Oleh: Juliatin, S. Pd.
(Alumni Universitas Lakidende, Sulawesi Tenggara)

Baru-baru ini PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan McMoran Inc telah menekan poko-pokok kesepakatan disvestasi atau Head of Agreement (Hoa) saam PT Freeport Indonesia (PTFI). Dalam kesepakatan ini Inalum akan menguasai 41,64 persen PT Freeport Indonesia. Langkah ini untuk menanggapi 51 persen kepemilikan saham oleh pihak nasional (Liputan6.com, Jakarta).

Hal ini tentu saja mengundang rasa bahagia bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, proses perlaihan saham ini berjalan cukup alot. Namun dirinya bersyukur hal ini bisa terselesaikan. “Ya seperti kita ketahui Freeport Indonesia kelola tambang hampir 50 tahun. 3,5 tahun yang kita usahakan sangat alot dan sangat instens sekali. Karena itu menyangkut negosiasi yang tidak mudah,” tandas dia (Liputan6.com)

Walaupun dideklarasikannya peningkatan pengelolaan kepemilikan saham oleh negara menjadi 51 persen dari PT Freeport Indonesia, menjadi angin segar bagi banyak pihak. Akan tetapi kita tidak boleh bergembira begitu cepat. Karena faktanya adalah negara tidak mendapatkannya secara cuma-cuma. Tapi negara harus merogoh kocek yang tak sedikit yakni sebesar 3,85 milliar USD. Adapun jika negara mau mengambil alih atau menunggu kontrak habis yaitu pada 2021 maka pemerintah tetap harus membayar pada Freeport jika ingin kembali menguasai tambang emas tersebut.

Hal ini karena disesuaikan dengan KK Pasal 22 ayat 1 yang di mana semua kekayaan kontrak karya milik perusahaan yang bergerak atau tidak bergerak, yang terdapat di wilayah-wilayah proyek dan  pertambangan harus ditawarkan untuk dijual kepada pemerintah dengan harga atau nilai pasar, yang mana yang lebih rendah, tetapi tidak lebih rendah dari nilai buku. Selain itu juga sesuai Pasal 31 ayat 2 KK bahwa perusaahaan akan diberi hak untuk memohon perpanjangan dua kali masing-masing 10 tahun. Dan pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar. Sehingga mau tidak mau sejak awal negara telah terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan yang pada akhirnya menyengsarakan masyarakat.

Dalam UUD 45 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya. Maka jika kita mengacu pada undang-undang tersebut jelas bahwa hasil kekayaan alam adalah hak masyarakat. Dan tugas negara adalah mengelolanya untuk kepentingan masyarakat. Akan tetapi saat ini yang terjadi adalah masyarakat harus tunduk pada fakta bahwa SDA Indonesia memang tidak dikelola dengan semestinya untuk kemakmuran masyarakat. SDA hanya menjadi bahan rebutan para kapitalis yang mencari keuntungan pribadi untuk mengisi kantong-kantong mereka. Sehingga goresan UUD 45 Pasal 33 ayat 3 yang telah dirumuskan justru semakin jauh dari fakta di lapangan.

Sebenarnya kita tidak perlu mengalami demikian jika saja dari awal negara tidak repot-repot membuka akses bagi masuknya asing dan mengelola SDA negara. Sekalipun ada janji keuntungan untuk indonesia yang meningkat secara signifikan melalui disvestasi saham tersebut tetapi tidak menutupi fakta bahwa tambang emas di Grasberg Papua itu sejak lama berada dalam cengkraman asing. Yaitu sejak dilegalisasinya UU yang berisi tentang Indonesia yang bersifat terbuka terhadap masuknya modal atau investasi maupun utang dari negara manapun.

Semua ini disebabkan migrasi pemikiran kapitalis yang meniupkan ruh Neoliberal kepada pemimpin negeri yang meniscayakan adanya kepemilikan asing terhadap sumber daya indonesia. Sehingga secara sadar dan tidak sadar ikut mengambil bagian dari rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dan pada masyrakat papua secara khusus. Sejak saat itu sistem kapitalisme neoliberalisme mau tidak mau menjadi bagian dari sistem perekonomian indonesia yang saat ini masih terus bercokol di tengah-tengah kita. Pergantian rezim ke rezim yang lainnya bukannya mengobati luka hati masyarakat. Ironisnya, justru penguasaan asing terhadap SDA malah semakin diberi apresiasi, legalitas dan perlindungan dari penguasa yang membuat masyarakat semakin elus dada.

Selama sistem ini masih tumbuh ditengah-tengah kita maka sejarah akan terus berulang. Dan kita tidak tahu SDA mana lagi yang akan dikuasai asing. Yang dibutuhkan adalah pengelolaan dan pendistribusian SDA yang merata keseluruh masyarakat Indonesia agar tercipta kesejahteraan bagi masyarakat yang memang sudah menjadi hak mereka. Bukan privatisasi asing yang semakin mencekik.

Berbeda dengan sistem kepitalisme dengan neoliberalnya yang meniscayakan privatisasi SDA, maka Islam sebagai agama yang sempurna yang mengatur berbagai aspek kehidupan dengan jelas telah memaparkan persoalan terkait pengelolaan SDA. Dalam Islam pengelolaan SDA itu sepenuhnya oleh negara bukan individu atau swasta. Adapun hasil dari pengelolaannya dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat. Rasulullah bersabda: “kaum muslim bersekutu dalam hal; air, padang dan api. Yang artinya ketiga hal ini tidak boleh dimiliki oleh seorang individu. Tapi semata-mata adalah milik umat bersama dan untuk kepentingan umat bersama. Adapun tambang emas Grasberg juga termasuk bagian dari SDA yang harus dikelola negara dengan baik dan untuk kepentingan masyarakat.

Sehingga untuk menghentikan laju banyaknya SDA yang jadi milik asing maka kita perlu mengganti sistem kapitalisme yang telah lama menjadi biang kesengsaraan masyarakat. Perlunya untuk bersama-sama menerapkan sistem Islam dengan konsep Islam Ideologi agar tercipta Islam Rahmatan lil ‘alamin. Wallahu a’lam bisshawab. [Mo/vp]

Posting Komentar