Oleh : Ririn Umi Hanif 

Mediaoposisi.com- Idul fitri menyisakan kenangan mendalam. Seperti dibuyarkan dari lamunan, setelah kita berbahagia bisa berkumpul dengan keluarga, kita dikejutkan dengan berita elpiji 3 kg non subsidi.

Dengan alasan Karena ada masyarakat membutuhkan tabung dengan kemasan kecil yang tidak bersubsidi maka pemerintah menyediakannya. PT pertamina (persero) sendiri yang memastikan akan mengeluarkan elpiji 3 kg ini.

Penjualan ini rencananya akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2018. Plt Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan,elpiji ini nantinya akan dijual bebas kepada masyarakat. Artinya baik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun yang mampu bisa membelinya. Gas elpiji ini akan dijual dengan harga kisaran Rp.39.000 (okezone.com (22/6/2018)).

Sungguh menyisakan banyak sekali pertanyaan, adakah masyarakat yang memang lebih memilih elpiji non subsidi? Bukankah jika bisa melakukan efisiensi, siapapun akan melakukannya? Dan bukankah jika pemerinta mmapu meringankan beban masyarakat, itu adalah prestasi baik yang perlu dipertahankan?

masih segar dalam ingatan, sebelum ramadhan kemarin terjadi kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kg di berbagai daerah dan hanya tersedia elpiji non subsidi sedangkan masyarakat sangat membutuhkan, otomatis masyarakat terpaksa membeli gas non subsidi. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa yakin, ketika elpiji non subsidi d]sudah beredar, elpiji bersubsidi masih bisa didaptkan?

Apakah ini bukan taktik halus untuk menarik elpiji bersubsidi dari pasaran? Untuk siapakah sebenarnya kebijakan ini? Benarkah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat?
Menurut saya adalah hal yang wajar, jika masyarakat sangat khawatir. Karena pada saat yang sama, kita berada pada titik rendah kemampuan ekonomi.

BBM yang tiba- tiba naik, nilai rupiah yang terus melemah, hutang luar negeri yang terus bertambah, adalah deretan masalah besar yang menghantui masyarakat saat ini.

Inilah bukti kesenjangan ekonomi produksi kapitalisme yang kian hari kian menyengsarakan rakyat. Pemerintah telah berpandangan bahwa rakyat adalah konsumen bisnis. Sehingga setiap kebutuhan vital umat, sedapat mungkin membawa laba untuk mereka dengan dalih pengamanan APBN. Bukankah negeri kita ini sangat kaya?

Kenapa sumber daya alam (SDA) kita diserahkan kepada individu, sehingga hanya beberapa individu yang mampu mengenyam kesejahteraan?

Bukankah pengelolaan yang baik semua aset negara, termasuk seluruh SDA kita, dapat membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat? Kenapa selalu masyarakat yang menjadi korban, dengan alasan klasik jebolnya APBN?

Oh, Elpiji.. Akankah kau nanti masih tetap bisa terbeli?...[MO/sr]






Posting Komentar