Oleh: Nida’ul Haq 
(mahasiswa Gizi FKM Unair, aktivis mahasiswa)

Mediaoposisi.com- Awal bulan Juli 2018 pemerintah mengeluarkan gasLPG nonsubsidi “bright gas” sebagai pengganti gas LPG bersubsidi atau yang biasa masyarakat sebut gas melon. Ukuran dan isi gas sama,hanya warnanya saja yang dibedakan sebagai penanda subsidi dan nonsubsidi.

Peluncuran bright gas ini bertujuan agar masyarakat mampu yang selama ini menggunakan gas melon beralih menggunakan bright gas. Begitulah alasanyang dilemparkan oleh pihak terkait, pertamina dan rangkaian pengambil kebijakan di belakangnya, ke tengah publik Indonesia.

Alasan klasik ini selalu digunakan agar seolah-olah kebijakan baru ini terlihat adil di mata masyarakat. Atau terlihat memihak kepada rakyat.

Sebenarnya dengan alasan seperti ini jutru sebaliknya sangat tidak memperlihatkan keadilan pada masyarakat. Karena semua orang tentu menginginkan membeli kebutuhan hidup yang murah agar bisa menghemat biaya hidup.

Selain itu meskipun masyarakat miskin maupun kaya selayaknya harus menerima hak yang sama dari pemerintah. Sama-sama punya kesempatan sejahtera dan memenuhi kebutuhan dengan mudah.
Pertanyaan selanjutnya, apakah benar alasan yang diungkapkan oleh pemerintah hanya sebatas karena masyarakat mampu masih menggunakan gas bersubsidi?

Berkaca dari permasalahan yang selalu berulang seperti ini, adanya berbagai alasan yang terlihat sederhana untuk memulai suatu kenaikan harga (dulu minyak tanah diganti gas melon dengan alur cerita yang serupa, minyak tanah pun kian langka dengan harga melangit). Tentu cerita berulang ini membuat saya berfikir bahwa ada alasan yang lebih logis dari yang telah diungkapkan.

Jika dulu premium adalah bensin bersubsidi yang digunakan untuk masyarakat yang kurang mampu namun disalahgunakan oleh masyarakat mampu maka pemerintah menggantinya dengan bensin nonsubsidi agar masyarakat mampu tidak lagi menggunakan bensin subsidi. Persis sama pula.

Namun bensin tersebut lama-lama menjadi langka dan dimunculkan bensin-bensin milik asing dengan kualitas lebih bagus dan harganya mirip milik pemerintah. Karena kelangkaan bensin maka mau tidak mau masyarakat kurang mampu harus membeli bensin nonsubsidi yang jelas lebih mahal, sangat bertolak belakang dengan alasan awal pemerintah meluncurkan bensin nonsubsidi.

Berkaca dari permasalahan bensin yang sudah terjadi, apakah tidak mungkim akan terjadi pula kejadian serupa pada elpiji melon dengan si merah muda saat ini? Dengan alasan untuk menghindari masyarakat mampu menggunakan gas bersubsidi maka dimunculkan gas nonsubsidi yang lama kelamaan gas bersubsidi akan langka.

Masyarakat mampu maupun tidak mampu harus membeli gas mahal yang telah disediakan, dan perusahaan asinglah yang akan memiliki laba besar dengan cara seperti ini. Siapa yang dirugikan? Lagi-lagi rakyat kecil yang hanya mampu menjerit dalam doa-doa mereka. Doanya rakyat yang dizalimi.

Membahas mengenai gas, ada hadist yang saya ingat, artinya “Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput (lahan), dan api (energi).” (H.R Abu Dawud). Dari hadist tersebut disebutkan manusia berserikat dengan api, sementara di alam ini yang termasuk dalam makna api sangat banyak termasuk gas.

Oleh karena itu manusia boleh memanfaatkan dan bebas memiliki ketiga hal diatas tanpa harus membayar sangat mahal. Berarti apabila masyarakat ingin memakainya sangat diperbolehkan, namun saat ini sulit juga untuk mengelola gas tanpa ada yang ahli sehingga pemerintah membantu mengelolanya.

Hal tersebut boleh-boleh saja dengan syarat setelah barangnya jadi dan dipasarkan kepada masyarakat tidak boleh mengambil untung sebesar-besarnya, masyarakat hanya mengganti biaya produksinya saja, atau keuntungannya harus dikembalikan kepada rakyat seratus persen. Itulah aturan Allah bagi manusia.

Dari hadits itu dapat pula dipahami, ketiga hal yang disebutkan diatas tidak boleh dimiliki oleh individu-individu, perusahaan milik swasta tertentu seperti saat ini yang dikuasai oleh para pemilik modal, baik lokal maupun asing.

Islam juga tidak mengenal istilah subsidi ataupun nonsubsidi, karena di dalam islam semua masyarakat mendapatkan hak yang sama, baik orang yang mampu maupun yang tidak mampu. Memenuhi hak setiap warga negara atas gas juga adalah kewajiban negara, setiap penguasa dan pejabat yang diberi tugas mengerjakannya. Melanggar aturan ini dosa, melaksanakannya berpahala.

Maka satu-satunya cara agar cerita kezaliman ini berhenti, the end, tak lain negeri ini wajib kembali kepada aturan Sang Pencipta Yang Maha Tahu, Allah SWT.

Seluruh rakyat harus sadar akan kebutuhan untuk taubatan-nasuha secara individu dan komunal, aparat negara dan penguasanya harus menjadi lokotif pertaubatan ini, bukan malah mengahalangi. Inilah satu-satunya jalan untuk menghentikan kezaliman-kezaliman lain yang dihasilkan berbagai aturan zalim negeri mayoritas muslim terbesar ini.

Tak ada jalan lain, kecuali mengembalikan aturan bernegara dan bermasyarakat kepada syariat Islam yang sempurna. Itulah Khilafah Islam, satu-satunya sistem bernegara yang akan menjamin diterapkannya aturan Allah secara menyeluruh di negeri ini, pula di seluruh dunia.

Hanya dengannya segala kezaliman akan dihentikan. Hanya dengannya kesejahteraan untuk setiap manusia bukan lagi impian.[MO/sr]

Posting Komentar