Oleh: Anis Khurasatunnisa' S. Pd

Mediaoposisi.com- Tarik ulur APBN Indonesi, satu sisi penentuan anggaran pendapatan biaya APBN dengan utang luar negeri, disisi lain dalam APBN tercatat ada pembayaran cicilan bunga utang luar negeri, inilah yang disebut gali lobang tutup lobang. Reilitas nyata Indonesia yang kaya Sumber Daya Alam terllit utang luar negeri yang terus membekak, Jakarta (TEROPONGSENAYAN)-

Utang luar negeri Indonesia  hingga april 2018 naik 7,6 persen per tahun menjadi USD 356,9 milliar atau sekitar 5.028 trilliun .400 (perhitungan kurs acuan jisdor Rp 14.090).

Hutang ini terdiri dari hutang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 183,8 milliar, atau naik 9,5 persen (yoy) dan hutang swasta termasuk BUMN sebesar USD 173,1 milliar atau naik 5,6 persen (yoy) berdasarkan Statistik ULN Bank Indonesia yang diumumkan di Jakarta, kamis (21/6/2018). Sementara menanggapi kondisi ini Bank Sentral menilai utang luar negeri Indonesia masih dalam keadaan sehat bahkan aman.

Sudut Pandang Pengamat Ekonomi
Tahun lalu Rizal Ramli sudah ingatkan “hati-hati utang Indonesia sudah lampu kuning” tapi sibuk dibantah dengan retorika dan data selektif, tidak ada terobosan sektor riel, aliran modal keluar, dari emerging market semakin besar,”

kata Dr Rizal Ramli  melalui akun twitternya mengomentari analisa Moody’s. kondisi ini tidak di gubris oleh pemerintah dengan segera mengambil sikap untuk penanganan ekonomi negara tetapi sebaliknya justru fokus dengan pembangunan infrastruktur secara besar besaran.

Ekonom senior sekaligus mantan Menko Ekuin, Kwik Kian Gie yang menilai utang Indonesia sangat berbahaya (Berita Islam 24H) ia menilai kondisi utang yang ditangung Negara hingga 2017 sudah diletak sangat berbahaya. Pasalnya jumlah hutang yang di tangung sangat fantastis.

Menurut Beliau “ Utang Negara sekarang sudah mencapai jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 3,0 trilliun (dibulatkan). Saat jokowi di sumpah sebagai Presiden utang Negara sekitar 2,0 trilliun. Diwaktu 2 tahun dia menambah utang sebesar Rp 1.000 trilliun atau sebsar 38,46 persen ini peningkatan yang luar biasa dalam waktu 2 tahun saja.” 

Ini peryataan beliau tahun 2017 bagaimana dengan kondisi sekarang yaitu adanya kucuran utang baru 150 juta dolar Amerika Serikat dari Bank Dunia yang konon akan digunakan untuk mendukung perawatan kesehatan primer bagi semua warga Indonesia melalui tata kelola, akuntanbilitas dan pelayanan sektor kesehatan yang lebih baik.

Bagaimana jika kita juga melihat dari sisi Rupiah yang terus melemah hingga Rp 14.375 per dolar AS. Bahkan banyak pakar juga yang meprediksi rupiah akan mencapai Rp 15.000 per dolar AS, jika demikian utang Indonesi bisa mencapai Rp 6.000 trilliun sungguh ini akan menjadi anggka yang sanggat fantastisnilau hutang sebuah Negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar.

Anggota komisi XI DPR Heri Gunawan juga mulai khawatir dan mengingatkan pemerintah, Jakarta (TEROPONGDENAYAN; 4/6/2018) seiring dengan kucuran dana dari Bank Dunia sebesar USD 300 juta untuk membangun sektor pariwisata,

Heri Gunawan mengatakan “ pinjaman itu harus disikapi dengan hati- hati mengingat APBN masih dibebani pembayaran jatuh tempo utang yang sangat besar . Pada tahun 2018 saja sebesar 390 trilliun, di 2019 mencapai sekitar 420 trilliun.

 Pada kondisi seperti ini tentu opsi membuka pinjaman baru harus ekstra hati-hati. Pengelolaan pinjaman harus produktif.” Sekali lagi jika cicilan utang harus dibayar dalam bentuk dolar (saat ini Rp 14.375 per dolar), dengan nilai dolar terus meroket dan nilai rupiah terus anjlok maka beban APBN tentu makin berat.

Lembaga pemeringkat internasional moody’s Investors Services menyebutkan Indonesia menjadi salah satu Negara dengan tinggkat Debt Risk (Resiko Utang) terbesar di Asia.

