8/2018)

Selain itu, ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo juga menyatakan mendukung dan membenarkan adanya aksi Papera (Penentuan Pendapat Rakyat) di depan Istana. (CNN, 2/8/2018)

"Tuntutan kami tetap sama. Pemerintah Indonesia harus membuka referendum atau jajak pendapat secara adil, trasnparan, demokratis, dan damai. Biarkan rakyat Papua Barat bebas menentukan nasibnya sendiri," kata Victor kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/8).

Hal ini semakin memperjelas bahwa Indonesia telah gagal menjaga wilayah kesatuannya. Pertanyaanya, dimana mereka yang berteriak NKRI harga mati? Apa yang mereka lakukan ketika ada kejadian ini tengah menimpa negeri ini?

Kejadian ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi di tengah sistem buatan manusia (baca: Demokrasi) yang masih digunakan oleh negeri ini. Alih-alih meraih kemerdekaan hakiki, yang ada justru membuat negeri ini semakin terpecah belah.

Apakah kejadian Timor Timur harus kembali terulang pada Papua Barat? Inilah bukti bahwa kemerdekaan versi demokrasi tak sedikitpun membawa kebaikan.

Mereka para penguasa yang sejatinya bisa menjawab. Akan dibawa kemana negeri ini. Di sisi lain, tidak aneh ketika rakyat Papua Barat meminta kemerdekaannya. Ini disebabkan karena tidak meratanya distribusi hingga sampai ke mereka. Pemerintah lebih memusatkan pembangunan infrastruktur maupun yang lainnya pada daerah-daerah tertentu saja.

Papua Barat bukan daerah yang terbelakang ketika pemerintah negeri ini memperhatikan. Melayani rakyat Papua Barat sebagaimana mellayani rakyat di Jawa. Namun sayangnya, hal ini sangat mustahil dilakukan di tengah sistem Demokrasi yang masih bercokol di negeri ini.

Ini tentu berbeda ketika sistem Islam diterapkan. Pemerintah yang notabene bertugas menjadi pelayan rakyat. Sudah menjadi suatu keharusan untuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Memenuhi kebutuhan dasar rakyat per masing-masing orang. Sehingga tidak ada ketimpangan antara satu dengan yang lainnya.

Bukankah kita menginginkan adanya kesejahteraan bagi negeri ini? Mengapa tidak menggunakan aturan yang pasti akan mendatangkan kesejahteraan? Aturan yang datangnya dari Pencipta manusia, yang Maha Tahu Segalanya dan pastinya tahu apa yang terbaik bagi ciptaanNya.

Sejatinya syariah Islam itu tak ditetapkan semata untuk kaum Muslim. Adanya untuk mengatur kehidupan agar tercapai keberkahan dari langit dan bumi.[MO/sr]

Posting Komentar