Oleh: Fardila Indrianti, S.Pd
(Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Muslimah Papua Barat)

Mediaoposisi.com- Sistem kapitalisme yang sejatinya merupakan sistem kufur telah melahirkan berbagai macam permasalahan. Sistem yang dianggap mampu menuntaskan permasalahan manusia dengan memberikan kesempatan dan kebebasan baik laki-laki maupun perempuan dengan jargon demokrasi ini nyatanya menjadi momok yang menakutkan .

Tidak dapat dipungkiri sistem yang lahir dari buah pemikiran manusia ini memiliki banyak ketimpangan. Salah satunya berdampak pada kehidupan kaum perempuan, lihat saja berapa banyak perempuan yang masih dipandang sebagai makhluk kelas dua.

Eksploitasi perempuan di berbagai aspek kehidupan, tak ubahnya seperti barang komuditi, barang dan jasa saat ini memanfaatkan perempuan sebagai daya tarik utama bahkan terkadang mengedepankan penampilan dan fisik untuk meraup keuntungan besar.

Kesadaran terhadap nasib buruk perempuan dalam sistem kapitalisme sebenarnya bukan tidak ada sama sekali, bahkan ketertindasan itulah yang menggelorakan semangat kaum perempuan untuk bangkit dan bergerak memperjuangkan hak-haknya.

Namun, perjuangan perempuan untuk bangkit dalam sistem kapitalis ini, seringkali bermuara pada upaya membebaskan diri dari belenggu apapun. Usaha pembebasan perempuan telah membawa banyak perubahan.

Kaum perempuan bebas mengekspresikan dirinya, bekerja di bidang apapun yang diinginkannya, berbuat apapun yang disukainya, tanpa harus merasa takut dengan berbagai hal yang dianggap tabu yang selama ini dianggap mengekang mereka.

Menurut Biro Sensus AS, jumlah perempuan berusia antara 25 sampai 34 tahun yang memilih untuk tidak bekerja dan mengurus rumah tangga, berkurang dari 43 persen pada tahun 1975 menjadi hanya 14 persen tahun lalu. Para petugas sensus menilai, angka itu bisa jadi yang terendah dalam catatan.

Hal itu sebagian disebabkan oleh tingginya tingkat pendidikan perempuan dan berubahnya sikap di kalangan warga AS. Para pakar demografi juga mengamati bahwa ada perubahan pandangan, yaitu lebih dari separuh warga AS kini berpendapat, menikah dan berkeluarga bukan syarat penting bagi terselenggaranya kemandirian (www. Liputan6.com/26/4/2017).

Saat ini jumlah perempuan yang memilih berkarir di luar rumah semakin meningkat. Begitu pula, meningkatnya partisipasi politik formal perempuan, termasuk kian banyaknya perempuan yang berkiprah di bidang pemerintahan, hal ini dianggap sebagai suatu prestasi atas keberhasilan perjuangan pembebasan perempuan di manapun.

Kaum perempuan milenial saat ini menuntut persamaan hak dan kewajiban dalam dunia kerja bahkan yang saat ini sedang gencar adalah partisipasi perempuan dalam pesta demokrasi Pilkada. Antusiasme perempuan dalam kancah politik pun merupakan dampak dari demokrasi yang digadang-gadang oleh negeri ini.

Pilkada serentak 2018 misalnya, setidaknya akan diikuti oleh 101 perempuan, atau 8,85% dari total 1.140 pendaftar bakal calon kepala daerah.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menuturkan jumlah ini meningkat meski tidak signifikan, jika dibandingkan keterwakilan perempuan dalam dua pilkada sebelumnya yang hanya sekitar 7,74% dalam Pilkada 2015 dan 7,17% di Pilkada 2017. (www.bbc.com/21/02/2018)

Menurut Sekjen DPP Perempuan Bangsa PBNU, Luluk Nur Hamidah, Kemenangan beberapa kandidat perempuan dalam Pilkada baik Pilgub, Pilbub, Pilwakot 2018 menjadi penanda bahwa demokrasi di Indonesia telah mencapai tahap pematangan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya sebagai negeri Muslim terbesar di dunia, kemunculan para perempuan sebagai pemimpin politik ataupun kepala daerah menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi bukan hanya kompetibel, tapi Islam di Indonesia memiliki wajah yang patut menjadi referensi bukan hanya bagi negara-negara Muslim bahkan negara sekuler sekalipun (Tribunnews.com/29/6/2018).

Pernyataan Luluk Nur Hamidah menambah deretan panjang para intelektual negeri ini yang menganggap bahwa kebebasan/emansipasi perempuan ditandai dengan kebebasan mereka untuk beraktivitas di depan publik sekalipun dengan mengesampingkan syariat Islam.

