Oleh: Siti Sulistiyani SPd

Mediaoposisi.com- Beberapa hari terakhir sering kita mendengar Istilah devestasi .Seiring dengan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia atas perusahaan Tambang emas yang sudah puluhan tahun mengambil kekayaan emas atas nama investasi yaitu PT Freeport mcmoran di bumi papua.

Istilah divestasi bagi mereka yang tidak banyak bersinggungan langsung dengan problem problem ekonomi adalah hal yang asing.Divestasi ini sebenarnya adalah kebalikan dari investasi pada asset yang baru.Dapat pula disebut sebagai penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan tertentu.Atau dalam kaitannya dengan Freeport maka penjualan saham Freeport.

Setiap kebijakan ada alasan dan latar belakangnya.Isu Freeport sudah sejak lama menjadi isu untuk bahan perdebatan dan bahkan telah menjadi komoditi politik untuk kepentingan segelintir orang dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Dari isu divestasi ini seakan akan pemerintah Indonesia mulai ancang ancang untuk mengambil alih Freeport.Kabar divestasi 51%  ini seakan pemerintah akan mengakuisisi perusahaan tambang tersebut.Seiring dengan keinginan rakyat bahwa sudah seharusnya tambang ini dikuasai oleh kita,bangsa Indonesia.

Maka kabar divestasi 51 % ini menjadi kabar menggembirakan buat mereka.Dana tidak sedikit pun di kucurkan. Kabarnya mencapai 55 T.Jika dikaji mengapa angka 51% yang dipilih? 1% lebih dari penguasa tambang.Dan memang angka ini cukup menunjukkan dominasi,namun “basa basi”.Apa arti 1%?.

Banyak alasan yang disampaikan,mengapa tidak semua di ambil pemerintah.Alasan pengalaman dari PT Freeport yang hampir setengah abad menguasai tambang di papua menjadi alasan yang  cukup diterima oleh banyak pihak.Selain karena pengalaman pasar,teknologi,SDM dll.Maka PT Freeport tetap diberikan peluang untuk mengeksplorasi tambang emas tersebut.

Akankah menjadi terwujud 51% ini akan kembali kepada kepentingan rakyat?dalam divestasi 51% ini pemerintah tidak sendiri.setidaknya yang Nampak ada 3 pihak.

PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), dan Rio Tinto resmi meneken perjanjian awal atau heads of agreement pada Kamis, 12 Juli 2018. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan divestasi saham sebesar 51 persen. Setelah diteken, masing-masing pihak akan membuat kesepakatan yang lebih detail lagi mengenai akuisisi.

PT Freeport Indonesia adalah pengampu tambang emas tersebut saat ini,yang hamper setengah abad telah melakukan eksplorasi tambang emas di papua ini.wajarlah jika dikatakan perusahaan ini punya pengalaman.Tapi apakah bangsa kita ini membutakan diri sehingga saat inipun pemerintah Indonesia tidak pernah paham tentang pengalaman mereka.

Bukankah selama ini juga anak bangsa ini yang menjadi pekerja di perusahaan tersebut.Tentu setelah sekian lama pengalaman dari anak negri ini sudah cukup untuk diserahi sendiri bagaimana mengelola tambang ini.Jika alasan teknologi dan SDM ,bukankah  banyak pendidikan tinggi di Indonesia yang memperlajari tentang tambang ini.

Sehingga menurut hemat saya alasan ini terlalu naïf untuk dijadikan sebagai pegangan dalam penetapan kebijakan penguasaan tambang ini oleh asing.

Sementara PT Indonesia asahan Aluminium (Inalum) adalah  BUMN pertama dan terbesar Indonesia yang bergerak dibidang peleburan Aluminium. Perusahaan yang didirikan pada tanggal 6 Januari 1976 dengan status Penanam Modal Asing dibentuk oleh 12 perusahaan Kimia dan Metal dari Jepang.

Keberadaan Inalum sebagai industri peleburan aluminium telah meletakkan dasar fondasi yang kuat untuk mengembangkan industri hilir peleburan bahan tambang yang berpengaruh, bernilai tambah dan berdaya saing. Pada tanggal 9 Desember 2013, status Inalum sebagai PMA dicabut sesuai dengan kesepakatan yang di tandatangani di Tokyo pada tanggal 7 Juli 1975.

Sejak diakuisisi oleh Pemerintah, Inalum kini tengah mengembangkan produksi hilir aluminium dengan mendorong diversifikasi produk dari aluminium ingot ke aluminium alloy, billet dan wire rod, serta menggarap pabrik peleburan baru yang terintegrasi di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning.

Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dan mempersiapkan diri untuk menjadi induk holding bumn bidang pertambangan yang akan  mengakuisisi sebagian saham Freeport Indonesia.

Sedangkan Rio Tinto Rio Tinto adalah perusahaan tambang dunia yang berkedudukan di Inggris. Belakangan, nama raksasa tambang tersebut hampir selalu muncul dalam negosiasi berkaitan dengan proses divestasi PT Freeport Indonesia. Pada tahun 1996, Rio Tinto dan Freport McMoRan Inc. (FCX) selaku induk dari Freeport Indonesia menandatangani participation agreement.

Dalam perjanjian ini, intinya adalah memberikan hak atas hasil produksi dan kewajiban atas biaya operasi PTFI sebesar 40% sampai dengan tahun 2022, dengan kondisi produksi di atas level atau ambang yang sudah disepakati bersama, yang dikenal dengan istilah metal strip.

Merujuk ke perjanjian ini, mulai tahun 2023, Rio Tinto akan mendapatkan hak dan kewajiban penuh sebesar 40% dari produksi dan biaya operasi, tanpa metal strip atau tanpa memperhitungan kondisi produksi berada di atas level yang disepakati, kondisi ini berlaku hingga tahun 2041.

Direktur Reforminer, Komaidi Notonegoro, menjelaskan hak partisipasi yang dimiliki Rio Tinto membuat perusahaan tersebut berhak atas 40% bagian hasil dari tambang yang dihasilkan PTFI. Di sisi lain, Rio Tinto juga ikut menanggung sebesar 40% biaya operasi tambang di Papua tersebut.

"Jika Freeport memproduksikan 100 ton emas, maka Rio Tinto akan langsung mendapat 40 ton emas. Sementara sisanya, 60 ton baru akan dibagi antara Indonesia dan FCX yang hasil akhirnya akan direpresentasikan dalam deviden," terang Komaidi(Detik.com).

Untuk memuluskan proses divestasi, pemerintah lewat Inalum perlu membeli hak partisipasi yang dimiliki Rio Tinto, sebelum kemudian mengkonversinya sebagai saham untuk kemudian menambah kepemilikan saham pemerintah.

Setelah itu, PTFI akan menerbitkan saham baru yang diborong pemerintah, sehingga porsi sahamnya bisa mencapai 51% segaligus mendilusi struktur kepemilikan saham sebelumnya. Kepemilikan hak partisipasi yang dimiliki Rio Tinto di Freeport tak lepas dari perjanjian terdahulu, dimana pemerintah Indonesia saat itu memberikan lampu hijau atas kesepakatan tersebut.

Pada tahun 1996, tepatnya tanggal 29 April Menteri ESDM RI saat itu, menyetujui skema kerja sama operasi antara Rio Tinto dengan Freepost McMoRan Inc. Dalam kerja sama operasi ini, walaupun tidak mempengaruhi komposisi saham PTFI, namun mempengaruhi komposisi pembagian hasil PTFI.

Kendati meski merogoh kocek dalam, Freeport-McMoran memperkirakan kantong negara bakal terisi sekitar US$60 miliar hingga US$90 miliar atau sekitar Rp867 triliun hingga Rp1.296 triliun. Namun, ada syarat dan kondisi yang berlaku.

Keuntungan tersebut berasal dari setoran pajak, royalti, dan dividen sesuai estimasi pergerakan harga tembaga di masa depan. Jaminan keuntungan ini, menurut Freeport diperoleh jika pemerintah jadi memperpanjang operasional Freeport Indonesia hingga 2041 mendatang. Padahal, Kontrak Karya (KK) Freeport Indonesia di tambang Grasberg, Papua, akan berakhir pada 2021.

Setelah itu, pemerintah berhak mengambil alih tambang tembaga dan emas itu meski perusahaan berhak mengajukan perpanjangan kontrak.Maka pengeluaran 55T itu dirasa cukup besar dan ibaratnya membeli barang yang sebenarnya sudah menjadi milik sendiri.

Jika menginginkan sebenarnya pemerintah bisa mengelola 100 %  tahun 2021. Namun mengapa justru divestasi saham yang di tempuh?Wajar saja jika freport mau melepas sahamnya.Karena kontrak karya akan mereka kantongi dua kali sepuluh tahun lagi.

Dan jelas pelepasan saham 51% tidak terlalu berdampak,karena mereka akan tetap mengeksplorasi tambang emas tersebut selama 20 tahun lagi.Dari sini kita akan mampu membaca bahwa justru dengan divestasi ini freeport akan mengambil keuntungan lebih lagi dari bumi Indonesia selama 20 tahun lagi.[MO/sr]








Posting Komentar