Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si

Mediaoposisi.com-17 Juli 2018, pendaftaran calon legislatif (caleg) telah ditutup. Sejumlah nama artis pun kian menghiasi deretan nama bakal calon wakil rakyat Indonesia. Tercatat sekitar 54 artis yang siap berpartisipasi menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Majunya artis ngetop dijajaran bakal calon legislatif, sebenarnya bukan hal yang baru. Namun, jumlahnya yang terus meningkat. Menjadi fenomena tersendiri, yang menuai kontroversi. Pasalnya, artis yang menjadi bacaleg, kebanyakan dari kalangan aktor dan penyanyi. Sama sekali tak bersentuhan dengan dunia perpolitikan.

Hingga Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengingatkan pada caleg dari kalangan artis, agar tidak menjadikan jabatan di DPR sebagai pekerjaan sampingan.

Terlepas dari aturan sistem pemilihan yang memang membolehkan siapapun menjadi wakil rakyat. Fenomena berbondong-bondongnya artis masuk politik praktis, dirasakan sebagai pengkerdilan makna politik. Kursi politik seolah hanya menjadi ajang eksistensi dan ladang harta.

Politik pencitraan yang melekat pada pemilu ala demokrasi, menjadikan figur artis di elu elu kan keberadaanya. Parpol kehilangan cara rekrutmen yang elegan. Akhirnya, daya tarik artis menjadi andalan.Rekrutmen instan. Floating mass pun tercipta. 

Masa mengambang. Partai politik, yang semestinya merupakan alat politik rakyat dalam mengontrol penguasa,  menjadi mandul. Yang dibutuhkan parpol pada rakyat hanyalah suara di bilik Pemilihan umum.Padahal, negeri ini membutuhkan orang-orang yang paham betul, bagaimana mengelola sistem pemerintahan.

Dibutuhkan wakil umat yang sadar akan kewajibannya, mengurusi umat. Siap memberi yang terbaik untuk umat. Karena semuanya, akan dimintai pertanggung jawabanya diakhirat kelak.  Pun, dibutuhkan sistem yang mengkondisikan wakil umat bekerja dengan keikhlasannya bukan ketamakannya.

Sistem Demokrasi yang matrealistik, mengkondisikan para wakil rakyat berlomba dalam rente dan kekuasaan. Rogohan dompet yang selangit, diawal proses pemilihannya, menjadikan jabatan bak lapak strategi. Ada untuk memenuhi pundi-pundi hawa nafsunya. Bukan jalan menuju surga penciptanya.

Begitupun popularitas dan eksistensi, menjadi motivasi majunya para caleg. Jabatan dinilai mampu meninggikan derajat manusia, tentu dihadapan manusia. Bukan dimata sang pencipta.

Padahal, politik adalah bagian dari syariat Islam. Politik yang bermakna mengurusi urusan umat. Keberadaanya mutlak diperlukan. Karena dia adalah induk pelaksanaan hukum-hukum syara lainnya. Tentu, orang yang terjun dalam politik praktis seharusnya paham agama.

Karena dengan taat pada agama, dan mengerti tata kelola negara yang sesuai dengan syariat adalah jaminan seseorang menjadi orang yang amanah. Berkontribusinya ia pada pembangunan bangsa, semata untuk kemaslahatan rakyatnya, bukan keluarganya saja.

Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka.” (HR. Ahmad).

Posting Komentar