Oleh : Shela Rahmadhani
(Mahasiswa Universitas Gadjah Mada)

Mediaoposisi.com- Alam demokrasi yang bertumpu pada idiologi kapitalisme sekuler telah meniscayakan para penjahat dapat memimpin rakyat yang baik-baik.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan akan tetap melantik Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang menang di Pilkada serentak 27 Juni 2018 yang terjerat kasus korupsi.

Pernyataan pelantikan Bupati Syahri Mulyo menunjukkan  bahwa dalam demokrasi kejahatan tidak menghalangi orang untuk memimpin. Seperti dilansir oleh www.bbc.com, 29/06/2018 bupati Tulungagung  Syahri Mulyo  merupakan tahanan KPK terkait dugaan gratifikasi proyek infrastruktur miliaran rupiah.

Kasus korupsi ini tidak menghalangi Mendagri Cahyo Kumolo untuk melantik bupati tersebut. Menteri beralasan bahwa pelantikan tetap dilakukan selagi belum ada hukum berkekuatan tetap atas pelaku korupsi bupati Tulungagung terpilih tersebut.

Diketahui, ada sembilan calon kepala daerah yang juga berstatus tersangka KPK. Salah satunya Syahri Mulyo yang berhasil unggul dalam hitung cepat Pilgub Tulungagung.

Demokrasi Meniscayakan Korupsi
Pengangkatan pemimpin dalam demokrasi membutuhkan ongkos politik yang sangat mahal.

Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, calon bupati atau wali kota butuh dana Rp 20 hingga Rp 100 Miliar untuk memenangi Pilkada. Pada Pilkada DKI 2017, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghabiskan dana kampanye sebesar Rp 85,4 Miliar, sedangkan, pasangan Basuki Tjahaja Poernama dan Djarot Saiful Hidayat sebesar Rp 82,6 miliar.

Dengan ongkos yang sangat mahal ini tentu acapkali para pejabat yang berhasil duduk di bangku pemerintahan mencari celah bagaimana agar dana yang  mereka keluarkan dapat kembali. Jabatan dijadikan sebagai sebuah sarana untuk mengumpulkan kekayaan.

Maka tak heran, para pejabat banyak yang jatuh pada tindak korupsi ketika duduk dijabatan.  Korupsi merupakan jalan pintas dan cepat untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, mengatakan duit korupsi diduga bukan hanya digunakan sebagai modal maju lagi dalam pilkada. Kepala daerah juga memburu komisi untuk mengembalikan modal yang mereka keluarkan dalam pilkada sebelumnya.

Diketahui Kepala  daerah yang ditangkap KPK hingga Februari 2018 diantaranya Bupati Subang, Imas Aryumningsih, ditangkap KPK pada Selasa, 13 Februari 2018. Dia diduga menerima suap Rp 1,4 miliar dalam kaitan perizinan dari dua perusahaan yang sedang mengurus izin pembangunan pabrik dan tempat usaha di Subang, Jawa Barat.

Kedua, Bupati Ngada, Marianus Sae, ditangkap KPK pada Minggu, 11 Februari 2018. Dia diduga menerima suap Rp 4,1 miliar dari pemenang proyek jalan.

Ketiga, Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko. Nyono ditangkap pada Sabtu, 3 Februari 2018. Dia diduga menerima suap Rp 275 juta dalam kaitan perizinan dan pengurusan jabatan.

Keempat, Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 31 Januari 2018. Dia diduga menerima suap Rp 6,3 miliar dari sejumlah kontraktor proyek jalan.

Kelima, Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, ditangkap KPK pada 25 Oktober 2017. Dia diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 2 miliar dari kontraktor.

Demokrasi meniscayakan pemimpin menjadi pelaku korupsi terus terjadi karena asas kepemimpinan dalam demokrasi adalah manfaat, uang, dan modal.

Kedudukan sebagai pemimpin bukan untuk mengayomi dan mengurus rakyat melainkan untuk mencari materi dan kedudukan semata. Sehingga acapkali ketika telah duduk ditampuk kepemimpinan, proses mengembalikan dan mengumpulkan kekayaanpun terjadi.  Rakyatpun akhirnya kecewa dan dikhianati atas janji-janji saat sebelum terpilih.

Miris Kepemimpinan
Dengan keluarnya pernyataan  Mendagri terkait akan dilantiknya Bupati Tulungagung dan beberapa pemimpin tersangka korupsi lainnya yang memenangi pilkada memperlihatkan keprihatinan yang luar biasa terhadap krisis kepemimpinan hari ini.

Bagaimana bisa seorang yang melakukan kriminal berupa tindak korupsi dapat dijadikan pemimpin. Pemimpin adalah panutan rakyat. Maka, pemimpin yang melakukan penyimpangan tidak seharusnya dapat dijadikan pemimpin.

Henry Pratt Faiechild dalam Kartini Kartono (1994) menyatakan bahwa pemimpin adalah seorang yang memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasi, atau mengontrol usaha orang lain melalui prestise, kekuasaan, dan posisi.

Berdasarkan pernyataan Henry, maka pemimpin harus mampu mengatur, memimpin, mengarahkan rakyat dengan baik. Salah satunya dengan aspek keteladanan. Jika pemimpin korupsi, bagaimana dia mampu mengarahkan rakyatnya, mengontrol dan mengorganisasi dengan baik.

Keberadaan kasus kepala daerah korupsi menunjukkan bahwa bangsa ini tengah berada pada keterpurukan yang sangat luar biasa. Pemimpin korupsi juga dapat menimbulkan kerusakan yang lain karena, masyarakat itu tergantung sistem dan pemimpinnya.

Jika sistemnya baik, maka rakyat juga akan baik, dan jika pemimpinnya baik, maka rakyat juga akan baik.

Sebagaimana Umar Bin Khattab mengatakan bahwa "Suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur.”  Sahabat lain lalu berkata: "Bagaimana suatu negeri hancur sedangkan dia makmur?”

Ia menjawab: "Jika orang-orang yang pengkhianat menjadi petinggi (pemimpin) dan harta dikuasai oleh orang-orang yang fasik.

Pemimpin yang korupsi adalah pemimpin yang fasik lagi berkhianat. Sebagaimana  perkataan Umar, maka bagaimana bisa pemimpin yang korupsi dapat menegakkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat?

Sungguh, pelantikan bupati yang merupakan pelaku korupsi merupakan sebuah kemirisan atas sistem dan pemimpin hari ini.[MO/sr]

Posting Komentar