Oleh: Septian Wahyu 
(Koordinator FAPMM Semarang)

Mediaoposisi.com- Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) mendeklarasikan dukungan terhadap Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019 mendatang.

Deklarasi dukungan tersebut disampaikan dalam acara Halalbihalal dan Silaturahim Nasional Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) di Sentul Internastional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/7/2018) (nasional.kompas.com, 2018).

Salah satu pernyataan dukungan yang dibacakan oleh Koordinator Nasional Samawi Ahmad Nawawi yaitu ; siap sedia memenangkan Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia 2019-2024. Nawawi mengatakan, dukungan itu didasarkan pada apa yang telah dikerjakan Jokowi selama sekitar empat tahun menjabat Presiden RI.

 "Presiden Jokowi sudah terbukti melakukan kerja nyata untuk kemajuan Islam, baik di Indonesia, atau di dunia," ujar Nawawi (nasional.kompas.com, 2018).

Testimoni Massa ‘samawi’
Di bawah ini adalah beberapa testimoni dari agenda Solidaritas Ulama Muda Jokowi ‘samawi’ (suaranasional.com, 2018).

Baihaqi, 50 tahun, datang bersama tetangganya untuk hadir di acara Samawi karena dikasih uang Rp 100 ribu.

Namanya rezeki tidak usah ditolak. Kami juga mengajak beberapa tetangga,” jelasnya kutip suaranasional.com, Rabu (11/07/2018).

Menurut Baihaqi yang mengaku dari Priok, Jakarta Utara, pihak panitia sudah menyediakan transportasi. “Kami sudah dijemput bus dan berangkat. Sudah dikasih kaos, uang Rp 100 ribu dan makan,” jelasnya.

Sementara Mahmud, 48 tahun, mengakui diajak tetangga untuk menghadiri deklarasi mendukung Jokowi.

Saya sih ikut saja, ada uangnya lagi, dan saya juga pingin bertemu langsung dengan Pak Jokowi,” papar Mahmud.

Hal sama juga diutarakan Siti Mahmudah, 46 tahun, dari Jatinegara, Jakarta, yang mengaku mengumpulkan ibu-ibu pengajian untuk deklarasi Jokowi. Siti Mahmudah mengakui mendapatkan uang untuk menghadiri acara Samawi.

Kami kumpulan jamaah taklim, dan disuruh datang ke acara, kami ikut saja. Kami diberi uang, tapi untuk jamaah pengajian, apa salahnya, halal kok,” pungkasnya.

Tumbal dan Konsekwensi Politik ‘Mobilisasi Massa’
Dalam politik demokrasi, politik memobilisasi massa bukan sesuatu yang tabu atau asing, atau bahkan sudah menjadi rahasia umum. Politik mobilisasi massa, baik yang dilakukan oleh politikus demokrasi dan atau pendukungnya, tentu butuh tumbal. Politik mobilisasi massa juga memiliki konsekwensi yang dihasilkan akibat dari aktivitas tersebut.

Tumbalnya adalah biaya besar, dan ini (biaya besar, red) juga terjadi di pemilu, dan menjadi ciri khas demokrasi, yaitu MAHAL. Konsekwensinya adalah pembodohan terhadap peserta dan juga publik yang mengkonsumsi berita pasca mobilisasi. Karena salah satu tujuan dari mobilisasi adalah untuk membangun opini terhadap publik.

Hal ini (politik mobilisasi massa, red) terjadi saat acara yang diadakan oleh Solidaritas Ulama Muda Jokowi (samawi). Dikutip dari suaranasional.com bahwa massa ‘samawi’ dikabarkan mengakui dibayar Rp 100 ribu untuk menghadiri acara tersebut. Dalam sumber yang sama,ternyata massa bayaran juga memenuhi Pertemuan Aktivis 98 pendukung Jokowi.

Aktivitas politik mobilisasi massa ditandai dengan massa yang hadir karena kepentingan tertentu, dan biasanya karena kepentingan imbalan. Karena aktivitasnya hanya mobilisasi massa, maka sebenarnya kekuatan politiknya NOL, namun hal ini besar karena dibesar-besarkan saja.

Politik Mencerdaskan
Berbeda dengan Politik Islam yang mencerdaskan, karena politik mencerdaskan hanya ada dalam politik Islam. Politik Islam memiliki aktivitas pembinaan kepada umat, dan aktivitas dakwah menyeru kepada Syariah Islam, termasuk mengkoreksi kebijakan rezim yang dzalim (muhasabah lil hukam).

Politik Islam melahirkan massa yang melakukan aktivitas politik, adalah massa yang terbina karena sudah dibangun kesadarannya terlebih dahulu dengan Ideologi Islam, sehingga mereka memiliki tekad untuk memperjuangkan Islam, tanpa perlu tepuk tangan manusia ataupun bayaran dari manusia.

Inilah yang tidak dilakukan oleh parpol-parpol demokrasi saat ini, yang mengesampingkan atau bahkan meniadakan aktivitas pembinaan politik ideologis.[



Posting Komentar