Oleh: Asma Ridha

Mediaoposisi.com-Pertamina adalah Persatuan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional. Pada hakikatnya wajib negara yang mengelola, demi kepentingan masyarakat dan negara.

Amatlah disayangkan jika saat ini mendapat lampu hijau dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk melepas aset blok minyak dan gas (migas) yang telah dikelola  dan mencari mitra pembangunan fasilitas pengolahan minyak (kilang).

Dan ihwal beredarnya surat persetujuan itu telah sampai ke kalangan politisi Senayan, khususnya Komisi VI DPR RI, mitra Kementerian BUMN. Dalam rapat kerja antara Komisi VI dengan Kementerian BUMN yang diwakili Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto selaku infal dari menteri BUMN, pada Kamis (19/7/2018), para legislator menanyakan maksud dari surat tersebut.

Sayangnya, Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro yang turut mendampingi Airlangga enggan berbicara mengenai surat tersebut (Tirto.co.id/19/07/ 2018).

Dan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar meluruskan kabar pelepasan aset hulu minyak dan gas (migas) dan kilang PT Pertamina (Persero) yang tercantum dalam surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Arcandra mengatakan, dalam sebuah proyek perlu menggandeng mitra, dengan tujuan untuk meringankan beban modal keuangan untuk menggarap proyek tersebut (Liputan6.com,22/07/2018).

Polemik pertamina tentu bukanlah semata-mata persoalan pertamina saja. Karena pada dasarnya sumber daya alam berupa tambang, minyak dan gas. Merupakan hasil yang masih diperhitungkan dunia di negeri ini. Dan patutnya menjadi perhatian pemerintah untuk memanfaatkan aset yang ada, sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Akan tetapi dengan sistem sekuler-kapitalisme ini, tentu kesejahteraan rakyat melalui hasil tambang, minyak dan gas yang melimpah ruah di negeri ini tidak semua masyarakat bisa merasakan keuntungannya.

Penjualan aset saham, yang dianggap akan meraih keuntungan yang lebih banyak, tentunya harus dikaji ulang. Adanya peran pihak swasta asing bermain dalam pengelolaan tambang, minyak dan gas adalah musibah besar bagi negeri ini.

Padahal kekayaan tambang, minyak dan gas jika benar-benar dikelola dengan baik tentu naiknya harga minyak, BBM, dan gas yang sangat memberatkan rakyat tidak akan pernah terjadi.

Dan bahkan negara ini akan sejahtera sesuai dengan cita-cita luhur  UUD 1945 pasal 33 "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Islam Menjamin Kesejahteraan Umat
Menurut pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.

Maka wajar sejarah mencatat, masyarakat Islam merasakan kemakmuran. Pendidikan yang layak, kebutuhan primer yang tercukupi oleh negara, pelayanan kesehatan yang terjamin tanpa perlu memikirkan seberapa jumlah uang yang harus dikeluarkan.

Sistem ekonomi Islam melarang atas sesuatu yang menjadi milik umum, termasuk di dalamnya adalah SDA untuk dimiliki individu.

Pendapat bahwa sumber daya alam milik umum harus dikelola oleh negara yang hasilnya diberikan kepada rakyat dikemukakan oleh An-Nabhani berdasarkan pada hadis riwayat Imam at-Turmidzi dari Abyadh bin Hamal. Dalam hadis itu, disebutkan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul untuk dapat mengelola sebuah tambang garam.

Rasul meluluskan permintaan itu, tetapi segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’u al-’iddu).” Rasulullah kemudian bersabda, “Tariklah tambang tersebut darinya.

Dalam sistem ekonomi Islam, menurut An-Nabhani (1990), negara mempunyai sumber-sumber pemasukan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat melalui baitul mal.

Baitul mal adalah kas negara untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran harta yang dikelola oleh negara. Mekanisme pemasukan maupun pengeluarannya ditentukan oleh syariat Islam. Pemasukan dan pengeluarannya kas baitul mal adalah:

Pertama,  Sektor kepemilikan individu.
Pemasukan dari sektor kepemilikan individu ini berupa zakat, infak, dan sedekah. Untuk zakat, karena kekhususannya, harus masuk kas khusus dan tidak boleh dicampur dengan pemasukan dari sektor yang lain.

Dalam pengeluarannya, khalifah (kepala negara dalam pemerintahan Islam) harus mengkhususkan dana zakat hanya untuk delapan pihak, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh al-Quran surah at-Taubah ayat 60.

Kedua, Sektor kepemilikan umum.
Sektor ini mencakup segala milik umum seperti hasil tambang, minyak, gas, listrik, hasil hutan, dsb. Pemasukan dari sektor ini dapat digunakan untuk kepentingan:

(a) Biaya eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam; mulai dari biaya tenaga kerja, pembangunan infrastruktur, penyediaan perlengkapan, hingga segala hal yang berhubungan dengan dua kegiatan pengelolaan sumber daya alam di atas.

(b) Dibagikan secara langsung kepada masyarakat yang memang merupakan pemilik sumberdaya alam. Khalifah boleh membagikannya dalam bentuk benda yang memang diperlukan seperti air, gas, minyak, listrik secara gratis; atau dalam bentuk uang hasil penjualan.

(c) Sebagian dari kepemilikan umum ini dapat dialokasikan untuk biaya dakwah dan jihad.

Ketiga,   Sektor kepemilikan negara.
Sumber-sumber pemasukan dari sektor ini meliputi fa’i, ghanimah, kharaj, seperlima rikaz, 10 persen dari tanah ‘usyriyah, jizyah, waris yang tidak habis dibagi dan harta orang murtad. Untuk pengeluarannya diserahkan pada ijtihad khalifah demi kepentingan negara dan kemashlahatan umat.

Politik ekonomi Islam didalam pengelolaan SDA-nya mengharuskannya untuk berada di bawah politik industri yang bertujuan untuk menjadikan negara sebagai negara industri.

Sebut saja salah satu contohnya adalah industri migas, politik industri mendorong negara memiliki kemampuan menghasilkan peralatan, mesin, dan teknologi yang diperlukan untuk eksplorasi migas, lifting, dan refinery. Kemandirian ini akan membuat biaya investasi menjadi lebih efisien.

Pengembangan teknologi dan industri migas selanjutnya akan menghasilkan industri turunan. Misalnya aspal, lilin, plastik, pupuk, keramik, minyak pelumas, dan lain sebagainya.

Maka dalam Islam haram hukumnya sektor kepemilikan umum dikuasai oleh individu tertentu, alalagi dikuasai oleh asing.

Permasalahan utama di negeri ini adalah ketidak yakinan SDA dikelola oleh negara sendiri dan berasumsi tidak cukupnya anggaran dan fokus memikirkan keuntungan dan itu pun hanya dirasakan oleh orang tertentu saja.

Wajar  jika Pertamina mengambil keputusan untuk menjual salah satu asetnya dan berharap ada keuntungan darinya. Padahal sejatinya tambang, minyak dan gas wajib dikelola oleh negara dan benar-benar dipergunakan hanya ntuk kesejahteraan rakyat.[MO/sr]

Posting Komentar