Oleh: Dwi Nur Rifatin Oetami, SE
(praktisi pendidikan & penggiat Masyarakat Tanpa Riba chapter Jember)

Mediaoposisi.com- Semakin lebay dan menggelikan kebijakan kemenristekdikti terhadap apa yang mereka sebut dengan radikalisme. Setelah sebelumnya memunculkan kesan gawat darurat akan isu radikalisme di seluruh kampus dengan mengumpulkan seluruh rektor se-nusantara di Merauke pada 21 Agustus 2017 dan menggelar Deklarasi Kebangsaan di Bali 26 September 2017 silam.

Kemudianemudian merilis publikasi temuan 7 kampus terindikasi jadi pusat penyebaran radikalisme dan memberikan keputusan penonaktifan jabatan struktural Profesor Bidang Hukum yang telah 24 tahun mengampu mata kuliah Pancasila Universitas Diponegoro,

Prof. Suteki. Baru-baru ini kemenristekdikti kembali mengundang rektor se-nusantara pada tanggal 25 Juni yang menghasilkan kesepakatan bekerja sama dengan BNPT & BIN dalam menanggulangi radikalisme di kampus.

Sungguh kebijakan ini overacting. Mengapa? Pasalnya ada beberapa alasan:
1.) Tidak jelas definisi radikalisme yang dimaksud.
Jika radikalisme yang dimaksud adalah tindakan terorisme, masalahnya berbagai kasus terorisme yang terjadi sangat kontroversial mengingat banyaknya kejanggalan kasus & prosedur serta kerap terjadi salah duga & tangkap.

Dan ada standar ganda atas apa yang disebut dengan tindakan teror dan apa yang bukan. Jika pelaku bukanlah muslim, maka tindakan teror mereka tidak disebut terorisme dan tidak dianggap bahaya serius. Berbeda halnya jika terduga pelakunya muslim, bukan hanya disebut terorisme, namun pemberitaannya hiperbola sehingga menimbulkan "teror" kegawatan di masyarakat.

Jika yang dimaksud radikalisme adalah Islam Politik, maka sesungguhnya deradikalisasi adalah sikap phobia terhadap Islam. Karena islam Politik adalah bagian dari fiqih islam dan warisan Rasulullah Saw.

Rasulullah Saw sendiri & para Khulafaur Rasyidin adalah para politisi. Kita juga kenal Muhammad al-Fatih, Sholahuddin al-Ayyubi, dll sebagai Sulthon (penguasa) hebat yang menebar Rahmat Islam.

Apakah hendak dikatakan bahwa Rasulullah Saw dan para Shahabat sebagai inspirator radikalisme? Sehingga adalah hal yang berbahaya ketika meng-ittiba' Rasulullah saw & mengikuti ijma' Shahabat dalam hal politik-kenegaraan?

2.) Tidak Ada Bukti Nyata Bahaya "radikalisme”.
Radikal secara bahasa bermakna mengakar. Jika segala gerakan & pemikiran yang mengakar & mendasar dianggap berbahaya, maka aqidah semua agama adalah pemikiran yang berbahaya, dan gerakan berbasis aqidah atau gerakan keagamaan juga berbahaya. Jika yang dianggap berbahaya adalah pemikiran & gerakan yang hendak memurnikan aqidah Islam secara menyeluruh, sehingga terbentuk individu & masyarakat yang mengimani dengan benar Islam mulai dari aqidah hingga seluruh syariahNya, bukankah itu hal yang positif? Maka akan terbentuk rakyat (muslim) Indonesia yang beradab dan persoalan negeri ini yang sangat kompleks akan selesai.

3.) Pijakan Kebijakan Deradikalisasi Kampus Tidak Jelas.
Pengumuman 7 kampus negeri sebagai basis berkembangnya pemikiran radikal tidak disertai dengan bukti-bukti yang jelas. Pun jika pijakan kebijakan Deradikalisasi Kampus adalah temuan Badan Intelejen Negara (BIN) bahwa 39% mahasiswa terpapar ide radikalisme,

atau hasil survey Mata Air Fondation dan Alvara Research Center yang menyatakan 23,4% mahasiswa sepakat ide jihad & khilafah, maka kemenristekdikti tidak ilmiah dalam mengambil kebijakan. Mengapa?

Pertama,  jika 23,4%-39% mahasiswa terpapar apa yg mereka sebut dengan "radikalisme", maka dapat dipastikan 61%-77% mahasiswa terpapar sekulerisme-liberalisme. Pemuda sekuler-liberal inilah yang patut diperhatikan. Nampak jelas kerusakan generasi secara kasat mata. Seks bebas, aborsi, pembuangan-pembunuhan bayi di luar nikah, prostitusi, dll marak di kalangan mahasiswa.

BNN menyebutkan bahwa pengguna narkoba Indonesia terbesar di Asia yaitu 5,1 juta orang, sementara 40% diantaranya adalah pelajar & mahasiswa. Namun sayangnya jangankan persoalan ini dianggap gawat & berbahaya, tersentuh pun tidak.

Kedua, #Khilafah yang dituduhkan sebagai ide "radikal", secara empiris terbukti mewujudkan rahmat seluruh alam. Khilafah adalah peradaban Islam yang agung, yang belum tertandingi sepanjang masa.
Ketiga, #Khilafah adalah ajara Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' Shahabat.

Penyebutan Khilafah sebagai ide radikal yang berbahaya merupakan tuduhan yang tidak ilmiah, tidak merujuk pada referensi Islam dari ulama'-ulama' mu'tabar yanmenjelaskan kewajiban adanya Khilafah, dan tulisan-tulisan ilmiah intelektual dunia yang memaparkan keagungan Khilafah.

4.) Kampus telah kehilangan perannya sebagai lingkungan dialogis & dapur pemikiran.
Di mana berbagai pemikiran dapat  dikaji di kampus. Jika Sosialisme-Komunisme yang nyata-nyata sebagai paham resmi terlarang di negeri ini dapat dengan bebas dikaji sebagai bagian dari wacana pemikiran, bahkan dibiarkan berkembang menjadi gerakan di kampus,

mengapa Islam Politik yang jelas-jelas ajaran Islam & dicontohkan oleh Rasulullah saw dianggap bahaya & dilarang berkembang sebagai wacana, lebih-lebih dasar gerakan kaum muslimin?

5.) Nyata-nyata persoalan serius negeri ini adalah rupiah yang terus menurun sehingga ekonomi Indonesia rawan krisis; hutang luar negeri yang terus melonjak membahayakan kedaulatan negeri; kriminalisasi yang semakin menggila; kerusakan generasi yang semakin massif; penjajahan asing yang semakin mengakar;

 kesenjangan sosial yang semakin tajam; merosotnya kepercayaan publik pada kondisi politik; korupsi yang tak kunjung diberantas tuntas; dll. Semua itu butuh kontribusi pemikiran & action dari dunia kampus untuk mensolusinya.

Hendaknya kemenristekdikti meninjau kembali kebijakan Deradikalisasi Kampus. Karena jelas-jelas kebijakan ini kontraproduktif dengan peran Perguruan Tinggi dalam mensolusi problem negeri ini. Kampus jadi gagal fokus, gagal faham dan gagal menjalankan peran yang sesungguhnya.[MO/sr]

Posting Komentar