Oleh : Vivie Dihardjo 
(pegiat Komunitas Ibu Hebat, anggota revowriter)

Mediaoposisi.com- Semakin hari carut marut negeri ini membuat kita mengurut dada . Sedih, alih-alih bicara soal kesejahteraan rakyat, kita malah disuguhi adegan operasi tangkap tangan( OTT) Kalapas Sukamiskin terkait suap oleh terpidana tipikor untuk memasukkan berbagai fasilitas diluar kewajaran ke dalam lapas. Para terpidana ini tidak jera bahkan semakin banyak.

Menkumham dalam salah satu acara talkshow mengatakan pertumbuhan lapas seperti deret hitung sedangkan pertumbuhan narapidana seperti deret ukur dan disinyalir faktor peraturanlah yang menyebabkan situasi tersebut. Sanksi terhadap sebuah pelanggaran hukum harusnya menimbulkan efek jera bagi pelakunya namun fakta berkata sebaliknya.

Berkumpulnya manusia dengan berbagai kepentingannya menjadi sebuah masyarakat tentulah memerlukan hukum yang mengaturnya baik pada masyarakat kapitalis, sosialis maupun islam. "Ubi Societas Ibi Ius" bahwa dimana ada masyarakat pasti ada hukum. Hukum adalah kebutuhan bagi setiap masyarakat. Kemudian muncul pertanyaan, darimanakah sumber hukum?

Ada dua arus besar pandangan sumber hukum.

Pertama, rakyatlah yang menetapkan hukum. Kekecewaan terhadap raja dan kaisar diabad pertengahan (the dark middle age) yang dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia yang justru memanfaatkan agama(kristen) untuk menarik pajak tinggi dan mendzalimi rakyat memunculkan gerakan untuk memisahkan agama dari kehidupan (sekularisme) dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sekaligus berhak untuk menetapkan hukum melalui penguasa dan para wakil yang dipilih oleh rakyat.

Konsekuensi dari pandangan ini adalah hukum yang dibuat akan disesuaikan dengan pandangan mengenai kemaslahatan yang dimiliki oleh penguasa dan parlemen yang dipilih oleh rakyat. Pandangan tersebut akan terus berubah mengikuti perkembangan situasi dan kepentingannya.

Arus pandangan kedua, mengakui keterbatasan manusia sebagai makhluk yang lemah dan butuh yang lain di luar dirinya. Seorang ahli hukum barat Prof. Dr.Angelius mengatakan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan lemah dan mutlak membutuhkan sesamanya.

Kemampuan manusia dibatasi oleh inderanya dan tidak akan mampu menjangkau perkara-perkara diluar jangkauan akal dan inderanya.

Keterbatasan itu juga termasuk kecenderungan nafsu manusia yang tidak ingin merugi sehingga berbeda standar baik, buruk, terpuji atau tercela pada setiap diri manusia. Jika manusia membuat hukum maka akan muncul berbagai perselisihan dan pertentangan didalamnya dan tidak akan memunculkan maslahat.

Oleh karena itu  hukum haruslah berasal dari Dzat Yang Maha Sempurna yang menciptakan manusia, kehidupan dan alam semesta, Alloh SWT.

Hukum yang berasal dari Alloh SWT (hukum syara') adalah solusi (problem solving) bagi seluruh kehidupan manusia karena hukum syara' mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya berkaitan dengan ibadah mahdah,

mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri berkaitan dengan makanan, minuman dan akhlak juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berkaitan dengan politik, ekonomi, pemerintahan, sosial, pendidikan, kesehatan dan uqubat (sanksi).

Fakta bahwa sanksi hukum di negeri ini yang ternyata tidak menjerakan bagi para pelaku tindakan pelanggaran hukum menjadi bukti hukum buatan manusia sangat lemah.

Namun jika hukum syara' dilaksanakan secara kafaah maka manusia akan terjaga dari kehancuran karena aturan Alloh sejak diturunkannya tidak akan berubah (konsisten) dan adil. Pelaksanaan syariat islam secara kafaah hanya bisa dilakukan dalam bingkai khilafah.

Pelanggaran syariat akan dikenai sanksi di akhirat kelak dan sanksi di dunia. Sanksi yang dikenakan di dunia menggugurkan siksa di akhirat seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang diterima dari Ubadah bin Shamit,

"Suatu ketika kami bersama Rasulullah dalam sebuah majelis, Rasulullah bersabda, "baiatlah aku dalam hal tidak mempersekutukan Alloh dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina.Beliau kemudian membaca 'barangsiapa diantara kalian yang menepatinya, maka pahala baginya disisi Alloh, barangsiapa melanggarnya maka ia diberi sanksi (iqab) sebagai penebus (kaffarah) baginya..."

Sanksi (uqubat) dalam islam berfungsi sebagai pencegah (zawajir) karena akan menimbulkan efek jera bagi yang lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Efek jera itu akan diperoleh ketika sanksi diterapkan secara konsisten dan tidak pandang bulu.

Posisi pendosa dimata hukum adalah sama tanpa melihat latar belakangnya. Hal ini mengingatkan pada sabda Rasulullah, "Demi Alloh yang jiwaku ada ditanganNya, seandainya Fatimah Binti Muhammad mencuri niscaya aku memotong tangannya (HR.Bukhori-Muslim)
Hal ini konsisten dengan firman Alloh dalam Al-Maidah 38,

Dan pencuri, laki-laki dan wanita, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan mereka dan hukuman dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Sanksi (uqubat) dalam islam juga berfungsi sebagai penebus (jawabir) sanksi yang dijatuhkan akan menggugurkan sanksinya di akhirat.

Hukum yang menjerakan hanya ada didalam islam. Karena didalam islam tidak hanya membicarakan tentang sanksi tapi bagaimana kehidupan diatur dengan aturan aturan Alloh sehingga menutup celah bagi pelanggaran syariat.[MO/sr]

Posting Komentar