Oleh: Abu Nawas Barnabas 

Mediaoposisi.com- Dung ! Eng Ing Eng ? Tiba-tiba petugas KPK berkunjung ke rumah Dir PLN Sofian Basir. Mereka bukan mau cabut meteran listrik, bukan karena rumah bos PLN tak mampu bayar tunggakan listrik, tapi ini terkait Gawe KPK, menyelidiki korupsi.

Sadar rumahnya digeledah, Sofyan menggelar konferensi pers di Kantor Pusat PLN. Dia didampingi oleh beberapa jajaran direksi PLN. Ada beberapa maklumat yang disampaikan Bos PLN yang terkenal dengan fatwa *'Klo Mau Tarif Listrik Turun, Cabut Meterannya'.*

Pertama, Basir menyebut PLN menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dengan mengedepankan azas praduga tidak bersalah. "Mungkin yang tepat Basir menghormati proses hukum, bukan PLN. "Itu yang digeledah rumah pribadi, bukan institusi PLN. Lantas apa kaitannya dengan PLN ? Apalagi membawa jajaran direksi ikut komferensi pers ?

Kedua,Dirut PLN sebagai warga negara patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Ya, memang harus begitu. Tidak patuh pun tidak penting, karena KPK bisa saja memburu siapapun yang tidak patuh pada hukum, jadi tehadap hal ini tidak perlu diapresiasi, biasa saja.

Ketiga, kedatangan KPK terjadi pada Minggu 15 Juli 2018, sebanyak 10 orang dari KPK hadir di kediaman Dirut PLN dan diterima dengan terbuka dan kooperatif. Memang harus demikian, jika tidak kooperatif apalagi kabur dari proses hukum, KPK tinggal terapkan DPO, selesai.

Keempat, Sebagai tuan rumah Basri membantu KPK dengan "memberikan sejumlah dokumen informasi terkait proyek Riau 1 serta dokumen-dokumen terkait objek." Aneh juga, dokumen lnstitusi PLN diboyong Kerumah.

Memang PLN tidak punya ruang arsip ? Memang PLN bekerja dengan managemen Warung Nasi ? Dagangan tidak habis dibawa pulang ? Aneh bin ajaib, dokumen projek ada dirumah !

Kelima, Proses penggeledahan di tempat tinggal Basri dilakukan dengan fair dan terbuka. Dirut bangga dengan cara kerja secara profesional yang dilakukan oleh KPK. "Weleh-weleh, bangga apa ketar ketir ?" Liat saja mimik muka saat konferensi, mengkonfirmasi kebanggaan atau kegalauan ? Apalagi sebelumny

a santer beredar kabar rekaman Basir dengan Rini yang diduga kuat 'Ada main' dalam pengelolaan PLN.

Keenam, KPK dan PLN selama ini memiliki hubungan kerjasama berupa MoU dalam mengawal proyek-proyek Nasional PLN. Alhamdulillah PLN saat ini banyak kemajuan menyelesaikan proyek-proyek listrik yang hasilnya sudah bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Benar, tapi tidak termasuk didalamnya MoU untuk melakukan penyimpanan berkas kerja dirumah, atau mau melakukan penyimpangan. Sudahlah, tudak perlu berkelindan dibalik berbagai dalih dan alasan.

Dan manfaat ? Yang mana ? Periode PLN dibawah Basri, justru rakyat tercekik dengan tarif super tinggi. Yang belanja, yang jajan, uang transport, semua tersedot hanya untuk bayar listrik. Rakyat bekerja, dapat gaji ibarat cuma buat bayar listrik. Manfaat yang mana ? Rakyat yang mana ?

Ketujuh, PLN akan terus kooperatif untuk memberikan keterangan jika diperlukan KPK. Mungkin lebih tepatnya Basri yang harus kooperatif. Karena yang digeledah itu rumah Basri, bukan kantor PLN. Kalau ada kasus tentu terkait pribadi Basri, bukan institusi PLN. Karenanya, kasihan sekali institusi PLN jika dijadikan bunker.

Publik sudah paham, tidak ada asap tidak ada api. Kesulitan rakyat atas tarif listrik yang mencekik, memberi permakluman jika rakyat marah dan berdoa agar Allah SWT menimpakan balasan kepada siapapun yang berbuat kezaliman.

Rakyat juga berhak sakit hati, saat mengeluh tarif listrikn justru Sofian Basir menyarankan cabut meteran. Kelakuan super menyakitkan bagi rakyat kecil.

Jadi, peristiwa ini akan ditunggu rakyat sampai semua kezaliman terbongkar. Tidak akan ada sedikitpun kezaliman, kecuali Allah SWT pasti akan memberikan balasan, didunia juga diakherat kelak. "Gusti Allah Mboten Sare Pak !".[MO/sr]

Posting Komentar