Oleh: Yusriani Rini Lapeo, S. Pd.
(Pemerhati Sosial)

Mediaoposisi.com- Di awal tahun 2007, PT. Pertamina secara tidak langsung sudah mulai memperkenalkan LPG 3 kg kepada masyarakat luas.

Saat itu juga pemerintah sudah mulai melakukan konversi bahan bakar minyak tanah, dengan upaya mengurangi pasokan bahan bakar minyak tanah, dan mempromosikan LPG lewat tulisan mobil Pertamina minyak tanah dengan kalimat kurang lebih “beralihlah ke LPG” sampai awal tahun 2012.

Langkah berikutnya, ialah pihak Pertamina dan pemerintah melakukan upaya bagi-bagi kompor gas satu tungku dan tabung gas LPG 3 kg gratis kepada masyarakat luas.

Dengan cara mensosialisasikan cara penggunaannya dari satu desa ke desa yang lain khususnya di Desa tempat saya berpijak, Desa Anggoro, kecamatan Wonggeduku, Sulawesi Tenggara. Sebagian besar masyarakat dari kalangan ekonomi mampu sampai dengan kalangan ekonomi menengah kebawah pun ikut mendapatkan hasil dari bagi-bagi kompor dan LPG 3 kg gratis.

Dengan upaya demikian, mau tidak mau cara pemerintah melakukan program konversi yaitu dengan melangkah kan bahan bakar minyak tanah dan mengarahkan masyarakat ke LPG telah berhasil dengan berbagai upaya tertentu. Walhasil, konsumen terhadap LPG pun ramai peminat dengan harga yang cukup terjangkau dan mudah didapatkan. Sejak tahun 2007 dengan harga tetap Rp 4.250/kg atau 12.750/tabung.

Harga ecer ini berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Elpiji 3 kg. Bersamaan dengan itu pula Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri ESDM dengan No 17/2011 dan No 05/2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Tertutup LPG Tertentu di Daerah.

Isinya, antara lain memberi kewenangan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menetapkan HET di masing-masing daerah.(Reformasi Kebijakan Elpiji Bersubsidi oleh Sofyano Zakaria, 16/03/2015).

Di samping itu, sampai saat ini BBM khususnya LPG 3 kg (subsidi) sudah mengalami beberapa kali kenaikan dari tahun ke tahun hingga akhir juni 2018 lalu, hingga mencapai 19.700/tabung.

Itu baru harga dari distributor, belum kepada penjual atau pengecer tak resmi yang berada di berbagai Desa atau tempat tertentu (dikutip dari berbagai sumber). Pada awal Juli pun, pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan baru, secara diam-diam telah mencabut subsidi LPG 3 kg dari harga 19.700 Menjadi 39.000 sampai dengan 42.000 /tabung.

Sedangkan, untuk tabung perdana (tabung plus isi) Bright Gas 3 kg akan dijual di Agen LPG seharga Rp 184.000 per tabung dan di SPBU COCO seharga Rp 187.000 per tabung (baca juga:Pertamina Mulai Jual Elpiji 3 Kg Non Subsidi, Harganya Rp42)

Kebijakan pemerintah mencekik masyarakat ekonomi kurang mampu.
Walaupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu terkesan pro terhadap rakyat yang kurang mampu, dengan alasan penggunaan subsidi harus tepat sasaran bagi yang berhak mendapatkan khusus oleh masyarakat kurang mampu, dengan menghindari adanya distributor nakal, namun selalu saja menimbulkan masalah baru bagi khalayak ramai.

Belum lagi pada tahun 2019 mendatang, BBM khususnya LPG masih akan mengalami kenaikan harga. Namun lagi-lagi tak cukup untuk membuat rakyat semakin tercekik.

Seperti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM dan elpiji 3 Kilogram (Kg) pada 2019. Hal tersebut dengan mempertimbangkan kenaikan harga berbagai komoditas terutama harga minyak mentah dunia.

"Perlu kami sampaikan bahwa kenaikan harga minyak mentah dunia mendorong kenaikan ICP yang secara langsung akan meningkatkan komponen biaya produksi BBM (solar), dalam hal ini termasuk LPG. Peningkatan biaya produksi tersebut tentu saja akan menyebabkan naiknya harga keekonomian," ujarnya di Gedung DPR-MPR, Jakarta (Merdeka.com, 31/5/2018).

Kenaikan BBM di Setiap Kebijakan, buah dari Sistem Ekonomi Neoliberal
Pertama, jika ditinjau dalam pandangan sistem ekonomi liberal ini, persoalan terletak pada masalah produksi. Maksudnya, persoalan ekonomi terletak pada tidak terbatasnya keinginan manusia, sementara sumberdaya yang diperlukan untuk memenuhinya terbatas.

Untuk menghilangkan masalah ini harus dengan peningkatan produksi. Pertimbangan ini cukup membahayakan bagi penganutnya, karena mereka menilai berdasarkan  hawa nafsu semata.

Penganut ekonomi neoliberal percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai hasil dari kompetisi bebas. Harga barang dan jasa selanjutnya menjadi indikator apakah sumberdaya telah habis atau masih banyak.

Jika harga murah, berarti persediaan memadai. Sebaliknya, jika harga mahal, berarti produknya mulai langka. Dalam keadaan harga tinggi, orang akan menanamkan modal ke sana. Oleh sebab itu, harga menjadi tanda apa yang diproduksi. Itulah alasannya, mengapa negara tidak perlu campur tangan; serahkan saja pada mekanisme dan hukum pasar untuk bekerja.

