Oleh: Ratna Mufidah, SE

Mediaoposisi.com- Tertanggal 30 Agustus 2017, situs CNN Indonesia menurunkan berita yang mengutip pernyataan CEO Freeport McMoran Inc. Richard Adkerson, “Kami telah setuju untuk meningkatkan kepemilikan Pemerintah Indonesia dari saat ini 9,36 persen ke angka 51 persen seiring berjalannya waktu dan disertai kompensasi dalam bentuk harga pasar yang adil.”

Divestasi 41,64 persen saham untuk menggenapi penguasaan atas 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh Pemerintah telah menuai prokontra. Salah satu yang menyebabkan hal ini adalah keharusan Pemerintah mengeluarkan dana sebesar US$ 3,85 Miliar.

Pengamat Energi dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi berpendapat, pembelian saham divestasi di masa akan berakhirnya KK pada tahun 2021, merupakan kebijakan yang sesungguhnya merugikan bagi Indonesia. Sebab, ketika KK berakhir, lahan bekas tambang Freeport akan kembali lagi ke Indonesia sesuai UU Minerba.

Aroma dugaan bahwa skenario tersebut tak luput dari upaya pencitraan menjelang Pemilu 2019 pun tak terelakkan, terutama di tengah kondisi perekonomian yang makin memberatkan bagi rakyat saat ini.

Seperti pernyataan Bill Sullivan, Pengacara di bidang Pertambangan,  yang dikutip Bloomberg “The deal is likely ‘a face-saving strategy for the Government and designed to give the President some “political cover” for next year’s elections”.

PT Freeport Indonesia lewat juru bicaranya Riza Pratama menyebut, sampai saat ini perundingan dengan Pemerintah masih berlangsung dan belum final.

Negosiasi yang dilakukan Pemerintah dan Freeport ditujukan untuk menentukan masa depan operasional Perusahaan pasca terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 yang dalam peraturan tersebut.

Freeport yang memiliki status Kontrak Karya (KK) harus berganti ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar bisa ekspor konsentrat serta wajib divestasi 51 persen jika nantinya sudah berubah menjadi IUPK.

Sampai saat ini, Freeport bersikukuh bahwa Pemerintah tak dapat mengubah ketentukan hukum dan fiskal yang telah berlaku dalam KK menjadi IUPK. Perundingan akan dilakukan dan dijadwalkan selesai pada Oktober 2018.

Terlepas dari berbagai analisa, pro-kontra dan berbelitnya upaya divestasi emas Freeport di atas, terlihat bahwa apa yang dilakukan Pemerintah masih belum menyentuh hakikat dari permasalahan kepemilikan barang tambang di Negeri ini.

Seharusnya kita ingat bahwa tambang emas yang saat ini dikuasai oleh PT Freeport adalah milik rakyat Indonesia, karena berada di wilayah Indonesia.Jika pun tercapai kesepakatan divestasi 51 persen, tentu hasil tersebut masih jauh dari sebutan layak bagi bangsa ini sebagai pemilik tambang emas tersebut.

Sebagai pengibaratan sederhana saja, kita punya tanah, ada orang yang merebut paksa tanah kita kemudian orang tersebut membangun kontrakan diatasnya dan kita secara puluhan tahun hanya dibagi bagian kecil saja dari hasil kontrakan tersebut.

Orang tersebut menjadi sangat kaya-raya dengan hasil kontrakan tersebut dan kita hidup dengan kondisi makin lama makin miskin. Apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah meminta diperbesar bagi-hasil kontrakan atau mengusir orang yang telah merampas tanah kita?

Padahal, tambang emas di Tembagapura yang sejak 1967 dikuasai Perusahaan asal Amerika, Freeport, merupakan tambang emas terbesar di dunia. Tahun 2011 saja, tambang ini memproduksi 1,44 juta ounces emas atau setara sekitar Rp 20 triliun.

Di sisi lain, pemilik tambang emas tersebut telah lama pula hidup sebagai negara sedang berkembang yang makin lama makin terbelit hutang dan makin sengsara rakyatnya.

Situs Wikipedia menyebutkan, kemiskinan terjadi baik di Pedesaan dan Perkotaan. Bahkan Papua memiliki masalah kemiskinan yang serius tersendiri karena isolasi ekonomi, budaya, Bahasa dan fisik yang membedakannya dari wilayah lain.

Tentu kita juga masih ingat bencana busung lapar yang melanda Provinsi ini tahun lalu. Secara keseluruhan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Maret 2018 jumlah orang miskin di Indonesia tercatat 25, 95 juta.

Benarlah jika akar permasalahan tambang emas ini menyentuh aspek kedaulatan bangsa. Barang atau harta yang aslinya milik Bangsa kita sendiri harusnya mampu kita atur sendiri pengelolaannya. Saat ini kita hanya mendapatkan bagi hasil yang amat sedikit dan berpuas diri dengan anak-anak bangsa ini menjadi pekerjanya semata.

Bila kita tengok bagaimana sistem perekonomian Islam memandang masalah ini juga seperti itu. Dalam kitab Nidzam Iqtishadi fi al Islam (Sistem Ekonomi Islam) disebutkan, barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya, adalah milik umum dan tidak boleh diimiliki secara pribadi. Jika dimiliki secara pribadi saja tidak boleh, apalagi dimiliki oleh perusahaan asing.

Pengelolaan harta milik umum adalah wewenang negara, dan haram diserahkan kepada perusahaan asing. Ketika negara telah mengelola, maka hasilnya harus dikembalikan kepada masyarakat. Maka bisa kita bayangkan bagaimana sejahteranya Negeri ini jika pengelolaan seluruh barang tambang termasuk Emas Freeport di kuasai Negara dan diperuntukkan untuk kemakmuran masyarakat.[MO/sr]   
   



Posting Komentar