Oleh: Endang W, S.E

Mediaoposisi.com- PT Pertamina (Persero) segera menjual Elpiji 3 kilogram (kg) non subsidi. Rencananya, Elpiji tersebut diluncurkan pada 1 Juli 2018 mendatang. "Per 1 Juli," kata Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat halalbihalal di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat, Jumat (22/6/2016). (Detik.com)

Pemerintah melalui PT Pertamina akan menjual gas elpiji 3 kg non subsidi, setelah beberapa waktu sebelumnya masyarakat mengeluhkan langkanya keberadaan gas elpiji 3 kg bersubsidi. Kelangkaan ini terjadi di beberapa daerah seperti Bojonegoro, Kudus dan Ponorogo.

Tidak hanya langka tetapi juga harganya pun melonjak naik. Seperti yang terjadi di Bojonegoro, memasuki H+5 lebaran, harga elpiji 3 kg atau biasa disebut elpiji melon di Bojonegoro naik drastis. Harga ecerannya bisa menembus angka Rp 25-27 ribu di pasaran.

Tak hanya itu, stok elpiji 3 kg di pasaran juga langka. Seperti halnya yang dikeluhkan Ngasiran, salah satu warga Kota Bojonegoro.

Menurut pria yang sehari-hari berjualan nasi itu selain sulit didapat, harga elpiji 3 kg juga berubah-ubah. Pada hari biasa, ia bisa mendapatkan elpiji 3 kg seharga Rp 17 ribu. Namun saat lebaran, harga yang didapat untuk satu tabung elpiji mencapai Rp 19 ribu. (Detik.com)

Berbicara mengenai elpiji 3 kg non subsidi pasti akan didapati perbedaan dengan elpiji 3 kg bersubsidi. Salah satunya adalah harga yang tergolong mahal untuk bisa mendapatkannya. Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito menuturkan, harga Elpiji ini berdasarkan harga keekonomian.

Adiatma belum mengatakan secara rinci, dia hanya bilang harganya di atas Rp 12 ribu per kg. Dengan harga per kg Rp 12.000, maka diperkirakan harga jual Elpiji 3 kg non subsidi di atas Rp 36.000. (Detik.com)

Kesenjangan ekonomi buah kapitalisme
Istilah subsidi dan non subsidi memberikan gambaran kepada kita bahwa terdapat perbedaan kelas di tengah-tengah masyarakat. Rakyat yang mendapatkan subsidi tergolong rakyat kurang mampu (miskin) sehingga membutuhkan "suntikan" dana dari pemerintah. Sedangkan rakyat yang tidak di subsidi tergolong rakyat mampu yang tidak memerlukan suntikan tadi.

Hanya saja fakta di lapangan berkata lain. Tidak semua rakyat yang mampu tidak membutuhkan subsidi.  Terkadang mereka pun juga mencari fasilitas dari rakyat miskin tadi dengan menggunakan barang yang bersubsidi, salah satunya adalah elpiji 3 kg bersubsidi (gas melon).

Ketimpangan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat terjadi disebabkan oleh penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Di mana sistem ini hanya berlandaskan materi (uang) dan manfaat semata. Dengan slogannya "mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya".

Maka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sebenarnya rakyat mampu pun juga ingin fasilitas yang didapat oleh rakyat miskin. Di sisi lain yang kaya semakin kaya dan yang miakin semakin miskin. Itulah akibat diterapkannya sistem buatan manusia, kapitalisme.

Selain dari pada itu, keberadaan gas elpiji 3 kg subsidi menjadi dipertanyakan. Apakah terus akan disediakan atau diganti dengan elpiji non subsidi seterusnya? Sejarah mengatakan, mulanya keberadaan minyak tanah sangat membantu masyarakat khususnya rakyat miskin.

Mereka bisa mendapatkannya dengan harga murah dan mudah dalam pengemasannya. Kemudian pemerintah melakukan konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg subsidi pada tahun 2007.

