Oleh: Deslina Zahra Nauli
(Pemerhati Sosial, Anggota Akademi Menulis Kreatif)

Mediaoposisi.com-Bukan rahasia lagi jika pejabat di alam demokrasi begitu banyak yang tertangkap kasus korupsi. Kepala daerah lagi-lagi menjadi langganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak Januari hingga pertengahan Juli 2018, 19 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jumlah itu, sebanyak 15 di antaranya berawal dari operasi tangkap tangan.

Bahkan hingga Juli 2018 terdapat 98 kepala daerah yang sudah diproses oleh KPK dalam 109 perkara korupsi dan pencucian uang (kompas.com, 19 Juli 2018).

Terbaru, per hari jum’at (24/08/2018), Mantan Menteri Sosial Idrus Marham mengundurkan diri dari jabatan menteri dan kepengurusannya di Partai Golkar karena statusnya sebagai tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Dia terlibat dalam kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau dan diduga mnerima suap sebesar Rp500 juta (serambinews.com, 25 Agustus 2018).

Para koruptor tersebuat lahir sebagai konsekuensi logis dari biaya politik demokrasi yang mahal. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, adanya mahar politik dan politik uang dalam proses demokrasi berdampak buruk bagi pemberantasan korupsi ke depannya.

Pasalnya, jika untuk menjadi kepala daerah butuh “ongkos mahal” maka ketika terpilih kepala daerah itu berpotensi melakukan korupsi. Bahkan Febri melanjutkan “kalau biaya politik masih mahal, tentu saja kepala daerah akan beresiko melakukan korupsi kembali (kompas.com, 12 Januari 2018).

Tak hanya kepala daerah, seluruh pejabat berpotensi besar untuk korupsi karena sistem politik yang telah terbukti mahal. Sistem ini akan menjadi mesin yang akan terus memproduksi koruptor sampai kapanpun. 

Demokrasi = Sistem Dari, Oleh dan Untuk Uang
Demokrasi merupakan sistem politik yang lahir dari rahim kapitalisme. Seperti yang diungkapkan oleh Milton Friedmen dalam bukunya “Capitalism and Freedom” sistem ekonomi merupakan buah dari kesepakatan politik.

Fridmen berpendapat setiap individu berhak untuk memperoleh kesejahteraan yang layak dan setiap individu mempunyai kebebasan untuk menyatakan pendapat. Untuk memberikan peluang kepada setiap individu pemerintah tidak perlu ikut campur dalam kegiatan ekonomi masyarakat dengan kata lain perekonomian diserahkan kepada pasar.

Demokrasi dipandang sebagai gagasan yang paling tepat untuk menjalankan sistem pemerintahan sebuah negara. Demokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dimana didalamnya memuat kebebasan individu.

Dalam penerapannya demokrasi sebagi sebuah sistem pemerintahan sering digunakan sebagi tempat berlindung bagi kapitalisme. Hal ini dapat terjadi karena kapitalisme mengendalikan demokrasi bukan demokrasi yang mengendalikan kapitalisme.

Praktek demokrasi di Indonesia telah membuktikan kebenaran bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang berbiaya sangat tinggi sehingga uang menjadi alat kendali politik. Oleh sebab itu, para pemegang modal (uang) yang akan menjadi penguasa sesungguhnya.

Kementrian Dalam Negeri menyebutkan, calon bupati atau walikota butuh dana Rp 20 hingga Rp 100 miliar untuk memenangi Pilkada. Contohnya pada Pilkada DKI Jakarta 2012, pasangan Fauzi Bowo dan Nara mengeluarkan dana kampanye sebesar Rp62,6 miliar. Angka ini naik signifikan pada Pilkada DKI 2017. Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno meghabiskan dana kampanye sebesar 85,4 miliar (kompas.com, 12 Januari 2018).

Mahar politik dan politik uang menjadi ciri khas politik demokrasi.  Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, mahar politik bukan menjadi sesuatu yang tabu, tetapi sulit dibuktikan. Ia megatakan, beberapa calon kepala daerah mengaku ada sejumlah dana cukup besar yang diminta partai politik agar bias meminang calon tersebut.

Biasanya mahar diberikan dalam bentuk tunai agar tidak terlacak. Supaya bentuk fisiknya tidak mencolok, kerap diberikan juga dalam bentuk mata uang asing. Bahkan, ia meganggap jumlah mahar bisa lebih besar  dari dana kampanye.  Yunarto menyatakan selain mahar, politik uang juga menjadi hal yang selalu membayangi di setiap kontestasi politik.

Bahkan, politik uang sudah dianggap sebagai hal yang lumrah di dunia politik. Masyarakat meganggap bahwa setiap pemilihan merupakan ajang bagi-bagi uang, sembako ataupun sekedar atribut partai (kompas.com, 12 Januari 2018).

Sungguh jelas, sistem politik demokrasi bagaikan mesin yang akan terus memproduksi para koruptor sebagai akibat dari biaya politik yang sangat mahal. Karenanya setelah terpilih seluruh elemen pemerintahan sangat rawan terlibat korupsi.

Ketika menjabat fokus untuk mengembalikan modal bahkan menumpuk kekayaan seraya abai mengurus rakyat. Segeralah kita mengambil Islam sebagai solusi atas persoalan ini karena hanya Islam yang mampu menghapus tuntas budaya korupsi dalam tatanan sistem politiknya yang bersumber dari wahyu Sang Pencipta Allah SWT. [MO/sr]



 

Posting Komentar