Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
(Ketua LBH PELITA UMAT) 

Mediaoposisi.com- Saya tersentak, membaca tulisan Bung Pigai ketika mencoba mendedahkan di era Jokowi rakyat Papua Tak bangga jadi Indonesia. Dalam perspektif tertentu, khususnya jika melihat legacy 'kegagalan Rezim' mengelola negara yang menjadi prestasi utama Jokowi, saya melihat bukan sekedar Papua, tetapi semua rakyat Indonesia merasa tak Indonesia.

Rezim Jokowi telah memonopoli Indonesia dengan semboyan 'aku Pancasila'. Atas klaim sepihak itu, yang tidak sependapat pada kebijakan Jokowi, yang mengkritik rezim, yang memilik tafsir dan pandangan berbeda dalam soal bagaimana membuat negeri ini menjadi lebih sejahtera, bisa dituding anti Pancasila.

Rezim seolah menjadi pemilik saham mayoritas atas Pancasila, ketika terjadi perbedaan pandangan antara rakyat dengan penguasa, rezim segera mengambil opsi veto memutus secara sepihak atas klaim kepemilikan saham mayoritas Pancasila, dan menuding yang menyelisihi tafsir penguasa sebagai anti Pancasila.

Soal eksploitasi penderitaan infrastruktur Nduga, saya kira kami umat Islam juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih kejam. Infrastruktur Papua, yang diceritakan Bung pigai bisa kita tangkap hanyalah etalase citra Jokowi yang mencoba mengajak publik memimpikan bangunan megah Papua.

Padahal, etalase citra yang dibangun hanya emperan, hanya etalase, tanpa ruang, tanpa kamar, apalagi seperangkat alas dan tempat tidur untuk bernaung dan berlindung bagi rakyat Papua.

Jika dalam kasus Papua, Jokowi mengekploitasi infrastruktur untuk memamerkan kemegahan semunya, tidak demikian yang dialami kami mayoritas umat Islam di negeri ini. Kami menjadi tertuduh sekaligus korban, dari eksploitasi isu terorisme yang diproduksi rezim.

Setelah puas dengan eksploitasi terorisme, dan merasa tidak memiliki daya untuk menggoreng isu lebih wangi untuk menekan umat Islam karena narasi teroris yang kejam tidak sejalan dengan wajah Islam, rezim beralih mengekploitasi isu radikalisme.

Radikalisme yang diusung Jokowi disepanjang 4 (empat) tahun kepemimpinannya tidak memiliki definisi baku, sebagaimana tidak bakunya definisi terorisme sebelumnya sampai ada perubahan UU terorisme yang memuat definisi resmi terorisme.

Ketidakjelasan  batasan dan ruang lingkup radikalisme, akhirnya membuat rezim mengambil alih tafsir radikalisme -sebagaimana sebelumnya mengambil alih tafsir Pancasila- untuk kemudian menuding pihak lainnya sebagai pelaku radikal, pengemban ideologi radikalisme.

Ketika fakta radikalisme itu dibenturkan dengan kelakuan anggota partai yang NGLURUK kantor media karena tidak ridlo pimpinan partainya dikritik ihwal gaji BPIP, tafsir radikal itu tak bertaji.

Ketika fakta terorisme itu diarahkan pada hidung OPM yang jelas menyebar teror, dengan kekuatan fisik dan senjata, menginginkan disintegrasi, mengakibatkan korban nyawa dan harta benda, nyatanya mereka pembebek isu terorisme mingkem.

Namun perspektif kritikan Bung pigai yang menjadikan basis etnosentris ras malanesia, atau mengidentifikasi diri sebagai Papua yang termarginalkan, dalam hal ini perlu untuk didudukkan secara proporsional.

Pertama, ada area yang menguasai manusia, dimana manusia tidak bisa memilih atau tidak diberi pilihan pada realitas kehidupan yang menimpanya, kecuali iman dan membenarkan secara penuh atas realitas yang ada sebagai karunia Allah SWT.

Saya terlahir dari rahim ras Jawa, terlahir di lingkungan keras Sumatra, dan saya tidak pernah bisa memilih dari ras mana saya berasal dan dinegeri mana saya dilahirkan.

Dalam perspektif Islam, area ini dikenal dengan Qadla (keputusan) dan Qadar (ketetapan) dari Allah SWT, terhadapnya setiap umat Islam wajib iman semua adalah hak prerogratif Allah SWT.

