Oleh : Bagas Kurniawan
('Aliwa Institute)

Mediaoposisi.com- Berawal dari minimnya pembangunan infrastruktur, kini telah di bangun lebih banyak untuk mendapatkan kemudahan dengan kata lain menarik investor Asing dan Aseng. Juga meningkatkan sumber pendapatan negara. Jalan Tol Trans Sumatra, Papua, hingga pulau Jawa, di kebut agar pembangunan mencapai target yang diharapkan.

Sementara angka kemiskinan makin memprihatinkan. BPS merilis angka kemiskinan per Maret tahun 2018 sebesar 9,82% atau 25,95 juta jiwa adalah yang paling terendah sepanjang sejarah. (detikFinance). Benarkah ?

Pertanyaannya, apakah insfratruktur dibangun untuk rakyat atau justru untuk para konglomerat ?

Menghadapi arus nilai tukar rupiah yang makin melemah dan akan mengakibatkan, krisis moneter jilid 2, Presiden dan wakilnya harus benar-benar mempunyai solusi jitu agar rupiah dan barang kebutuhan pokok dapat dibeli dengan harga murah. Jika ekonomi stabil, maka rakyat pun tidak perlu lagi bekerja ke luar negeri dengan susah payah.

Oleh karena itu, siapapun Presidennya tidak akan mampu menghadapi anjloknya nilai tukar rupiah selama menggunakan cara-cara ekonomi neoliberal, dan beralih menggunakan cara-cara ekonomi yang baik. Yang berasal dari Dzat Yang Maha Baik.

Diterapkannya sistem ekonomi liberal, membuat negeri ini mengalami peningkatan kemiskinan, kriminalitas, kelaparan, pengangguran. Dan aset negara terancam di gadaikan.

Seperti yang di ungkapkan oleh Natalius Pigai, mantan Komisioner Komnas HAM menyebut Jokowi adalah Presiden paling gagal dalam sejarah Indonesia.

Menurut data yang dimilikinya, Jokowi hanya berhasil menurunkan jumlah kemiskinan sebesar 1 persen selama empat tahun kepemimpinan. Seperti yang di lansir ; https://www.imaji.live/read/soal-angka-kemiskinan-natalius-pigai-jokowi-itu-paling-gagal

Pertanyaan berikutnya, masihkah sistem ekonomi kapitalis-neoliberal hari ini membawa dampak yang baik dalam mengurus urusan rakyat ? Atau justru malah sebaliknya ?

Sementara hari ini para petinggi negeri sibuk dalam menentukan pasangan Capres dan Cawapres untuk maju ke putaran Pilpres tahun 2019. Mencoba lagi agar kekuasaan dapat di permainkan, sesuka kebijakan. Tak peduli jeritan tangis rakyat yang hidup dalam kubangan arus sistem liberal.

Pencabutan subsidi untuk rakyat dengan dalih membebani APBN, sepertinya kurang pas. Karena subsidi sejatinya tidak benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, tapi hanya sekedar wacana  untuk menipu masyarakat.

Infrastruktur terus ditambah walaupun negara katanya tidak akan menambah hutang. Pendapatan rakyat jauh dari kata sejahtera yang ada justru maraknya kasus dan berujung pada kematian dalam menanggung beban keluarga.

Infrastruktur wah, ekonomi lemah. Bukti bahwa siapapun pemimpinnya tidak mampu menjawab persoalan yang kini melanda negeri ini. Rakyat butuh makan, pakaian, pekerjaan, dll. Bukan justru gencar membangun tapi tidak sedikit pun memberi dampak positif kepada penduduk yang kelaparan dan kehilangan mata pencaharian.

Dalam konteks global, disemua negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis-neoliberal telah tercipta kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sementara pedagang aset negara terus mengobral.

Karena itu sudah seharusnya kita mencampakkan sistem selain Islam, yang telah terbukti menyengsarakan dan mendatangkan musibah. Sudah seharusnya kita menerapkan sistem Islam yang berasal dari Allah SWT. Untuk Indonesia tercinta, Syariah Islam pasti membawa kepada kebaikan.[MO/sr]


Posting Komentar