Oleh: Desi Maulia
(Anggota Share Kajian Muslimah)

Mediaoposisi.com- Ada yang baru dalam Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di tahun 2018 ini. Jika di tahun sebelumnya pemerintah menerapkan sistem rayonisasi, tahun ini pemerintah membuat aturan baru berupa sistem zonasi.

Dalam sistem rayonisasi yang dipentingkan adalah capaian prestasi di bidang akademik sedangkan pada rayonisasi lebih mementingkan jarak radius rumah siswa dengan sekolah.

Sistem zonasi ini memiliki tujuan untuk menjamin akses bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga serta menghilangkan diskriminasi terutama di sekolah negeri. Sistem Zonasi ini didasari oleh Peraturan Mendikbud No 14 Tahun 2018 (www.detiknews.com).

Dalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili  pada radius terdekat dari sekolah dengan ketentuan kuota paling sedikit 90% dari total keseluruhan peserta didik yang diterima.

Calon peserta didik yang berada di luar zona yang telah ditentukan Pemda dapat diterima dengan melalui jalur prestasi dengan kuota 5% dan perpindahan domisili orangtua atau wali atau alasan terjadi bencana alam/social dengan kuota 5% (www.kompas.com).

Meski memiliki tujuan yang baik dalam hal pemerataan pendidikan, namun pada prakteknya sistem zonasi ini justru menimbulkan masalah. Ketentuan radius terdekat tempat tinggal dari sekolah serta ketimpangan jumlah sekolah dengan calon peserta didik menyebabkan banyak anak kehilangan haknya untuk sekolah.

Masalah juga timbul pada wilayah yang  berpenduduk padat namun tidak terdapat sekolah negeri disana sehingga memaksa calon peserta didik untuk mendaftar di desa tetangga dengan berebut kuota 5% dengan peserta didik dari daerah lain yang berada di luar zona tersebut.

Masalah lain yang timbul adalah persoalan penerimaan dengan jalur surat keterangan tidak mampu yang tidak menetapkan kuota maksimal. Hal ini menyebabkan para orangtua berbondong-bondong mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) agar anaknya diterima di sekolah negeri (www.cnnindonesia.com).

Meskipun dalam ketentuan ditetapkan SKTM yang diterima maksimal 6 bulan sebelumnya, namun justru menimbulkan konflik baru berupa pemalsuan SKTM.

Jika ditinjau ulang sejatinya pendidikan termasuk pada kebutuhan primer manusia. Demikian pula Islam telah menggariskan bahwa setiap rakyat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka Allah SWT telah menetapkan tanggung jawab penyelenggaraan proses pendidikan itu di tangan Khalifah.

Khalifah wajib membuka dan membangun sekolah baik sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi sesuai dengan jumlah calon peserta didik yang ada. Khalifah juga wajib menyelenggarakan pendidikan yang mudah diakses untuk semua kalangan baik kaya maupun miskin. Pembiayaan pendidikan dalam Islam sepenuhnya ditanggung oleh negara yang diambil dari Baitul Mal.

Dana untuk pendidikan ini diambilkan dari dua pos yaitu pertama dari pos faI dan kharaj, yang kedua dari pos kepemilikan umum. Pos kepemilikan umum ini didapat dari pengelolaan hasil tambang, minyak, gas dan kekayaan alam yang  lain.

Dana pendidikan ini nantinya akan digunakan untuk menggaji guru dan memenuhi segala macam sarana dan prasarana pendidikan seperti untuk membangun sekolah, perpustakaan, asrama, buku-buku pegangan dan sebagainya.

Semua ini dilakukan dengan sebuah paradigma bahwa Khalifah adalah pengurus rakyatnya. Dia bertanggung jawab atas terpenuhinya seluruh kebutuhan rakyatnya termasuk dalam pendidikan. Khalifah menyadari bahwa apa yang menjadi amanahnya ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak.

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAWSeorang Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. (HR Bukhari dan Muslim).

Oleh karenanya Khalifah berusaha untuk menjalankan amanah tersebut dengan baik dan sesuai dengan aturan Allah SWT.[MO/sr]

Posting Komentar