Oleh: Salma Banin 
(member Revowriter)

Mediaoposisi.com- Modal tampang dan ketenaran, puluhan selebritis percaya diri mendaftar sebagai bacaleg (bakal calon legislatif) di berbagai daerah pemilihan. Banyak dari mereka mengklaim, bahwa ini adalah bukti bakti kepada masyarakat.

Artis yang terbiasa sowan ke banyak pelosok negeri sedikit banyak mengaku tahu potensi disana dan berharap mampu memberi inovasi kreatif dari kacamata seniman untuk memperkaya ide bagi pembangunan bangsa. Namun benarkah hal itu?

Berkaca pada sepak terjang perpolitikan Indonesia, munculnya wajah-wajah yang akrab dilayar kaca terbukti mampu mendomplang pendapatan suara bagi parpol pengusungnya dalam waktu yang relatif singkat.

Tak perlu hambur-hambur anggaran untuk perkenalan, masyarakat sudah lebih dulu mengenal mereka dibanding caleg-caleg pada umumnya. Hanya perlu mempercantik pengemasan saja, supaya lebih meyakinkan.

Dengan minimnya edukasi politik ditengah-tengah calon pemilih, masyarakat seakan dibuat terpukau dengan penampilan dan retorika kampanye mereka, seakan-akan mereka lah sosok yang pantas dijadikan pemimpin, setidaknya, elok dipandang meski pengalaman politiknya tergolong sekedar aji mumpung.

Politik bukan ajang hiburan, terjun ke dalamnya merupakan tanggung jawab besar yang akan dibawa hingga setelah kematian. Setiap keputusan didalamnya membutuhkan bekal yang matang, tidak hanya dengan terpenuhinya syarat kepantasan.

Dalam Islam, cara pandang seseorang terhadap kekuasaan juga berpengaruh dalam pemilihan. Kesiapan untuk memberikan yang terbaik berdasarkan asas dan sistem yang benar serta pemahaman yang lurus terkait makna politik --yakni kepengurusan rakyat-- adalah pertimbangan yang tidak akan dilewatkan dalam setiap proses seleksi pergantian kepemimpinan.

Ibarat mencencang air tak putus dengan sistem politik oportunis saat ini. Kader partai politik tak hanya dihiasi oleh pesolek yang tidak jelas kapabilitasnya, juga diributkan dengan mudahnya politisi berpindah dari satu parpol ke selainnya.

Fenomena ‘kutu loncat’ selalu kita saksikan dalam setiap perhelatan pesta demokrasi. Semudah itukah menanggalkan idealisme mereka hanya karna sikap ego dan pertimbangan emosional personalnya.

Tak terlihat kepentingan rakyat yang melatar belakangi. Partai politik bagi mereka hanya ibarat kendaraan yang mudah diganti jika dirasa sudah ‘tak layak’ digunakan, kepentingan pribadi yang lebih dipertontonkan.

Profesor LIPI Syamsudin Haris membagikan cuitan tentang empat faktor yang paling nampak dalam menjelaskan fenomena ini.

Faktor pindah partai: 1. Partai-partai kita tidak ideologis sehingga politisi tidak punya beban moral jika pindah parpol; 2. Tidak ada standar etik yang mengikat politisi dan partai sehingga seolah-olah sah-sah saja; 3. Pragmatisme yang merajalela sehingga politik hanya kekuasaan; 4. Konflik personal masing-masing politisi. 

Maka disimpulkan sendiri oleh beliau, bahwa “Fenomena pindah partai berdampak buruk bagi demokrasi karena yang dikejar politisi sekadar kepentingan mereka sendiri. Rakyat akhirnya hanyalah nonfaktor dalam proses politik. Suara rakyat dicari saat pemilu dan pilkada tapi setelah itu dicampakkan. Itulah ironi demokrasi prosedural.” (19/7)

Negara kita kudu banyak berbenah. Perlu koreksi total atas peran dan fungsi partai politik yang selama ini berjalan.

Parpol sebenarnya adalah gerbong utama dalam membina kader dengan platform yang berlandaskan ideologi Islam saja, bertugas mengedukasi umat dengan pemikiran-pemikiran yang diadopsi parpol, serta berjuang mewujudkan visinya dalam kehidupan nyata lewat berbagai macam aktivitas politik sesuai arahan syariat Islam.

Bukan sebagai batu loncatan untuk meraih kursi kekuasaan semata sebagaimana yang kita amati dalam sistem demokrasi. Tidak hanya di Indonesia, ini juga berlaku dinegara demokratis seluruh dunia mengingat sejarah demokrasi tak pernah lepas dari politik kepentingan baik individu maupun kelompok tertentu.

Satu-satunya cara untuk mendekatkan gambaran partai sebagaimana dijelaskan Allah dalam Alquran (3:104) adalah menjauhkan sekulerisme dalam kehidupan perpolitikan hari ini.

Merombak secara revolusioner pandangan beserta sistem yang dibangun diatasnya dengan Islam sebagai ideologi yang tersusun atas fikrah dan thariqah; seperangkat ide praktis yang siap diterapkan kapanpun umat menginginkannya, dengan izin Allah.

Demi mencapai itu, tak ada jalan selain membumikannya, menjelaskan segamblang-gamblangnya ke tengah umat yang sudah jenuh menelan pahitnya perjuangan semu yang tak juga melahirkan kebangkitan hakiki.[MO/sr]

Posting Komentar