Oleh: Salma Banin
(anggota komunitas penulis “Revowriter”)

Mediaoposisi.com- Hiruk pikuk Pilkada serempak akhir bulan Juni lalu secara umum berjalan lancar meski masih menyisakan berbagai catatan. Pesta demokrasi 5 tahun sekali ini menjadi momentum untuk melihat kembali sejauh mana masyarakat berdaya memilih pemimpin yang layak mengurusi kebutuhan dan urusan mereka.

Menurut banyak orang, seseorang yang dinyatakan menang oleh KPU adalah pilihan masyarakat dan dianggap layak untuk memegang kekuasaan di daerah tempat mereka dicalonkan.

Bagaimana tidak, proses fit and proper test  yang melalui beberapa tahap mampu menggugurkan calon-calon lain yang juga didukung oleh kalangan masyarakat yang tidak sedikit jumlahnya. Maka bisa dibilang, wajah-wajah yang berhasil ‘nampang’ di kertas suara bukanlah orang sembarangan.

Mereka telah memenuhi syarat-syarat super ribet dengan modal materi berlimpah. Pengorbanan waktu dan tenaga mereka pun tak bisa diremehkan. Kampanye berjilid dengan agenda sowan serta blusukan yang harus dijalankan menjadikan mereka perlu rapi-rapi menyusun jadwal disamping menyelesaikan kewajibannya dalam keluarga maupun pekerjaan sehari-hari.

Latar belakang pendidikan mereka pun tak perlu ditanyakan. Sebagian besar calon pemimpin yang dipilih kemarin sudah pasti dari kalangan intelektual dengan gelar yang juga ia dapatkan dengan perjuangan.

Level keilmuan mereka tentu lebih tinggi dibanding rakyat yang memilih mereka. Ini menjadi nilai plus yang perlu dipromosikan demi terdulangnya kepercayaan dari penduduk sehingga dukungan akan terus mengalir sampai hari pelantikan nanti.

Namun bagaimana jika yang terpilih punya catatan buruk di arsip Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK)? Ianya telah ditetapkan menjadi tersangka, bahkan ditahan oleh KPK?

Ibarat pepatah “karna nila setitik, rusak susu sebelanga” seharusnya noda itu mampu menurunkan elektabilitas capim tersebut, bahkan selayaknya, seorang calon penguasa wajib bersih dari tuduhan apapun, apalagi kasus korupsi adalah tindakan pidana yang berkaitan langsung dengan para pemilihnya terdahulu.

Indikasi pengkhianatan secara terang-terangan ini wajib dituntaskan sebelum ia merasa mampu untuk memimpin kembali.

Nampaknya pepatah ini tak laku dalam sistem demokrasi kita. Buktinya Pak Mendagri Tjahjo Kumolo secara jelas menegaskan bahwa pelantikan akan tetap dilaksanakan, mengingat status tersangka belum merupakan status hukum yang jelas.

Kecuali jika sudah ditetapkan sebagai terdakwa, maka yang bersangkutan harus diberhentikan sementara hingga proses hukumnya tuntas. Seorang Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin mengamini perkataan Mendagri. Ia kukuh berpendapat bahwa tersangka dugaan kasus korupsi Syahri Mulyo tetap harus dilantik menjadi Bupati Tulungagung setelah memenangi Pilkada 2018 kemarin.

Alasan Pak Menteri, “Kemarin juga ada yang dilantik di LP, zaman-zaman dulu kan juga ada Sulawesi Utara, tetap kita hargai proses demokrasi, tetapi hukum harus berkekuatan tetap”, “Suara rakyat kan suara Tuhan, apapun proses Pilkada, yang memilih masyarakat, siapa yang dipilih itu yang dimau masyarakat ya jalan terus.” begitu dilaporkan salah satu media berita online (29/6).

Tidak perlu berlelah-lelah menanyakan pada satu per satu pemilih Bupati yang menang Pilkada kemarin untuk memastikan apakah ia sadar dan rela suaranya diberikan pada seorang tikus berdasi yang diduga telah menggerogoti dana hak rakyat untuk kepentingan pribadi.

Secara normatif saja, seseorang patutnya malu untuk maju memimpin rakyat yang uangnya ia masukkan ke rekening sendiri. Maling itu namanya. Meski sebagai negara hukum, pemerintah wajib menghormati prosesnya. Selama belum ada putusan hakim, ia dianggap tidak berdosa. Ini yang berbahaya dan menjadi celah bagi pelaku kriminal lain untuk jadi tidak tahu diri dan tidak tahu malu.

Lain hal jika aturan Islam yang diterapkan. Ketaqwaan individu pada Rabb-nya adalah rem utama untuk terhindar dari sifat korup, apapun profesinya, apalagi pemimpin yang bertugas sebagai pelayan masyarakat.

Beban pertanggung jawaban di dunia dan akhirat akan senantiasa berada dipelupuk matanya. Menjadikannya amanah, dengan atau tanpa pengawasan langsung dari pemerintah maupun rakyat yang dipimpinnya.

Aspek ini adalah yang paling pertama diperhatikan oleh Khalifah (pemimpin negara) dalam pengangkatannya. Ketika terindikasi cacat imannya, maka tidak layak ia dilantik sebagai penguasa di wilayah yang ditunjuk baginya.

Sistem kenegaraan Islam dalam bentuk Khilafah memiliki mekanisme yang jauh berbeda dengan implementasi ideologi kapitalisme saat ini. Modal kekuasaan dalam Islam bukanlah uang sebagaimana terjadi di masa sekarang.

Ongkos politik yang mahal dalam demokrasi terbukti memberikan peluang pegawai pemerintahan untuk korupsi di segala lini. Semua proyekan dianggarkan sedemikian rupa agar ada sisa yang masuk dalam kantongnya. Tak sedikit juga yang beranggapan bahwa itu adalah hal biasa, kesalahan yang diwajarkan.

Kekhilafahan menggunakan metode pemilihan pemimpin daerah yang efektif dan efisien. Semua dibebankan kepada Khalifah sebagai penanggung jawab utama. Lolos atau tidaknya calon distandarkan semua pada hukum syara’ yang bersumber dari Alquran, Sunnah, Ijma’ Shahabat dan Qiyas Syar’i.

Jangankan pelaku korupsi, seseorang yang raut wajahnya tidak enak dipandang saja bisa jadi alasan telak bagi Khalifah untuk mencabut seorang pemimpin wilayah, jika rakyat yang menginginkan. Sungguh banyak tenaga, waktu dan dana yang akan dihemat dari penerapan aturan Islam ini.

Meski bukan itu semata-mata alasan untuk mengambil itu sebagai aturan. Islam sejatinya adalah jalan hidup universal yang wajib diterapkan disegala tempat dan zaman. Menistakan syariat-Nya sekecil apapun hanya akan menjadikan kehidupan manusia berada dalam naungan kehinaan. Naudzubillah min dzalik.[MO/sr]

Posting Komentar