Oleh: Wulan Amalia Putri, SST
(Staf Dinas Sosial Kab. Kolaka)

Mediaoposisi.com- Nafa Urbach, Olla Ramlan, dan Tessa Kaunang adalah sedikit dari pesohor dunia hiburan  yang mencoba peruntungan di dunia politik.  Partai Nasdem sebagai salah satu partai peserta Pemilu merasa bangga dengan banyaknya artis yang ikut berkontestasi di panggung politik.

Masing-masing artis tersebut memiliki tujuannya masing-masing. Namun tak sedikit orang yang berpikir bahwa kehadiran artis tersebut hanya bermodalkan paras yang cantik dan gagah nan rupawan tapi minim kualitas.

Artis Dan Politik
Keikutsertaan artis dalam kontestasi politik bukanlah yang pertama kali. Namun,menjelang Pemilu  2019, jumlah artis yang mendaftar sebagai Calon Legislatif semakin banyak mencapai angka 54 orang. Masing-masing artis memiliki target dan tujuannya masing-masing.

Tessa Kaunang dan Olla Ramlan misalnya ingin menjadi anggota legislatif karena ingin melihat Indonesia berubah dan perubahan itu bisa diwujudkan dengan memberanikan diri terjun ke dunia politik.

Sementara itu, Nafa Urbach memiliki target yang lebih spesifik. Nafa menargetkan diri untuk masuk dalam komisi VIII DPR RI. Nafa bertujuan untuk menjadi caleg pada komisi tersebut karena ingin mengawal dan mengurusi Undang-Undang mengenai Pernikahan dini, kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan terhadap anak.

Hal tersebut berdasarkan pengalaman pribadinya ketika sang anak dilecehkan di media sosial beberapa waktu lalu. Panggung politik menjadi menarik untuk dijajaki jika melihat pada tingginya nilai prestise dan bargaining position seorang politikus. Bak gayung bersambut, partai politik juga membuka kran bergabungnya para artis di partainya. Jadilah, para artis ramai-ramai "Nyaleg".

Partai Nasdem menjadi partai pertama yang memiliki banyak bakal calon legislatif dari kalangan artis. Melalui partai Nasional Demokrat (Nasdem), sebanyak 25 artis ikut Nyaleg.

Dan menempatkan 10 artis sebagai calon anggota legislatif di Jawa Barat pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Tak ketinggalan PDI-P, PKB, PAN, Demokrat, Golkar, Perindo dan Gerindra juga memiliki artis nya masing-masing.

Sekjen DPP Nasdem, Johnny G Plate, mengungkapkan bahwa keterlibatan sejumlah publik figur ini merupakan bagian dari strategi politik untuk menarik suara di Pemilu 2019. Johnny menjelaskan bahwa keterlibatan publik figur di dalam politik karena membutuhkan saluran politik pembentukan aturan yang mendukung profesi seni dan budaya, begitu juga dengan profesi lainnya.

Senada dengan Nasdem, Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso mengungkapkan "Kami tugaskan sebagai figur-figur yang bisa merebut suara di daerah-daerah pemilihan se-Indonesia" Selasa (17/7/2018) dikutip dari kompas.com.

Paras Atau Kualias?...
Abraham Maslow, dalam menggambarkan Piramida Kebutuhan Manusia, menempatkan kebutuhan aktualisasi diri sebagai kebutuhan terbesar manusia. Tak dapat dipungkiri, menjadi anggota legislatif membawa prestasi dan prestise bagi siapapun, termasuk para artis.

Meskipun mungkin publik  bisa bertanya, apakah dunia keartisan tidak cukup memberikan ruang untuk aktualisasi diri?! Sampai artis harus merambah dunia politik. Sang artis pun bisa balik bertanya "Salahkah seorang artis menjadi politikus?!" Menjadi lidah penyambung aspirasi masyarakat yang mungkin saja adalah penggemarnya.

Sesungguhnya, pemaknaan mengenai politik membawa kita pada kedalaman makna politik dan esensinya. Politik sejatinya adalah panggung yang teramat besar untuk menunjukkan kepekaan sosial, kepedulian dan tindakan cerdas yang membuat tuntas masalah Masyarakat. Baik kelas Borjuis ataupun proletar, kaya ataupun miskin.