Konversi minyak tanah ke elpiji (liquefied petroleum gas) ternyata kedodoran. Daerah-daerah yang menjadi target konversi mengeluh karena tiba-tiba minyak tanah menghilang. Jikapun ada, harganya mahal, sekitar Rp 6.000-an, karena tak ada lagi subsidi.

Di berbagai wilayah di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, banyak rakyat miskin dan pedagang kecil kelabakan karena depo minyak menghilang. Padahal minyak tanah masih sangat dibutuhkan rakyat miskin yang tak mampu membeli gas, meski tabung gas berisi 3 kilogram elpiji sudah diberikan gratis oleh pemerintah.(Tempo.co)

Hingga benar-benar minyak tanah lenyap dan sulit dijumpai. Langka. Tidak menutup kemungkinan sejarah minyak tanah akan terulamg pada keberadaan elpiji 3 kg subsidi diganti dengan elpiji 3 kg non subsidi.

Pertamina mengklaim bahwa elpiji 3 kg non subsidi diperuntukkan untuk rakyat mampu, benarkah demikian? Sampai kapan? Inilah narasi halus dalam menarik keberadaan elpiji bersubsidi di tengah-tengah masyarakat.

Negara Abai Mensejahterakan Rakyat
Keberadaan elpiji 3 kg non subsidi jelas menandakan bahwa negara mulai abai dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Padahal di dalam Islam kebutuhan pokok merupakan kewajiban negara unyuk memenuhinya.

Kebutuhan pokok dalam Islam antara lain, sandang, pangan, papan, keamanan dan kesehatan. Salah satunya adalah kebutuhan pangan menjadi perhatian bagi negara Islam. Bahwa manusia berserikat dalam tiga hal yaitu padang, api dan air.

Sebagaimana dalam sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam, "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api". (HR. Ibnu Majah, Abu Daud dan Ahmad)

Syarah hadits ini yaitu mengandung arti perintah untuk memberikan kebebasan bagi setiap muslim menggunakannya sebagai milik bersama tidak boleh seorang pun memonopoli kepemilikan. Karena sebagai milik bersama maka tidak ada hak individu menguasainya untuk kepentingan pribadi. Jika ada orang lain membutuhkannya, maka tidak boleh mencegahnya.

Berbeda dengan fakta yang terjadi dalam sistem kapitalisme. Negara tidak membedakan mana kepemilikan umum mana kepemilikan individu dan negara. Dalam hal gas alam yang termasuk di dalamnya adalah api. Maka, jelas ini merupakan hak seluruh umat untuk menggunakannya.

Termasuk kepemilikan umum yang tidak boleh diprivatisasi atau diswastanisasi. Jikalau dalam pengelolaannya membutuhkan biaya, maka umat dipungut berdasar biaya pengelolaan itu tidak lebih. Sehingga umat akan tetap bisa menggunakannya dengan harga murah.

Dengan adanya privatisasi kepemilikan umum yang terjadi saat ini mengindikasikan bahwa negara abai dalam mensejahterakan rakyatnya. Karena meeujuk pada hadits di atas yang harusnya negara lah yang mengelola sumber daya alam tersebut.

Tapi dalam sistem kapitalisme ini negara menyerahkan pengelolaannya kepada individu dan pihak asing. Dan dampak dari privatisasi tersebut adalah kebutuhan umat semakin melonjak tinggi dan mengalami kesulitan salm mendapatkannya.

Sampai kapan bertahan dengan sistem pembawa kesengsaraan ini? Tidakkah kita merindukan kehidupan yang baik dan sejahtera? Kehidupan sejahtera yang diimpikan bisa dicapai bila kita menggunakan dan menjadikan satu-satunya hukum buatan Allah untuk mengatur kehidupan kita. Karena hanya dengan penerapan syariat Islam secara kaffah lah kehidupan yang layak bisa dicapai.[MO/sr]

Posting Komentar