Bila kita perhatikan lebih mendalam, senjatanya perjuangan yang dilakukan kaum perempuan justru menjadikan problem perempuan kian bertambah. Perjuangan pembebasan dan kesejahteraan justru menjauhkan perempuan dari kesejahteraan, ketentraman dan kebahagian. Perjuangan kesetaraan semakin menjauhkan fitrah perempuan sebagai manusia yang selayaknya dimuliakan.

Perempuan harus bersaing dan berjuang dengan kaum laki-laki demi eksistensi dirinya. Tidak jarang perempuan harus menanggalkan naluri keperempuanannya sebagai seorang ibu dan istri yang memerlukan perlindungan untuk meraih pengakuan yang setara dengan kaum laki-laki dalam hal apa saja.

Akhirnya perjuangan kesetaraan hanya membuahkan kehidupan yang merendahkan dan menghinakan kaum perempuan sendiri. Fungsi kaum perempuan sebagai “madrasah uula” bagi anak-anaknya tidak berjalan. Pendidikan aqidah, syari’ah, akhlak dan pembentukan kepribadian anak yang wajib dilakukan oleh ibu tidak terjadi.

Pengontrolan intensif dan mendalam terhadap perkembangan naluri dan jiwa anak terabaikan. Disisi lain, kenikmatan seorang ibu saat menjalankan fungsi merawat, mendidik, menjaga dan melindungi serta pendidikan anak tidak didapat. Dampak lain adalah fungsi kepemimpinan suamipun pada akhirnya akan terkikis.

Ketaatan terhadap suami tidak lagi dijadikan sebagai bentuk kewajiban dan hormatnya seorang istri kepada suaminya, tetapi dinilai sebagai bentuk pengekangan suami terhadap istri.

Di lain pihak, sang suami akhirnya menjadi tidak respek terhadap istrinya, bahkan tidak lagi merasa berkewajiban member nafkah kepada istrinya karena sang istri dianggap sudah sanggup menghidupi dirinya sendiri.

Islam Memuliakan Perempuan
Telah jelas bahwa sistem kapitalisme yang menjadi akar demokrasi yang dipuja umat saat ini baik laki-laki maupun perempuan telah membawa dampak yang sangat besar, salah satunya menghilangkan kemuliaan perempuan, baik sebagai seorang ibu maupun sebagai seorang istri yang memiliki peran dan fungsi vital sebagai tiang pengokoh peradaban.

Islam memandang bahwa keberadaan perempuan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laki-laki. Keduanya diciptakan untuk mengemban tanggung jawab yang sama dalam mengatur dan memelihara kehidupan ini sesuai kehendak Allah SWT sebagai pencipta dan pengatur makhluk-Nya.

Banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan kedudukan laki-laki dan perempuan, tugas dan tanggungjawab yang diemban dan hikmah dibalik itu semua. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97 yang artinya:

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Islam tidak mewajibkan perempuan sebagai pencari nafkah atau seorang pemimpin atas kaum laki-laki. Peran perempuan sangat besar dalam pandangan Allah Ta’ala yang tidak dapat digantikan oleh laki-laki, yakni “ummun wa rabbatul bait”, sebagai ibu dan pengatur rumah tangga.

Perempuan ditempatkan sebagai pendidik generasi dan penanggung jawab tata laksana rumah tangga. Allah Ta’ala telah memberi aturan yang rinci berkenaan dengan peran dan fungsi masing-masing dalam menjalani kehidupan ini.

Pembagian tersebut semata-mata merupakan tugas yang di pandang sama-sama pentingnya di dalam upaya mewujudkan tujuan tertinggi kehidupan masyarakat yakni tercapainya kebahagiaan hakiki di bawah keridhoan Allah SWT semata. Sebagaimana sabda Rasulullah saw,

Seorang perempuan adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas rumah suaminya dan anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya.”(HR Muslim)

Saatnya umat muslim sadar bahwa jalan terbaik untuk memuliakan dan memulihkan kedudukannya adalah kembali ke jalan Islam. Jalan yang menjanjikan kemuliaan manusia sebagai individu maupun umat, melalui penerapan aturan Islam secara kaffah dalam wadah Khilafah Islamiyah. Aturan-aturan inilah yang akan menyelesaikan berbagai persoalan manusia secara adil dan menyeluruh.

Dalam sistem ini, baik penguasa maupun umat akan saling menjaga dan mengukuhkan dalam melaksanakan ketaatan demi meraih keridhoan Allah.

Tidak ada pihak yang dirugikan termasuk kaum perempuan. Jika sistem kapitalis yang melahirkan demokrasi dengan jelas tidak mampu mensejahterakan bahkan membuat kaum perempuan terhina, maka inilah saatnya sistem kufur buatan manusia ini dicampakkan. [MO/sr]

Posting Komentar