Oleh: Fardila Indrianti, S.Pd
"The Voice Of Muslimah Papua Barat dan Anggota Akademi Menulis Kreatif"

Mediaoposisi.com-Bulan agustus adalah momen yang dinanti bangsa Indonesia, saat dimana perayaan kemerdekaan negara yang menjadi penanda lahirnya bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Euforia menyambut hari kemerdekaan ini disambut oleh segala lapisan masyarakat, baik anak-anak, muda atau tua.

Perayaannya pun beragam, mulai dari tarik tambang, panjat pinang, makan kerupuk, balap karung, dan lain sebagainya. Namun lebih dari sekedar perayaan semu belaka, apakah kita telah benar-benar merdeka?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka artinya bebas dari penghambaan, penjajahan, dll; berdiri sendiri; tidak terkena atau lepas dari tuntutan; tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; atau leluasa.

Merdeka berarti bebas dari penjajahan, bebas dari tahanan, bebas dari kekuasaan, bebas intimidasi, bebas tekanan, dari nilai dan budaya yang mengungkung diri kita.

Secara kasat mata negara ini telah merasakan kemerdekaan selama 73 tahun, namun tanpa disadari hal ini masih jauh dari kata merdeka. Perayaan tahunan yang dilakukan dinilai mampu membangkitkan rasa nasionalisme seluruh rakyat Indonesia.

Namun kenyataannya, peringatan kemerdekaan hanya menjadi acara seremonial belaka, tidak membekas kedalam jiwa-jiwa rakyat Indonesia.

Anggapan bahwa kemerdekaan ini mampu memberikan semangat kepada rakyat sehingga patut disyukuri dan dirayakan, namun tanpa disadari justru memalingkan kita dari berbagai fakta yang ada bahwa sampai saat ini rakyat masih terkungkung dalam penjajahan dalam bentuk dan cara yang lain.

Sangat disayangkan, kenyataan bahwa sistem sekularisme dan nasionalisme dijadikan sebagai landasan berdirinya negara Indonesia dengan harapan dapat membawa kemajuan meningkatkan martabat bangsa.

Namun hal ini justru menjadi bumerang bagi bangsa ini, keterpurukan dan kesengsaraan masih dirasakan rakyat dengan permainan data statistik yang jauh dari kenyataan di lapangan.

Para pemuda bangsa saat ini misalnya, yang justru dengan bangga menjadi generasi pembebek budaya asing tanpa jati diri tanpa memikirkan masa depan bangsanya.

Lihatlah bagaimana perilaku dan gaya hidup hedonisme yang diadopsi generasi bangsa ini, hingga muncul julukan “kids jaman now” yang cenderung dimaknai secara negatif baik dari segi pergaulan maupun gaya hidup.

Kaum muda tanpa malu melakukan berbagai tindakan yang jauh dari agama dan norma-norma di dalam masyarakat, pergaulan bebas yang berujung pada tindak aborsi, merokok, tawuran, geng motor, pengedaran narkoba, dan lain sebagainya. Tidak dapat ditampikkan bahwa sebagian para pemuda mampu menjadi teladan dan kebanggaan bangsa, namun presentasenya sangat kecil bila dibandingkan dengan para pemuda pembebek bangsa asing.

 Disisi lain kebijakan ekonomi negara pun masih berada dalam campur tangan pihak swasta dan asing. Sebut saja BUMN yang sejatinya dapat menjadi sumber pemasukan yang besar bagi negara jika pengelolaan dan pengawasannya dilakukan dengan baik.

Namun yang terjadi adalah semakin banyak BUMN yang diserahkan kepada pihak asing. Presiden Joko Widodo dalam acara Musrenbang Nasional 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017) memerintahkan BUMN untuk menjual proyek infrastrutktur yang sudah rampung dibangun kepada swasta. Pola itu dilakukan supaya BUMN mendapatkan dana segar untuk bisa membangun proyek infrastruktur lainnya dengan cepat. (Kompas.com/26/4/2017)

Pencapaian dalam bidang pendidikan pun dinilai masih rendah. Pemilihan sistem negara yang telah rusak sejak awal juga mempengaruhi sistem pendidikan yang ada. Para pemuda dididik sejak awal untuk menjadi alat produksi hidup bagi para pengusa. Tanggung jawab yang diemban para pendidik bangsa berbanding terbalik dengan penghargaan yang diberikan negara.