Politik cerdas itu mengharuskan politikus untuk berpikir keras menyelesaikan masalah kemiskinan yang jumlahnya mencapai 25,95 juta jiwa atau 9,28% dari jumlah masyarakat Indonesia. Belum lagi harus menyelesaikan masalah anak korban pornografi dan kejahatan online yang menurut datA KPAI telah mencapai jumlah 1.022 anak sejak tahun 2011- 2014 saja.

Di sisi lain, sebagai anggota legislatif, politikus juga harus berani bersuara dan mendesak penyelesaian perkara korupsi. KPK mencatat, selama 2017, pelaku korupsi terbanyak berasal dari pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah. Tercatat ada 43 perkara korupsi yang melibatkan pejabat eselon 1 hingga 4. Selanjutnya pelaku dari swasta terlibat di 27 perkara.

Di peringkat ketiga, para anggota DPR dan DPRD tersangkut di 20 perkara. Sementara 12 perkara lain menyangkut kepala daerah. Dengan kata lain, korupsi terjadi di tubuh sendiri.

Rentetan masalah di atas hanyalah sebagian masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Penyelesaiannya membutuhkan kualitas kecerdasan dan keberanian level tinggi. Tentu saja tidak diselesaikan hanya oleh wajah cantik dan rupawan, alis tebal, gincu dan pipi merah serta senyuman manis.

Sebab, rakyat membutuhkan solusi yang realistis bukan sekedar lip service.eriahkan pemerintahan saja. Banyak kerja nyata yang harus dilakukan, yang berasal dari kesungguhan hati, panggilan jiwa berdasar aturan-aturan ilahiyah.

Senayan sejatinya bukanlah lokasi stripping untuk sinetron kejar tayang untuk ditonton sembari menikmati teh di sore hari . Senayan adalah representasi suara rakyat yang harus digaungkan dan diperjuangkan, tanpa sikap-sikap agnostik apalagi fatalistis. Paras yang rupawan adalah bonus, namun idealisme berkualitas adalah harus.

Politikus Dalam Islam
Islam adalah agama Paripurna yang mengatur seluruh dimensi hidup manusia. Tak terkecuali dimensi politik. Karena itu, gagal paham terhadap politik dalam Islam adalah kecelakaan fatal yang dialami oleh seorang muslim. Mengapa? Karena definisi dan cakupan politik dalam Islam sangatlah luas dan beradab.

Politik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah "siyasah". Dalam Al Muhith, siyasah berkat kata sâsa - yasûsu. Kata sasa-yasusu-siyasatan yang berarti memegang kepemimpinan masyarakat, menuntun  atau melatih dan mengatur dan memelihara urusan masyarakat. Karena itu, politik (siyâsah) adalah pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri.

Politik dilaksanakan oleh Negara dan umat, karena negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi Negara dalam pengaturan tersebut (An Nabhani, 2005). Politik Islam berarti pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri dengan hukum Islam.

Definis politik tersebut di atas, diambil dari sejumlah hadits yang menunjukkan aktivitas penguasa, kewajiban mengoreksinya dan kewajiban penguasa untuk mengurusi kepentingan rakyatnya. Rasulullah saw bersabda:

Seseorang yang ditetapkan Allah (dalam kedudukan) mengurus kepentingan umat, dan dia tidak memberikan nasihat kepada mereka (umat), dia tidak akan mencium bau surga” (HR. Bukhari dari Ma’qil bin Yasar ra). 

Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda : “Siapa saja yang bangun pagi dengan gapaiannya bukan Allah maka ia bukanlah (hamba) Allah, dan siapa saja yang bangun pagi namun tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka ia bukan dari golongan mereka.” (HR. Al Hakim dalam Al Mutadrok, At Thabrany dalam Al Mu’jamul Awsath, Abu Nu’aim dalam Syu’abul Iman.)

Membaca hadist di atas, membuat siapapun menyadari pentingnya politikus Muslim untuk memahami hukum syariah mengenai kepemimpinan, urusan ummat dan cara mengurusinya (ri'ayah). Seorang muslim akan memahami bahwa ketidakpahamannya akan politik bisa menjauhkannya dari wangi surga.

Bahkan yang lebih mengerikan adalah tidak dianggapnya seseorang sebagai bagian dari umat Rasulullah SAW jika seseorang abai dari memperhatikan urusan kaum muslimin.

Karena itu, panggung politik bukanlah tempat unjuk Gigi, asal menang, dan mencari eksistensi diri. Panggung politik adalah tempat menjadi khadimat al-ummah (pelayan Ummat), untuk meraih Surga Allah SWT. [MO/sr]

Posting Komentar