Oleh: Oleh : Nurul Fatkhiyah, S.Si
(Pengasuh Komunitas Remaja Hijrah)
Mediaoposisi.com- Bulan ini Indonesia sedang disibukkan dengan Asian Games, mulai dari berlomba dengan waktu merenovasi arena olahraga tepat satu tahun menjelang digelarnya Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, hingga mempersiapkan acara pembukaan yang akan diadakan estafet kirab obor ke 53 kota di 18 provinsi di Indonesia dan berakhir di SUGBK Jakarta.

Bahkan pwnyelenggara berkomposisi 90% adalah anak muda, dengan tujuan ingin membangkitkan anak bangsa.

Banyak ambisi yang hendak ditarget para atlit indonesia, seperti yang disebutkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bahwa Indonesia mengincar 10 besar yang apabila dikonversikan, target 16 emas itu adalah minimal.
"Peluang perolehan medali yang disepakati KONI dengan pengurus cabang-cabang olahraga antara 16 hingga 22 medali emas," kata Ketua Umum KONI Tono Suratman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu.
Melihat kondisi terswbut, nampaklah pemerintah sangat berambisi meraih ema, semua orang sepakat bahwa medali emas adalah capaian tertinggi yang harus diwujudkan dari sebuah turnamen. 
Untuk meraih emas dalam kejuaraan, semua perangkat disiapkan baik official tim, para sponsor dan tak lupa dukungan dari pemerintah, sejumlah apresiasi sudah disiapkan bagi para juara.
Walaupun menggunakan dana APBN yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk yang lain, namun semuanya dilakukan dengan asumsi bahwa meraih emas di berbagai turnamen akan mampu mengharumkan nama bangsa.
Kalau seandainya asumsi bahwa meraih emas adalah sebuah prestasi yang tertinggi yang harus diraih oleh negara, maka seharusnya berlaku sama terhadap penguasaan tambang emas terbesar dunia yang kita miliki yang sekarang dikuasai oleh PT Freeport.
Bukan hanya mampu mengharumkan nama bangsa tapi juga bisa mempertahankan kedigdayaan sebuah bangsa, lebih jauh dari itu sejumlah problem yang dialami bangsa ini bisa terselesaikan, kita tidak perlu berhutang ketika APBN kita defisit cukup dengan mengoptimalkan hasil tambang emas tersebut.
Usaha pemerintah untuk meraih kembali emas yang di kuasai PT Freeport kelihatannya "serampangan", "sporadis" bahkan cenderung dipaksakan bahkan berbau pencitraan sebagai respon dari kebijakan yang telah dibuat sebelumnya.
Penguasaan saham PT Freeport 51% yang telah dilakukan pemerintah, menurut pandangan para ahli cenderung dipaksakan dan bahkan berbau pencitraan yang terlalu berlebih. Kesepakatan akuisisi 51% saham Freeport mendapat kritikan dari mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier yang menurutnya kesepakatan tersebut hanya sebuah pencitraan di tahun politik.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, juga menyindir kesepakatan divestasi saham Freeport bohongan. Sebelumnya, Kamis (12/7), Freeport McMoRan inc meneken head of agreement divestasi 51% saham Freeport dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
Emang benar penguasaan saham PT Freeport tidak bisa 100% kita kuasai, karena sejak awal kita di ikat oleh MOU yang jelas-jelasnya merugikan bangsa kita.  Namun demikian pembelian saham PT Freeport 51% perlu kita sikapi dengan serius, kenapa?
Karena gunung emas yang ada di papua sepenuhnya milik rakyat Indonesia, seharusnya negera kita mempunyai daya tawar yang tinggi yang mencerminkan kewibawaan negeri ini, tapi nyatanya tidak sama sekali. Seolah emas Freeport tak berharga, merupakan dampak dari neoimpealisme dari penerapan sistem kapitalisme. 
Oleh karena itu sudah selayaknya kita kembali kepada aturan Allah swt niscaya kesejahteraan kita dapatkan.[MO/sr]


Posting Komentar