Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

Mediaoposisi.com- Mungkin negeri ini terlalu miskin prestasi, sehingga sebuah rencana atau diskusi negosiasi pun di klaim sebagai prestasi. Pada kasus Lalu Muhammad Zohri, prestasinya nyata, hanya apresiasi Jokowi yang lebai.

Zohri diketahui sudah tujuh kali menorehkan prestasi di bidang atletik, namun baru saat ini Presiden kirimkan perintah untuk merenovasi rumah. Itupun, setelah TNI lebih dahulu memugar dan merenovasinnya. Maka wajar, jika bantuan Jokowi ditolak.

Pada kasus Freeport, Jokowi mengumbar aksara kebanggaan, telah mengambil 51 % saham Freeport. Parade dusta terbuka yang diikuti sorak sorai dan tepuk tangan para pendukungnya. Pendukung Jokowi sendiri nampak seperti Cheerleader, hanya tahu sorak sorai tanpa paham betul apa yang sedang terjadi.

Nyatanya ? Freeport sendiri membantah. Para pengamat menghujat. Bahkan ada yang menyebut "TINDAKAN REZIM JOKOWI BODOH KUADRAT". Tahun 2021 Freeport habis kontraknya, kenapa mau membeli saham untuk memperpanjang kontrak hingga 2041 ? Kenapa tidak sabar menunggu hingga 2021, ambil alih tambang dan kelola sendiri ? Tanpa keluar duit sepeserpun ?

Soal Freeport itu bukan urusan privat, bukan diskusi elit tertentu, sehingga komitmen merampok negeri ini tidak bisa lagi didiskusikan terbatas pada kalangan tertentu. Rakyat sudah melek, umat Islam sudah tahu, berbagai kedustaan yang selama ini disembunyikan.

Bagi Freeport, mereka juga kelimpungan menghadapi era digital saat ini, dimana informasi tidak lagi mampu dimonopoli pihak tertentu. Freeport tidak bisa dengan cukup mengkondisikan pejabat di level tertentu. Freeport kelimpungan menghadapi kritik publik yang mengeroyoknya. Termasuk kesemutan menghadapi dakwah politik umat Islam.

Kembali ke Rezim Jokowi, sulit untuk tidak menyebut Rezim Jokowi sebagai pendusta, pembohong. Kasus Freeport ini, hanya menambah daftar kebohongan Rezim sebelumnya.

Memang benar, Rezim butuh legacy prestasi untuk menyongsong 2019 ditengah dahaga publik yang menginginkan pergantian rezim. Namun, memoles rencana prestasi secara prematur bukannya mengerek citra positif, tetapi justru membenamkan posisi Jokowi.

Pola-pola kekuasaan yang dijalankan Jokowi berdiri tegak diatas asas yang rapuh, bangunan yang ringkih, sehingga setiap saat berpotensi tumbang. Akar kekuasaan tidak dalam dan menghujam.

Nampaknya umat harus segera merapatkan barisan, tidak saja berfokus mengganti pemimpin tetapi sekaligus mengganti sistem kepemimpinan. Demokrasi sekuler yang rusak ini, sesungguhnya biang dan akar masalah dirampoknya sumber daya alam negeri ini oleh para penjajah.

Tidak cukup dengan mengganti pemimpin, tetapi juga harus ganti sistem. Jika umat masih memercayai demokrasi, maka umat akan dipaksa untuk memilih pemimpin-pemimpin antek yang menjalankan misi penjajahan di negeri ini.

Saatnya umat menerapkan syariah Islam secara kaffah dalam naungan daulah Khilafah. Ingat, hanya dengan syariat Islam negeri ini akan mendapat keberkahan.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

_“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”_

(Qs. Al-A’raf: 96).[MO/sr]

Posting Komentar