Oleh: Estriani Safitri
(Mahasiswi Kebidanan Konawe, Sulawesi Tenggara)

Mediaoposisi.com- Baru-baru ini PT Pertamina (Persero) mengeluarkan varian baru Liqufied Petroleum Gas (LPG) jenis Bright Gas kemasan 3 kilogram (kg). LPG non subsidi ini mulai dilakukan uji pasar secara terbuka di dua kota, yakni Jakarta dan Surabaya.

Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, varian baru Bright Gas 3 kg akan mulai di uji pasar di wilayah Jakarta dan Surabaya pada awal Juli 2018. Jumlahnya mencapai 5.000 tabung.

Pun, Plt Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati sebelumnya pernah mengatakan, elpiji akan dijual bebas kepada masyarakat. Artinya, baik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun yang mampu bisa membelinya.

Nicke menambahkan, alasan menjual tabung gas 3 kg nonsubsidi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mampu. Khususnya bagi mereka yang tinggal di apartemen dan terbiasa dengan hidup praktis.

"Karena kan gini, sebetulnya ada orang yang memerlukan 3 kg tapi mereka tidak perlu subsidi, mungkin seperti yang di apartemen. Dia ngapain beli yang besar. Karena demand ada maka kita siapkan," jelasnya.

Nicke menambahkan, meskipun menjual elpiji 3 kilogram nonsubsidi, namun perseroan sama sekali tidak akan mengurangi kuota tabung gas subsidi. Hal tersebut sama dengan yang dilakukan Pertamina saat menjual tabung gas 12 kg nonsubsidi saat itu. "Enggak akan berkurang (kuota elpiji subsidi). Kayak kita jual elpiji yang 12 kg aja, sama aja," ucapnya.

Senada, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan, ada produk baru ini untuk menjaga penyaluran Elpiji 3 kg bersubsidi tepat sasaran.

"Karena memang selama ini banyak kalangan mampu yang menggunakan gas melon ini, bukan soal harganya tapi lebih ke praktisnya, maka-nya akan ada gas 3kg ini namun tidak subsidi," kata Harry di Kementerian BUMN, Kamis (31/6/2018).

Mengenai harganya, Harry mengaku akan memiliki selisih jika dibandingkan elpiji 3 kg yang subsidi. Jika harga elpiji 3 kg bersubsidi dijual di kisaran harga Rp 20 ribuan, maka elpiji 3 kg non subsidi ini dijual dengan harga Rp 39 ribu per kg.

Hanya saja harga yang diuji coba tersebut belum tentu sama dengan harga distribusi resmi ke depan. Hal itu masih tergantung keputusan Pertamina. Gas elpiji 3 kg nonsubsidi ini dijual dengan merek Bright Gas dengan tabung memiliki warna pink. "Jadi ibu-ibu pasti nanti suka, lebih bagus," tegas Harry.

Meski akan ada gas elpiji 3 kg, Harry menjamin ke depan tidak ada pengurangan subsidi gas melon. "Bahkan malah subsidi 3 kg itu setiap tahunnya selalu bertambah," papar Harry.

Apakah pernyataan tersebut dapat di pastikan? Setelah mengingat kurang lebih 11 tahun yang lalu di tahun 2007, dimana konversi minyak tanah ke gas mulai dilakukan secara bertahap dengan alasan beban subsidi minyak tanah yang ditanggung negara terlalu besar. Diawali dengan keresahan masyarakat akan langkanya minyak tanah.

Seandainya pun ada, harganya melambung hingga akhirnya 3 tahun berjalan di tahun 2010, minyak tanah mulai menghilang dari pasaran. Dari segi keuntungan, penggunaan gas memang lebih banyak membawa manfaat daripada minyak tanah kala itu.

Masyarakat pun disodorkan perhitungan bahwa penggunaan gas akan lebih menghemat pengeluaran sehari-hari. Cara pemerintah yang seolah memaksa masyarakat untuk mau tidak mau menerima apapun kebijakan pemerintah, rasanya kurang bijak. Karena seharusnya pemerintah atau negara berkewajiban memenuhi hak-hak warganya.

