Oleh: Ventin Yurista

Mediaoposisi.com- Jagad perpolitikan menjelang Pemilihan Presiden 2019 semakin memanas. Tiba-tiba,  Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menyatakan dukungannya terhadap Joko Widodo untuk kembali menjabat RI 1 untuk periode kedua. Gubernur Nusa Tenggara Barat tersebut menilai Jokowi konsisten dan berkomitmen mengeksekusi rencana pembangunan.

"Saya melihat beliau konsisten dan tekun melaksanakan pembangunan, termasuk di NTB," kata TGB (nasional.tempo.com).

Pernyataan dukungan itu mengejutkan berbagai pihak. Sebelumnya, pada Pilpres 2014, TGB mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Di sisi lain, partai tempat TGB bernaung, yakni Demokrat, hingga kini belum menentukan pilihan politiknya di Pilpres 2019.

Partai Demokrat bahkan mengancam akan memberikan sanksi atas pernyataan TGB yang dianggap mendahului keputusan resmi partai (nasional.tempo.com).

Pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Barat tersebut juga menorehkan kekecewaan bagi sebagian kaum muslimin. Pasalnya, TGB selama ini dinilai sebagai pemimpin yang shalih, hafidz Qur’an, dan paham syariah. TGB bahkan menjadi salah satu kandidat terkuat dalam bursa calon presiden yang diusung Persaudaraan Alumni 212.

Kepemimpinan TGB digadang-gadang akan mampu mewadahi aspirasi kaum muslimin, sekaligus mewarnai negeri ini dengan syariah Islam. Tak dinyana, TGB kini justru berpindah haluan ke pihak yang seringkali kebijakannya berseberangan dengan kepentingan umat Islam.

Inilah demokrasi. Bukan kali ini saja para pengusung demokrasi menunjukkan inkonsistensinya. Dalam demokrasi, fenomena ‘berpindah ke lain hati’ adalah hal yang wajar. Masyarakat sudah sering menyaksikan, ada tokoh politik yang awalnya vokal mengkritik kebijakan penguasa, lalu berubah memuji dan mendukungnya menjelang Pemilu.

Ada parpol yang mulanya mesra berkoalisi pada pilpres, mendadak bubar dan bersaing di tingkat pilkada. Ada pula partai yang menebar harapan menegakkan syariah Islam, namun tak segan bekerja sama dengan partai sekuler.

Inilah demokrasi. Segala hal tak terduga bisa saja terjadi. Lawan jadi kawan, kawan mendadak melawan. Berbagai taktik dan strategi dilakukan demi meraih satu tujuan: melanggengkan kekuasaan. Masalah ideologi partai dengan mudah bisa dikompromi. Masalah rakyat tak lagi jadi perhatian utama. Perjuangan mereka fokus pada kepentingan partai, bukan kesejahteraan masyarakat.

Inilah demokrasi. Sistem politik yang berasal dari Barat ini telah menjelma menjadi sistem yang penuh dengan manipulasi. Di setiap negara pengemban demokrasi di dunia ini, selalu ada konflik kepentingan antar figur politik dan partai. Tak mengherankan, karena memang demokrasi berakar dari pemikiran kapitalis-sekuler yang menjadikan manfaat sebagai pertimbangan utama.

Apapun dilakukan asal beroleh manfaat, walaupun harus menggadaikan prinsip dan idealisme. Walaupun harus menabrak segala aturan, termasuk melanggar pedoman agama.

Demokrasi hanya mempertontonkan drama politik penuh intrik yang tak kunjung usai. Bak aktor, semua tokoh politik dapat berubah kepribadian begitu terjun dalam demokrasi.

Yang awalnya dikenal jujur, religius, dan merakyat, bisa memainkan peran sebagai sosok yang pragmatis dan oportunis demi meraih jabatan. Siapa yang tak mau terikat dalam skenario demokrasi, akan otomatis tersingkir dari panggung politik.

Jika sudah begini, masihkah kita berharap pada demokrasi? Tak maukah kita, untuk beralih pada sistem lain yang benar-benar fokus pada kepentingan rakyat? Sistem yang jujur dan asli, bukan drama palsu yang penuh kemunafikan.

Sistem yang sederhana dan murah, bukan yang ruwet serta menguras tenaga dan biaya. Sistem yang sempurna, yang melahirkan pemimpin yang berwibawa. Adakah? Tentu ada. Tak lain, itulah sistem Islam.

Islam menempatkan politik sebagai riayah syu’unil ummah, mengurusi kepentingan rakyat. Kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama. Syariah yang bersumber dari wahyu Allah yang menjadi pedomannya.

Halal dan haram yang menjadi batasannya. Setiap pejabat dalam sistem Islam akan berlaku adil, jujur, dan bertakwa. Karena dia memahami, kekuasaan ini diembannya untuk melaksanakan syariah, yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Rasulullah saw dan para khalifah sesudahnya pun telah menerapkan cara berpolitik yang bersih, efektif, dan mengutamakan pengurusan umat. Terbukti, cara berpolitik ala Rasulullah saw ini mampu mewujudkan peradaban gemilang.

Bahkan bertahan hingga 14 abad lamanya, yang dikenal dengan masa kekhilafahan. Maka, apalagi yang kita tunggu? Masih mau menonton drama demokrasi yang melelahkan, atau bersegera menerapkan sistem Islam? Sudah saatnya kita memilih sistem Islam supaya rahmatan lil 'alaamiin segera terwujud.[MO/sr]














Posting Komentar