Oleh: NS. Rahayu

Mediaoposisi.com- Freeport adalah gunung emas yang ada di Papua. Itu yang terbayang pertama dalam benak rakyat. Bahwa Indonesia itu sebenarnya kaya karena memililki tambang emas yang berlimpah sehingga menjadi incaran para investor terutama asing. 

Dan saat ini PTFI (PT Freeport Indonesia) yang memiliki saham terbesar atas pengerjaan dan kepemilikan lahan Freeport atas kesepakatan  Perjanjian Kontrak Karya II yang ditandatangani Presiden Soeharto di tahun 1991.

Namun di tahun 2021 Perjanjian Kontrak Karya II ini berakhir, artinya ada harapan besar rakyat Indonesia untuk kembalinya lahan Freeport  di tangan Pemerintahan, sehingga Negara dapat mengolah dan menikmati hasil yang tak terhitung nilainya itu untuk membangun kesejahteraan rakyat. Tinggal 2 (dua) tahun lagi!

Rakyat terhenyak ketika ada berita tentang Divestasi Freeport! Kamis 12 juli 2018 PT INALUM (Indonesia Asahan Aluminium) melakukan penandatanganan pokok-pokok Perjanjian (Head of Agreemen) terkait penjualan saham Freepot McMoran.

Yang dalam perjanjian itu Indonesia menginginkan menguasai 51,2% saham dari yang sebelumnya hanya menguasai 9,36% saham freeport.

Tentu hal ini membuat angin segar  dan menyenangkan bagi  pemilik lahan freeport yaitu Indonesia. Namun ketika di lihat esensi (isi) dari Divestasi itu sendiri baru terasa sakitnya.

Karena lahan yang akan kembali justru dibeli sahamnya agar mempunyai hak kepemilikan atas lahan yang akan kembali setelah masa kontrak habis. Terlebih karena Divestasi pembelian saham itu di topang oleh 11 Bank dengan dana yang luar biasa besar ditengah merosotnya nilai rupiah. Apakah logis?

Apalagi  ternyata gembar gembor kepemilikan saham 51,2 % Freepot belum menemui titik temu, sehingga pengambilalihan tersebut belum terjadi.. Sehingga Devestasi ini dianggap sebagai tipu-tipu (pembohongan publik). Karena esensi perjanjian divestasi freeport merupakan perangkap memperpanjang perampokan emas milik rakyat.

Sebelumnya Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menyebut pengambilalihan 51% PTFI hanya pencitraan. Sebab, pengambilalihan saham tersebut belum terjadi.

"Kita sudah tahulah itu mengenai HoA (head of agreement), tadi yang baru baru deklarasi politik sebetulnya itu, tapi bukan ikatan hukum bisnis yang mengikat tapi slogan-slogannya luar biasa. Seperti baru pemerintahan Jokowi-lah, setelah 50 tahun ke Ibu Pertiwi, kita sekarang miliki 51 % dan semua gombal-gombal lain," kata dia di DPR RI Jakarta, Kamis (26/7/2018). (detikFinance, 27 Juli 2018)

Sementara Amien Rais menyebut kesepakatan divestasi saham Freeport bohongan, dan Freeport pernah ngemplang pajak. Amien juga meminta Freeport ditutup dan seluruh asetnya dinasionalisasi. (detikFinance,  28 Juli 2018)

Artinya divestasi Freeport tidak membawa hasil apapun bagi Indonesia, bahkan merugikan rakyat. Karena Emas Papua yang seharusnya dapat menjadi sumber pemasukan Negara tetap melayang ke Negara asing tanpa bisa dinikmati oleh rakyat.

Hal ini disebabkan sisitem ekonomi Kapitalis yang mencengkeram Indonesia, dimana para pengusaha akan senantiasa mengambil manfaat (keuntungan) sebesar-besarnya dari negara lain. Dan hal ini adalah bentuk penjajahan ekonomi. Karena tambang (termasuk bijih emas, perak dan tembaga) adalah kepemilikan Umum dimana rakyat berserikat didalamnya.

Dan Negaralah yang bertanggungjawab untuk mengelolanya dan hasilnya menjadi sumber pemasukan Negara untuk kesejahteraan rakyat. Baik untuk membiayai fasilitas umum, pendidikan, kesehatan maupun dalam bentuk subsidi kebutuhan murah lainnya.

Pengelolaan sumberdaya alam milik umum yang berbasis swasta harus dirubah menjadi pengelolaan kepemilikan umum. Dalam teknis pengelolaannya negara bisa mempekerjakan pihak swasta (asing) yang mempunyai teknologi dan SDM (sumber daya manusia) yang belum dimiliki oleh negara, namun dari segi manajemen (kontrol) harus tetap ditangan negara.

Dan sebisa mungkin mempersiapkan sumber daya secara maksimal,  baik sumber daya manusia maupun teknologi yang canggih untuk bisa mengelola sendiri hasil tambangnya meskipun dengan biaya yang tinggi. Sehingga pihak swasta tidak mempunyai hak atas pengelolaanya.

Namun kebijakan dan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber daya alam itu hanya bisa terwujud dengan penerapan sistem ekonomi Islam yang diback up dengan penerapan sistem-sistem Islam lainnya (polhukkam). Dan dengan  sistem Islam kesejahteraan umat benar-benar dapad terwujud. [MO/sr]

Posting Komentar