Kesejahteraan yang diberikan kepada guru honorer saja misalnya, bahkan jauh dari Upah Minimum Rata-rata. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Muhajir mengakui kesejahteraan guru honorer saat ini masih memprihatinkan. Menurutnya, guru honorer belum mendapatkan upah layak sebagai tenaga pengajar. (detik.com/3/5/2018)
Senada dengan hal tersebut, Bank Dunia (World Bank) menyebut bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah, meski perluasan akses pendidikan untuk masyarakat dianggap sudah meningkat cukup signifikan.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves mengatakan kualitas pendidikan yang rendah tercermin dari peringkat Indonesia yang masih berada di posisi tertinggi dari negara-negara tetangga. (Cnnindonesia.com/7/6/2018).

Menurut Badan Pusat Statistik sebanyak 128,06 juta penduduk Indonesia adalah angkatan kerja, jumlahnya bertambah 2,62 juta orang dari Agustus 2016. Sejalan dengan itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat 0,33 poin. Pada tahun 2017, pengangguran bertambah 10 ribu orang, sementara TPT turun sebesar 0,11 poin. (www.bps.go.id/6/11/2017)

Dari segi ekonomi terjadi permasalahan yang tidak kalah hebat. Disaat para petani mencoba menopang kebutuhan negara, pemerintah justru mendatangkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dari negara luar.

Rakyat tercekik dengan peningkatan berbagai harga kebutuhan dasar, BBM, bahkan tarif dasar listrik, hal ini justru bertolak belakang dengan solusi yang ditawarkan pemerintah yang dinilai cacat logika.

Hal ini sempat menghebohkan media sosial perihal cuitan netizen tentang Keong Sawah. Menteri Pertanian RI, Andi Amran di sela inspeksi dadakan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Terkait harga daging yang mahal dipasaran, Menpan menyarakan agar masyarakat beralih ke komoditas lain yang proteinnya sama dengan daging yakni tutut atau keong sawah. (Tribunnews.com/6/12/2017)


Secara politik, Indonesia belum mampu melepaskan diri dari cengkraman hegemoni negara-negara adikuasa. Arah kebijakan negara telah disetir oleh pihak asing dan aseng sehingga tidak jarang banyak kebijakan yang diambil negara menguntungkan para pemodal, misalnya peran IMF dan World Bank dalam menentukan kebijakan Indonesia.

Atas nama demokrasi, toleransi, HAM dan pluralisme negara diserang dari berbagai sisi. Penjajahan gaya baru, tanpa senjata, tanpa kekerasan, dilakukan secara halus namun sangat berbahaya sehingga tanpa disadari kita telah dijajah. Setiap tahun kita merayakan hari kemerdekaan dengan kegembiraan namun tanpa sadar kekayaan kita telah dikuasai dan diekspolitasi oleh bangsa asing atas nama kerja sama. Sebut saja tambang emas, minyak bumi, gas dan berbagai sumber daya lainnya yang sejak lama telah dikuasai oleh PT Freeport, Newmont, dan lain-lain yang dimuluskan melalui perundang-undangan negara ini. Ironis bukan?

Momok yang tanpa disadari makin menggerogoti bangsa ini bersumber dari neo liberalisme dan neo imperialisme. Kelompok neo liberal ini telah menempatkan agen-agennya dalam bangku pemerintahan sehingga mampu menguasai aset dan sumber daya alam yang kita miliki lewat undang-undang yang dibuat dan disahkan oleh para wakil rakyat. Tanpa senjata, tanpa pasukan yang harus menyerang dan menguasai negara ini, cukup mempengaruhi dan menyetir kebijakan-kebijakan pemerintah.

Sejumlah undang-undangpun telah disahkan terkait hal ini, misalnya warga negara asing dapat memiliki properti di tanah air, kepemilikan asing atas sumber daya alam, kepemilikan pihak asing dalam menguasai fasilitas negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti air, jalan, tol, bahkan pulau.
Kemerdekaan yang hakiki dapat kita raih apabila kita mampu membebaskan diri dari segala bentuk penghambaan kepada yang lainnya dan kembali kepada segala aturan yang bersumber dari Allah SWT, baik dalam hal ibadah, bermasyarakat sampai bernegara. Hal ini tidak akan mungkin terwujud selama sistem atau aturan yang dibuat berasal dari manusia, salah satunya sistem kapitalisme.[MO/an]

Posting Komentar