(https://www.blomber.com/news/vidios/2018-05-29/moody-s-says-india-indonesia-among-asia-s-biggest-debt-risks-vidio) sungguh ini adalah peringkat yang harus segera disikapi dan segera ditanggani karena jika tidak, Indonesia akan menjadi Negara yang bangkrut dan tergadaikan.

Jebakan Liberalisasi Ekonomi dengan Utang luar Negeri 
Menurut Kwik Kian Gie, kondisi Negara sangat berbahaya,  Dia menilai  ini karena Indonesia dipaksa untuk menjalankan liberalisasi semaksimal mungkin. “ Ini dilakukan yang tercermin dari perkembangan perundang-undangan kita di bidang ekonomi sejak terbitnya UU no.1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing.

Liberalisi disektor ekonomi makin terlihat dengan munculnya UU Sumber Daya Alam, UU Migas, UU Penanaman Modal, UU kelistrikan, UU sumber Daya Air, perbangkan dan sebagainya.

Ekonomi neoliberalisme yang dipaksakan di Indonesia ini sebenarnya telah dikembangkan sejak tahun 1980 oleh IMF, Bank Dunia dan Pemerintah Amerika serikat melalui Wasington Consensus.

Ekonomi liberal ini mempuyai tujuan agar Negara-negara kapitalis, yaitu Amerika dan sekutunya termasuk tiongkok dapat terus menguasai ekonomi Negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) hingga dapat terus menjadi sapi perahanya.

Dengan neoliberalisme kegiatan ekonomi harus berjalan mengikuti prinsip-prinsip pasa bebas. Paham ekonomi ini menghendaki agar Negara tidak berperan dalam penguasaan ekonomi, akibatnya perundang-undangan yang muncul bukan untuk kepentingan rakyat tetapi lebih pada kepentingan koorporat (pengusaha local maupun Asing)  dan penguasa.

Maka wajar jika saat ini kebijakan apapun (termasuk pembangunan insfrastruktur secara besar-besaran yng mengandalkan utang dan investor asing) semata-mata untuk pencitraan penguasa dan kepentingan pengusaha.

Secara logika Bank Dunia termasuk juga investor tidak akan menyetujui pengajuan utang/investasi sebelum dia mensurvei dan mengkalkulasi kekayaan yang dimiliki oleh Negara  yang mengajukan utang.

Dengan survey dan kalkulasi berarti Bank dunia akan mengetahui berapa basar kekayaan sebuah Negara, SDA dan BUMN apa saja yang dimiliki, leteknya disebalah mana, mana yang telah tereksplorasi seacara maksimal dan mana yang belum,

seberapa besar kemampuan SDM yang mengelola, seberapa ketat perunadang-undangan yang menjaganya dan seterusnya, hingga mudah bagi Bank Dunia/investor setelah menganalis, menentukan perangkapnya bagi sebuah Negara penghutang dan Negara berkembang.


Jika hal ini kita kaitkan dengan berkuranganya mineral dan Sumber Daya Alam dunia khusunya di belahan timur , berikutnya mulai bergeser ke Asia khususnya Indonesia sebagai negara berkembang sekaligus jamrud katulistiwa, maka Indonesia memiliki daya tarik tersendiri,

menjadi primadona bagi para inverstor dan Bank Dunai untuk menguasai Sumber Daya Alamnya,  maka sangat gampang bagi mereka karena kalkulasi dan data kekayaan alam sudah mereka pegang untuk mengucurkan dana pinjaman atas namaUtang Luar negeri maupun investasia.

Harusnya Pemerintah waspada kemudahan kucuran utang luar negeri itu bukan dipandang sebelah mata, apalagi niat tulus Bank Dunia tetapi sebagai upaya imperialisme gaya baru yang akan terus menjebak

Indonesia dengan utang dan paham neolibnya hingga seluruh kekayaan alam Indonesi mereka kuasai sekaligus tidak mampu membayar cicilan utangnya karena nilai rupiah yang terus melemah terhadap dolar. 
Jika demikian yang terjadi sebagai umat Islam yang mencintai negara ini,

kiranya kami serukan pada penguasa dan para ekonom pelajarilah dan amalkanlah Syariah Islam untuk melepaskan Indonesia dari jeratan kaun Neolib yang rakus dan Imperialisme gaya baru. Karena Islam memiliki seperangkat aturan ekonomi dan politik ekonomi yang bisa membuat sebuah negara baldatun thoyibantun wa rabbun ghofur.[MO/sr]

Posting Komentar