Oleh: Erna Ummu Azizah 
(Ibu Peduli Umat)

Mediaoposisi.com- Sedih, perih, miris dan ironis. Itulah mungkin kata-kata yang tepat untuk menggambarkan kehidupan rakyat jelata di alam kapitalis. Bagaimana tidak, kekayaan alam yang begitu melimpah ruah, namun sulit dirasakan kenikmatannya.

Mulai dari masalah sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan, dan kesehatan, yang mestinya menjadi kebutuhan dasar yang wajib dijamin oleh negara, justru semuanya seperti barang yang diperjualbelikan. Ada uang, ada barang. Tak ada uang, siap-siap hidup malang.

Terbaru, kasus yang menimpa seorang ibu yang didiagnosa menderita kanker payudara stadium tiga, namun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan justru menghapus obat yang justru begitu penting yaitu Trastuzumab untuk menyembuhkan penyakit tersebut.

Suami penderita kanker payudara Juniarti, Edy Haryadi, bersama enam orang yang telah ditunjuk sebagai kuasa hukumnya akan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mereka akan menggugat manajemen Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Presiden Joko Widodo karena menghentikan penjaminan obat Trastuzumab. Edy mengatakan gugatan ini dilayangkan lantaran sejumlah langkah sebelumnya seperti musyawarah, tak menemui jalan keluar. (CNN Indonesia, 27/07/2018)

Tragisnya lagi, setelah per 1 April 2018 obat kanker didepak, kini BPJS kesehatan pun per 25 Juli 2018 tidak menjamin atau menanggung tiga pelayanan kesehatan, yaitu katarak, persalinan bayi yang lahir sehat, dan rehabilitasi medik. (Republika.co.id, 27/07/2018). Program BPJS yang dicanangkan pemerintah ini nyatanya belum bisa memenuhi harapan semua pihak. Padahal, awal disosialisasikan begitu menggiurkan untuk semua kalangan, khususnya masyarakat miskin. Pasalnya, biaya kesehatan yang dulu dipandang mahal, katanya akan murah dengan adanya BPJS. Namun sungguh miris, janji manis program kesehatan tersebut belum banyak terealistis.

Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi, masyarakat lebih memilih membayar daripada menggunakan BPJS. Karena biasanya ketika menggunakan BPJS itu lambat penanganannya, panjang antriannya, dan pelayanan yang diberikan pun seadanya, jauh jika dibandingkan dengan pasien yang membayar tunai. Belum lagi dengan sistem rujukan yang ribet dan terlalu banyak memakan waktu pengurusan. Ditambah lagi dengan fakta adanya beberapa rumah sakit yang masih alergi dengan pasien miskin. Terlihat sekali perbedaan prioritas. Dan inilah yang sering dikeluhkan oleh kebanyakan masyarakat pengguna BPJS. Terlebih bagi rakyat kecil, seolah jargon "orang miskin dilarang sakit" itu benar adanya.

Miris, kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya didapatkan secara gratis justru dijadikan ladang bisnis. Ya, inilah sistem kapitalis. Pelayanan kesehatan pun akhirnya telah bergeser dari orientasi kemanusiaan menjadi profit oriented. BPJS tak lebih seperti program pengalihan tanggung jawab, dimana jaminan kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dialihkan menjadi tanggung jawab rakyat.  Masyarakat diwajibkan untuk saling membiayai pelayanan kesehatan di antara mereka melalui program asuransi. Jadilah hak rakyat diubah menjadi kewajiban rakyat, dan diubahlah kewajiban negara yang seharusnya menjamin hak rakyat atas kesehatan dihilangkan. Inilah bentuk kedzoliman yang benar-benar ditampakkan oleh penguasa.

Berbeda dengan sistem Islam yang aturannya merupakan aturan dari Allah, Sang Pencipta sekaligus Pengatur manusia. Aturannya begitu sempurna dan paripurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Penguasanya pun wajib amanah karena penguasa adalah pengatur urusan rakyat yang pertanggungjawabannya berat dunia akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw: "Imam (Khalifah) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya." (HR. Muslim dan Ahmad)

Dahulu ketika sistem Islam tegak, Raja mesir pernah menghadiahkan seorang dokter kepada Rasulullah Saw. Kemudian Beliau menjadikan dokter itu untuk melayani seluruh warga negara secara gratis. Begitu juga ketika masa Khalifah Umar bin Khaththab, beliau menetapkan pembiayaan bagi penderita lepra di Syam dari Baitul Mal. Juga, Khalifah al-Walid bin Abdulah Malik dari bani Umayyah membangun rumah sakit bagi para penderita leprosia, lepra dan kebutaan, para tenaga medis yang merawat mereka digaji dari Baitul Mal dan bukan dari uang pasien. Masya Allah, begitu menakjubkan pelayanan kesehatan di masa itu.

Karena dalam Islam, kesehatan termasuk hak dasar publik yang wajib dipenuhi oleh penguasa dengan pemenuhan yang memungkinkan bagi semua kalangan masyarakat bisa mengakses semua fasilitas kesehatan dengan biaya terjangkau bahkan gratis yang diperoleh dari sumber daya alam yang tersedia di negeri kaum muslimin, dan dikelola penuh oleh negara dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Sungguh, hanya Islam satu-satunya sistem yang akan membawa kebaikan, keadilan dan kesejahteraan, baik bagi muslim maupun non muslim. Semoga bisa segera tegak kembali. Wallahu a'lam.

Posting Komentar