Oleh:Cici Aprisa

Mediaoposisi.com- Bagaikan air yang sedang mendidih, begitulah situasi politik di negeri ini yang mungkin akan memanas hingga 2019 nanti. Berbagai kekuatan politik yang ada sedang berusaha sekuat tenaga merebut hati rakyat, semua kalangan direkrut yang penting bisa menang.

Pemilu legislatif akan dilaksanakan tahun 2019 nanti, pendaftaran calon legislatif nanti akan banyak dihiasi dan diramaikan oleh kalangan artis mereka diusung oleh berbagai partai politik (Nasional kompas.com 19 Juli 2018).

Tercatat sekira 54 artis akan berpastisipasi sebagai bakal calon legislatif pada pemilu legislatif 2019. Partai Nasdem (Nasional Demokrat) menyumbang 27 orang artis, diikuti Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) menyumbang sekira 13 orang, PKB sebanyak 7 orang, sisanya dari partai politik lain (Tribun Pontianak. Co.id).

Vokalis band Nidji Giring Ganesha, mengatakan banyaknya artis yang berpartisipasi pada pemilu legislatif 2019 nanti karena terinspirasi dari presiden Jokowi.

Vokalis Band Nidji Giring Ganesha memutuskan untuk terjun ke dunia politik praktis dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR-RI melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam konferensi pers yang digelar dikantor DPP PSI. Jakarta antara News, 6 juli 2018).

Mengapa hal itu terjadi?
Berbondong-bondong artis masuk partai politik bukanlah sesuatu yang baru dalam sistem perpolitikan jagad raya ini. Minimnya kader dari internal partai yang mumpuni dan namanya laku dijual ke masyarakat untuk pemilihan legislatif ta, makanya partai politik  mencari jalan instan dengan menggandeng artis untuk mendulang suara.

Berulangkali dalam demokrasi siapapun bisa menjadi pemimpin meskipun tak memiliki kapasitas. Jika memiliki uang, siapapun bisa langgeng majuma ke pentas politik menjadi pasangan calon. Maka wajar pemimpin yang dihiasilkan akan jauh dari kriteria pemimpin yang mengurus urusan umat.

Begitulah dalam sistem demokrasi berbondong-bondongnya artis masuk politik praktis  merupakan sebuah pengkerdilan terhadap makna politik dari pengaturan urusan umat menjadi ajang lomba asal menang, ajang eksistensi, dan hiburan semata.

Politik praktis hanya berisi kepentingan segelintir orang saja bukan untuk kepentingan masyarakat. Politik praktis ini hanyalah politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok masing-masing atau kelompok masing-masing.

Begitulah politik dalam sistem demokrasi, yang menjadi agenda utama mereka adalah kelanggengan kekuasaannya tanpa memikirkan sebenarnya pantas untuk memimpin  umat. Boro-boro memikirkan urusan umat yang penting mereka aman menuju jalan menetas kekuasaan.

Mengagumi seorang tokoh dari tampilan luar  yang seolah peduli rakyat tidak lantas menjadikan hal tersebut mampu membuat mereka peduli dengan urusan rakyat kecil.

Cobalah lihat ke era sebelumnya banyak artis yang mencalonkan diri untuk terjun ke dunia politik, namun nasib rakyat tetap sama, rakyat tetap menderita tanpa tahu jalan keluarnya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin mengelus dada.

Berbeda dengan sistem politik dalam demokrasi, Politik dalam Islam mempunyai makna mengatur  urusan umat, baik dalam maupun luar negeri. Politik dilaksanakan baik oleh negara maupun umat. Negara mengurus kepentingan umat, sementara umat melakukan koreksi terhadap pemerintah.
 Rasulullah bersabda:

Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka (HR. Ibnu Asakir, Abu Nu'aim)”.

Karena politik merupakan untuk pengurusan umat, makanya ketika mengangkat  wali Rasulullah memilih  yang paling dapat berbuat terbaik dalam kedudukan yang akan disandangnya. Selain hatinya dipenuhi keimanan dan juga tentang caranya menjalani dan mengatur pemerintahan.
Rasulullah bersabda:

Setiap orang adalah pemimpin dan aian diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. ( HR. Bukhari dan Muslim)”.

Adapun kriteria pemimpin dalam Islam yaitu:

1. Khalifah harus seorang muslim
2. Khalifah harus laki-laki
3. Khalifah harus baligh
4. Khalifah harus orang yang berakal
5. Khalifah harus seorang yang adil
6. Khalifah harus seorang yang merdeka
7. Khalifah harus seorang yang mampu.

Syarat Keutamaan : ketentuan khilafah harus dari kalangan quraisy atau ketentuan khalifah harus seorang mujtahid atau ahli menggunakan senjata atau syarat-syarat lainnya.

Begitulah dalam sistem Islam, tidak membiarkan sembarang orang untuk menjadi pemimpin, tetapi memang pemimpin yang benar-benar bertaqwa kepada Allah, dan mengurus urusan umat.  Mari kita campakkan sistem politik  demokrasi kapitalis ini, dan kita perjuangkan sistem Islam yang mulia. Sehingga semua problematika umat bisa terentaskan.[MO/sr]

Posting Komentar