Akankah skenario konversi minyak tanah ini berulang pada gas 3kg bersubsidi? Akankah pula seiring nanti diluncurkannya gas 3kg non-subsidi, juga diikuti dengan kelangkaan gas 3kg bersubsidi, yang akhirnya berujung pada hilangnya gas 3kg bersubsidi dari pasaran?

Munculnya kerisauan ini wajar.Selama paradigma yang digunakan oleh pemerintah dalam mengatur rakyatnya adalah sekularisme. Sehingga kebijakan yang senantiasa ada dan akan terus berulang seperti halnya kebijakan elpiji non subsidi kali ini.

Peluncuran gas 3kg ini semakin membuktikan adanya kesenjangan ekonomi di antara masyarakat Indonesia. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh International Forum on Indonesian Development (INFID), kekayaan 1 persen penduduk di Indonesia setara dengan 45 persen kekayaan nasional. Jika populasi penduduk Indonesia (berdasarkan data dari BPS) adalah 261 juta, maka penduduk terkaya mencapai 261.000 pada 2017 (Bisnis.com, 23/01/2018).

Tetapi sekarang Indonesia terjadi kesenjangan ekonomi yang begitu besar. Mengapa? Padahal Indonesia terkenal dengan kekayaan alam yang begitu besar.

Tetapi sayangnya sebagian besar mudah dikuasai oleh asing. Ironis, dimana bahan mentah dikeruk dari bumi Indonesia dengan harga murah, untuk kemudian dibawa ke negara asing pengelola, setelah itu kita harus membelinya kembali dengan harga mahal.

Semua itu mudah terjadi karena diterapkannya sistem ekonomi Kapitalis. Dalam sistem ekonomi Kapitalis, diakui adanya kebebasan kepemilikan. Jadi, siapa pun yang mampu, bebas untuk memiliki kekayaan apa pun, dalam jumlah berapa pun, dan dengan cara bagaimana pun. Tidak ada standar halal-haram dalam sistem ekonomi Kapitalis.

Karena itu, monopoli kekayaan, mengumpulkan harta dengan cara riba, atau berniaga barang-barang haram dan najis termasuk yang diperbolehkan.

Penerapan sistem kapitalisme yang menjadikan aset-aset sumber daya alam yang seharusnya pengelolaan untuk kesejahteraan rakyat menjadi aset-aset dalam penguasaan swasta bahkan dominasi asing. Maka wajar jika pemerintah tak punya kekuatan dan daya dalam meriayah rakyatnya.

Kapitalisme sangat berbeda sekali dengan sistem Islam. Jika dalam sistem Islam tidak mengakui adanya kebebasan kepemilikan. Islam memang mengakui kepemilikan individu, di samping kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Kepemilikan individu ini harus diperoleh dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syara'. Cara-cara itu adalah menghidupkan tanah mati, menggali potensi alam, berburu, makelar, mudlarabah, mengairi tanah pertanian serta menjadi pekerja, buruh, atau karyawan orang lain.

Islam mengatur tentang kepemilikan ini hingga terjamin hak-hak dasar setiap individu. Terkait dengan kepemilikan umum. Negara hanya bertugas mengemban amanah rakyat untuk mengelola dan mendistribusikannya semata-mata demi kesejahteraan rakyat tanpa terkecuali.

Baik laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, tanpa memandang agama, bangsa, suku dan ras. Sejarah telah mencatat bagaimana kegemilangan Islam dalam penerapan. Mampu menghantarkan rakyatnya sejahtera hingga berabad-abad.

Maka dari itu kapitalisme jelas menjadi akar permasalahan berbagai kezaliman yang menimpa umat Islam. Sehingga kita harus berupaya mengembalikan aturan Islam secara kaaffah (sempurna) ke tengah umat. Sebab hidup tanpa syariat-Nya hanya akan mengundang kehinaan dan kenistaan di tengah umat manusia.[MO/sr]

Posting Komentar