Kedua, ada area yang dikuasai manusia dimana manusia diberi pilihan untuk mengambil atau membiarkan, melakukan atau diam, yang dalam aspek inilah berlaku pertanggungjawaban amal. Seorang yang beramal baik akan mendapat pahala, sementara yang beramal buruk akan mendapat dosa.

Adapun kezaliman yang diproduksi rezim baik itu yang menimpa rakyat Papua atau yang ditimpakan kepada kami mayoritas kaum muslimin di negeri ini, adalah area dalam kewenangan manusia yang terjadi bukan sebab ras tertentu, tetapi karena pengabaian pada ketentuan hukum yang telan ditetapkan Allah SWT.

Kezaliman ini bukan atas status ras, atau area yang memaksa manusia untuk zalim, tetapi pilihan sadar dan merdeka untuk berbuat zalim.

Apa yang dialami rakyat Papua, berupa kezaliman yang ditimpakan penguasa negeri ini dari satu orde ke orde lainnya, dari satu rezim ke rezim lainnya, adalah akibat ditelantarkannya hukum Allah SWT untuk mengelola SDA negeri ini.!Di Papua, jika pengelolaan tambang emas itu dikuasai negara,

dikelola dengan syariah Islam, tidak diserahkan kepada asing, tentu komplain dan rintihan rakyat Papua baik karena buruknya infrastruktur jalan, kemiskinan yang menggurita hingga terjadi tragedi busung lapar, perebutan sumber ekonomi, ancaman disintegrasi, tidak akan pernah ada karena kekayaan emas Papua dinikmati pemiliknya.

Namun emas itu, emas kita, telah dirampok puluhan tahun oleh Amerika, rakyat Papua dibiarkan kelaparan diatas bumi emasnya, sementara Jokowi belum lama ini menebar hoax difestasi saham seolah menjadi pahlawan mengambil alih tambang Freeport di Papua.

Saya bisa memahami, betapa meradangnya sanubari rakyat Papua. Sama juga kami umat Islam yang tertindas di era kepemimpian Jokowi saat ini. Hanya saja, saya tentu tidak ingin celah itu dijadikan pembenaran gerakan ekstra konstitusi untuk meraih kekuasaan politik, sebagai Justifikasi tindakan tertentu mengikuti wilayah lain yang telah memisahkan diri dari negeri ini.

Karena jelas, Amerika dan barat yang akan diuntungkan termasuk juga China. Sementara, rakyat negeri ini baik di Papua maupun diwilayah lainnya yang menjadi korbannya.

Karenanya sebagai seorang muslim, justru saya mengajak seluruh umat Islam dan menawarkan kepada umat lainnya, untuk menjadikan syariat Islam sebagai pengganti sistem sekuler yang diterapkan dinegeri ini. Saya sependapat, tidak ada jaminan negeri ini utuh apalagi dengan kondisi seperti saat ini. Uni Sofiet yang lebih digdaya saja juga mengalami likuidasi.

Perspektif nation state sebagaimana dunia era Now yang nyaris tak berbatas nampaknya mulai dianggap usang. Perlu konstruksi negara baru untuk melawan hegemoni kejahatan kapitalisme global yang telah memporak-porandakan dunia.

Jika sosialisme telah runtuh, kapitalisme mampu mengkonversi China menjadi negara kepitalis timur, maka peluang ideologi Islam dengan Khilafahnya, nampaknya perlu dipertimbangkan. Diskusi ini perlu diseriusi, sebab ancaman Indonesia bubar sebagaimana disampaikan Prabowo itu bukan ilusi.

Persoalannya kembali kepada kita, apakah kita akan membiarkan Indonesia bubar tanpa bekas, atau menyisakan sebagian sebagaimana Soviet runtuh dengan meninggalkan prasasti Rusia. Jika tidak, bangsa ini akan tergilas dan akan ditulis dalam buku sejarah sebagai negara yang pernah ada.

Kita tidak bisa berharap pada rezim, para penguasa dan partai tidak pernah memikirkan nasib bangsa, tidak untuk masa depan tidak juga untuk masa saat ini. Mereka semua hanya berebut kuasa, berebut tahta untuk melanggengkan kezaliman, tanpa pernah sadar usia negeri ini sudah diujung tanduk. Karenanya, kita sendiri yang harus memulai.[MO/sr]

Posting Komentar