Ekonomi liberal menganggap bahwa subsidi adalah racun bagi rakyat. Karena itu, subsidi harus dicabut. Alasannya, selain bertentangan dengan prinsip menjauhkan campur tangan negara dalam perekonomian, subsidi juga bertentangan dengan prinsip pasar bebas.

Ini pula alasan mengapa dalam kebijakan ekonomi neoliberal harus ada privatisasi perusahaan yang dikelola negara agar tidak menghalangi terjadinya persaingan bebas dalam pasar bebas.

Dalam pandangan ekonomi neo-liberal harus ada liberalisasi perdagangan dalam bentuk pasar bebas. Agenda utama liberalisasi perdagangan adalah penghapusan hambatan non-tarif (proteksi) dan penurunan tarif perdagangan dalam transaksi perdagangan internasional. Tujuannya, untuk memacu meningkatnya volume perdagangan antar negara di seluruh dunia.

Karena liberalisasi keuangan dalam kebijakan ekonomi neo-liberal mendorong pengintegrasian sebuah negara secara penuh ke dalam sistem perekonomian dan keuangan internasional. Maka akan terbentuk jalan bebas hambatan bagi berlangsungnya transaksi keuangan dan perdagangan antar negara di seluruh dunia (Singh, Memahami Globalisasi Keuangan, 1998).

Kebijakan privatisasi BUMN sesungguh-nya menjadi agenda utama kebijakan ekonomi neoliberal. Tentu saja hal ini menyebabkan dieksploitasinya kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk rakyat oleh perusahaan swasta, terutama perusahaan transnasional. Kekayaan yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, pendidikan dan kesehatan gratis justru jatuh ke individu-individu. Wajarlah jika Indonesia yang kekayaan alamnya luar biasa, rakyatnya harus hidup miskin.

Pentingnya Penerapan Sistem Islam dalam Memandang Setiap Persoalan yang Menyangkut pada Ekonomi ummat
Dalam hal kemaslahatan umat, jauh sebelum maraknya problematika  berkesinambungan yang terjadi ditengah masyarakat dalam hal memandang setiap persoalan ekonomi, Islam sudah menetapkan suatu sistem yang benar-benar pro terhadap rakyat, baik bagi kaum muslimin maupun non-muslim.

Memandang persoalan di atas Islam menawarkan sebuah solusi yang baik dan tepat di setiap lini permasalahan ekonomi umat. Pertama, Islam menjadikan aqidah Islam sebagai landasan sistem ekonominya. Bahwa persoalan ekonomi terletak pada masalah distribusi kekayaan.

Negara mempunyai peran dalam pandangan ekonomi Islam, wajib melakukan pendistribusian kekayaan dengan mekanisme tertentu yang sesuai dengan syariat Islam sehingga setiap rakyat terpenuhi kebutuhan pokoknya seperti, sandang, pangan, termasuk pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan keamanan.

Negara juga mempunyai peran melarang penimbunan kekayaan, investasi pada bank ribawi untuk mendapatkan keuntungan dari bunga,  pemilikan harta milik umum oleh individu/swasta, dan sebagainya.

Disamping itu Negara juga bertanggung jawab untuk mengelola kepemilikan umum (milkiyah ‘âmah) untuk kepentingan rakyat banyak, memanfaatkan sumber-sumber pendapatan negara untuk rakyat, menciptakan situasi perekonomian yang kondusif.

Dalam pandangan ekonomi Islam tanggung jawab negara  menyediakan fasilitas kebutuhan kolektif masyarakat yang vital seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan keamanan secara murah. Oleh karenanya hasil tambang seperti minyak, emas, perak, dan lain-lain, memang milik umum (milkiyah ‘âmah) dan digunakan untuk kepentingan rakyat.

Dalam hal perdagangan dalam negeri berkaitan dengan aktivitas antara warga negara Islam sendiri, tanpa campur tangan negara, disini peran negara hanya mengontrol dan mengarahkan setiap aktivitas perekonomian antara rakyatnya. Adapun perdagangan luar negeri, negara akan campur tangan dalam mengatur dan mengarahkan perdagangan tersebut secara langsung, serta menolak perdagangan bebas.

Negara juga tidak membolehkan pihak asing untuk melakukan investasi untuk menguasai sektor-sektor yang berhubungan dengan kepemilikan umum, seperti minyak dan tambang emas.

Karena liberalisasi keuangan dikendalikan oleh AS, yang menjadikan dolar sebagai mata uang sebagai salah satu alternatif penjajahan mereka, akibatnya negara-negara miskin sangat rentan terhadap berbagai krisis moneter yang dilakukan spekulan internasional dari negara kaya tertentu khususnya AS.

Maka disinilah Negara Islam akan menerapkan sistem mata uang dengan standar emas dan perak, bukan dolar. Sehingga, sistem moneter internasional akan terjadi secara adil.

Terakhir, semua yang termasuk dalam kepemilikan umum tidak boleh dimiliki oleh individu atau swasta (seperti perusahan multi nasional) dan bukan pula milik negara. Negara hanya mengelolanya saja; hasil pendapatannya diserahkan ke Baitul Mal yang digunakan untuk kepentingan rakyat.[MO/sr]

Posting Komentar