Oleh: Susi Maryam Mulyasari, S. Pd. I

Mediaoposisi.com- Pendaftaran calon legislatif (caleg) telah ditutup pada 17 Juli 2018 dan banyak artis yang diusung partai politik untuk menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Minimnya kader dari internal partai yang mumpuni dan namanya laku dijual kemasyarakat untuk pemilihan legislatif tahun depan, partai politik mencari jalan instan dengan menggandeng artis untuk mendulang suara.  (katadata.co.id)

Hal ini sangat lumrah terjadi di sistem pemilu demokrasi, karena di dalam sistem ini semua hal bisa terjadi tanpa mempertimbangkan efektivitas di dalam menjalankan roda pemerintahan, yang penting menang dulu, banyak rakyat yang memilih adapun bisa nggaknya menjalankan fungsi sebagai anggota legislative itu urusan lain. 

Padahal kalau kita lihat dan pahami fungsi anggota dewan legislative sangatlah urgen, diantaranya fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran. 

Oleh karena itu latarbelakang dan kemampuan dari para caleg sangat diperhatikan.  Kita bisa bayangkan seberapa kacau nya sebeuah negeri kalau tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsi pemerintahan diserahkan bukan kepada ahlinya. 

Sehingga kita bisa menduga-duga, bahkan bisa langsung memvonis jangan-jangan yang duduk jadi anggota dewan, yang berkoar-koar pas sidang paripurna hanya tipu muslihat saja, hanya politik mencitra, padahal ada “dalang” yang bermain di sana, yang mengendalikan mereka. 

Dampaknya bisa kita rasakan, banyak kebijakan yang sangat bertentangan dengan harapan rakyat Indonesia, UU tentang SDA, UU Penanaman modal, UU Ketenagakerjaan dan UU yang lainnya, yang semuanya pro kepada Asing dan Penguasa. 

Sehingga phenomena maraknya artis  yang mencalonkan jadi anggota legislative, justru telah mengkredilkan makna politik itu sendiri.

Politik yang seharusnya dipahami sebagai aktifitas pengaturan masyarakat, menjadi ajang lomba asal menang, ajang eksistensi diri dan hiburan semata. Padahal politik butuh orang-orang dengan pemahaman yang benar, sadar akan pertanggungjawaban di akhirat dan siap untuk memberi yang terbaik untuk umat degan asas dan sistem yg benar.

Fenomena semacam ini niscaya dalam sistem politik demokrasi yg asasnya sekuler materialistic yang berorientasi pada kepentingan semata.Dalam islam, politik adalah sesuatu yang agung kerena merupakan bagian hukum syara yang menjadi induk pelaksanaan hukum-hukum syara lainnya.

Orang yg terjun dalam politik praktis/ranah kekuasaan dipastikan adalah orang yg paham islam, paham bagaimana tanggungjawab dan cara meriayah umat serta siap menjalankan kepemimpinannya bersandarkan pada hokum-hukum syara. Jadi politik bukan ajang coba-coba apalagi sekedar untuk eksistensi diri. [MO/sr]

Posting Komentar