Oleh: Ari Sofi Yanti 
(mahasiswa Biologi Unair)

Mediaoposisi.com- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa penerimaan perpajakan adalah tulang punggung negara. Lebih lanjut, negara yang bermartabat harus didukung oleh tulang punggung yang kuat agar tetap kokoh berdiri dan bisa menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Mengutip sambutan Sri Mulyani dalam Seminar Meningkatkan Kesadaran Pajak di Jakarta hari rabu yang lalu, “Kedaulatan bisa dijaga dan dijalankan dengan adanya fungsi perpajakan di dalamnya.”

Seperti yang dilansir dari data Kementerian Keuangan, pendapatan negara dalam APBN diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan yang mendominasi sebesar Rp1.618,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp275,4 triliun serta hibah sebesar Rp1,2 triliun.

Penerimaan dari sektor pajak selalu naik dari tahun ke tahun.
Penerimaan pajak selalu dipacu demi melunasi utang negara yang telah mencapai Rp4.996,6 triliun per akhir April 2018. Di sisi lain, tanggungan pajak yang demikian besar sangat memberatkan rakyat yang keadaan ekonominya menengah ke bawah.

Mulai dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor,  belum lagi pajak pertambahan nilai setiap pembelian barang konsumsi seperti keperluan rumah tangga di toko swalayan.

Biaya hidup seperti kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan yang terus membengkak dari tahun ke tahun  akan semakin berat dengan besarnya pajak yang dibebankan oleh negara, sedangkan di sisi lain konglomerat besar menyembunyikan harta di negeri lain demi menghindari pajak. Program tax amnesty yang menjadi harapan pemerintah untuk melunasi utang pun tidak sesuai ekspektasi.

Inilah akibatnya, bila negeri ini mengambil aturan dari teori manusia yang banyak alpa dan lupa. Negara terus menumpuk utang, rakyatnya menjerit dililit beban pajak yang makin membengkak. Negeri ini seolah mengulang cerita kerajaan lalim yang menjerat leher rakyatnya dengan beban upeti.

Salahnya, dari awal teori ekonomi kapitalisme yang dianut oleh negara kita, bukan pengaturan ekonomi Islam paripurna yang telah digariskan Allah SWT, penjamin keberkahan kehidupan.
Sesungguhnya masalah penerimaan negara telah diatur dengan rinci di dalam Islam tanpa harus menzalimi rakyat. Istilah pajak dikenal dengan dharibah.

Pajak dalam Islam menjadi pendapatan yang bersifat instrumental dan insidental. Instrumental karena hukumnya fardhu kifayah bagi muslim yang mampu untuk memikul bersama kewajiban pembiayaan Negara ketika kas Baitul Mal sedang kekurangan, itupun dibebankan bagi orang-orang yang kaya sedangkan bagi orang yang kekurangan tidak diwajibkan.

Insidental karena tidak diambil secara tetap tiap tahun tetapi bergantung pada kebutuhan yang dibenarkan oleh syara untuk mengambilnya. Harta Baitul Mal jika masih mencukupi maka tidak akan diwajibkan pajak pada pundak kaum muslim.

Harta dalam Baitul Mal adalah harta yang dikelola untuk memenuhi hak seluruh warga negara. Kepemilikan umum pun akan dioptimalisasi untuk memenuhi hak seluruh warga negara.

Kepemilikan umum ini meliputi sumber daya alam yang dikelola oleh negara dan dikembalikan untuk rakyat. Aturan ini bersumber dari As-Sunnah, karena Rasulullah telah menyampaikan dalam hadis,

Kaum Muslimin berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (Hr. Abu Dawud)

Pada kasus Indonesia yang terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah harus disadari sebagai anugrah dari Allah. Anugerah ini harus dikelola dengan penuh ketakwaan agar dapat memenuhi hajat hidup rakyat.

Sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam yang merupakan penghasil api, hutan dan padang rumput, dan bentangan air seperti laut, danau, sungai, air terjun, haram hukumnya untuk diserahkan kepemilikannya kepada swasta, baik lokal maupun asing.

Semata karena Allah menetapkan SDA tersebut sebagai milik rakyat. Begitu pula sumber daya alam yang besar seperti tambang emas, tambang nikel, batu bara, sebagaimana dalam hadis diceritakan.

Sesungguhnya dia (Abyadi bin Hammal) mendatangi Rasulullah SAW dan meminta beliau SAW agar diberikan tambang garam. Ibnu al Mutawakkil berkata yakni tambang garam yang ada di daerah Ma’rib. Nabi SAW pun memberikan tambang itu kepadanya. Ketika Abyad bin Hammal telah pergi, ada seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, “Tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir”. Ibnu Al Mutawakkil berkata “LAlu Rasulullah SAW mencabut kembali pemberian tambang garam itu darinya” (Hr. Abu Dawud, at Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hibban).

Sungguh semua aturan ini diturunkan oleh Allah agar ditaati oleh seluruh umat manusia agar membawa keberkahan hidup dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika mencampakkan aturan-aturan dari Yang Maha Mengatur ini, maka hanya akan ada kesengsaraan yang pedih.

Utang yang makin menggunung, krisis ekonomi kronis, kehidupan rakyat bawah yang makin miris, kesulitan hidup yang meneror setiap warga negara papa, adalah bukti betapa negara ini perlu segera kembali kepada aturannya agar lepas dari semua kesengsaraan.[MO/sr]


Posting Komentar