Oleh : Winda Sari 
(Aktivis Mahasiswi)

Mediaoposisi.com- Siapa yang tidak pernah mendengar kata korupsi? Pasti semua orang pernah mendengar istilah korupsi dan orang yang melakukan korupsi adalah koruptor. Siapa saja yang mengambil uang Negara itu namanya korupsi, gelarnya koruptor.

Keren memang, punya uang banyak, mobil mewah, rumah besar, bisa jalan-jalan dan rekeningnya luar biasa membludak nominalnya.

Ibarat kipas angin, semakin tinggi angkanya semakin kencang pula anginnya. Sama halnya dengan korupsi, semakin banyak yang korupsi maka semakin banyak pula uang Negara yang hilang dan semakin banyak tingkat pengangguran serta kemiskinan.

Herannya, koruptor di Indonesia ini kian hari kian meningkat, penanganannya juga biasa saja. Malah bisa jalan-jalan bahakn nyalon jadi pemimpin daerah. Begitulah kondisinya, senang sekali memelihara  koruptor yang jelas-jelas menguras keuangan Negara.

Jadi, menjadi koruptor di Indonesia itu hidupnya aman-aman saja, apalagi kalau pro terhadap rezim, niscaya akan dilindungi, bahkan ditutup-tutupi kasus korupsinya itu. Seperti kasus korupsi e-KTP, sampai saat ini tidak tahu dimana letak keadilannya, yang katanya Negara hukum, tapi yang salah malah tidak segera dihukum, kasusnya diperlambat hingga akhirnya sirna.

Seperti kasus Setya Novanto yang menyebutkan bahwa yang menerima kasus suap proyek e-KTP salah satunya adalah Puan Maharani, tapi apakah Puan Maharani dihukum? Tidak. Tetapi menjadi menteri rezim Jokowi.

Mengapa bisa seperti itu? Karena pro rezim Jokowi, jadi dilindungi dan ditutupi kasusnya. Begitulah jika hidup dalam naungan demokrasi dan liberalisasi.  Sebenarnya tidak ada untungnya memelihara koruptor, justru koruptor ini kalau dibiarkan akan mengulangi perbuatannya itu. Menganggap dirinya aman padahal ada Allah yang melihat.

Aman dari rezim, tapi tidak aman di mata Allah karena dosa.
Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa saat Negara ini sistemnya bukan Islam, maka hal seperti ini, korupsi, tidak akan ditindak lanjut, apalagi jika yang korupsi itu orang yang punya modal. Semakin lama koruptor akan leluasa di Indonesia.

Yang ditakuti jika mereka adalah kehilangan jabatan dan kehabisan harta, bukan Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah.

Hal ini terjadi dalam Negara yang telah menerapkan sistem selain sistem islam, contohnya sistem demokrasi. Sistem demokrasi jika dibiarkan dapat merusak akidah masyarakat muslim, hal ini karena demokrasi menjadi peluang masuknya budaya asing di Indonesia.

Pemikiran-pemikiran dari asing tersebut dapat menggeser pola piker islami sehingga menjadikan standar hidupnya adalah kekayaan bukan ketaqwaan. Dalam demokrasi inilah keadilan belum juga ditegakkan, juga menjadikan hukum tidak adil di Indonesia. hukum di Indonesia berlaku tajam ke bawah tumpul ke atas.

Bayangkan, berapa banyak koruptor di Indonesia? bayangkan, berapa banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia? tapi apakah tuntas dan bisa bersih dari korupsi? Apakah pelaku koruptor jera dengan tindakannya? Ternyata tidak semua.

Hukuman yang diberikan kepada koruptor ini tidak membuat jera akibat tindakannya itu. Justru semakin lama kasus korupsi semakin meningkat.
Justru karena korupsi semakin meningkat, sistem juga tidak menjamin pemberantaan korupsi dan hukuman bagi koruptor, maka dari itu kembali kepada Islam adalah jalan keluarnya.[MO/sr]

Posting Komentar