Oleh : Cindy Y.Muthmainnah 
( Anggota Lingkar StudiMuslimah Bali)

Mediaoposisi.com- 1 Juli 2018, pemerintah meluncurkan gas non subsidi dengan berat 3 kilogram. Gas ini mekanismenya dijual bebas kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan siapa saja untuk membelinya, baik masyarakat yang mampu, ataupun mungkin yang menengah ke bawah.

Selama masa uji pasar secara terbuka ini, isi ulang Bright Gas tiga kg akan dijual seharga Rp39.000 per tabung di agen LPG nonsubsidi belum termasuk ongkos kirim, dan Rp42.000 per tabung di SPBU COCO.

Adapun untuk tabung perdana (tabung plus isi) Bright Gas tiga kg akan dijual di Agen LPG seharga Rp184.000 per tabung dan di SPBU COCO seharga Rp187.000 per tabung. Pertamina juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tukar tambah.

Konsumen cukup menukarkan satu tabung LPG tiga kg dan membayar Rp81.500 di agen LPG nonsubsidi maka konsumen dapat membawa pulang satu tabung Bright Gas tiga kg yang siap digunakan, sedangkan untuk di SPBU cukup menambah Rp84.500.

Ibarat barang dagangan pendatang baru, produk tabung warna pink fuschia ini dipromosikan hadir dengan teknologi katup ganda yang diklaim lebih aman dalam mencegah kecocoran tabung. Bright Gas 3 kg juga dilengkapi dengan segel hologram yang tidak dapat dipalsukan guna menjaga kualitas dan kuantitas isi tabung.

Berbeda sekali dengan awal munculnya tabung melon 3 kg pada tahun 2007 dimana aspek keamanan tabung dan design nya kurang diperhatikan. Wajar saja dalam beberapa tahun kemunculannya waktu itu, merenggut banyak nyawa dengan kasus yang tidak sedikit. 

Dalam penanganan kecelakaan kompor gas sejak tahun 2007 hingga 12 Juli 2010, Polri telah menginvestigasi 75 kejadian kecelakaan penggunaan kompor gas, baik yang memakai tabung gas 12 kg maupun 3 kg.

Belum lagi masalah kuantitas gas, pada tahun 2015 Sub Direktorat Sumber Daya Lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, membongkar praktek manipulasi atau penyelewengan pengisian gas elpiji untuk rakyat miskin alias 3 Kilogram.

Yang dilakukan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Putra Panca Gasindo, di Jalan Milenium Raya Blok F 2 Nomor 1, Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam pelaksanaannya, SPBE tersebut tidak mengisi tabung gas sebanyak 3 Kilogram.  Alatnya diatur sedemikian rupa, sehingga tabung hanya diisi 2,75 Kilogram.

Dua hal diatas akan sulit dilakukan pada tabung bright gas yang kualitas dan kuantitasnya dijaga. Lalu untuk masyarakat yang tek berJas (read; miskin dan tak mampu membelinya), gasnya didiskriminasi. Harus berhati hati sendiri terhadap keamanan dan menanggung resiko bila mungkin menjadi korban kecurangan oknum yang mengurangi isi gas.

Dalam perjalanannya kemudian, masyarakat akan dihadapkan pada dua pilihan, membeli yang murah atau yang lebih mahal dengan kualitas tabung keamanannya yang lebih terjaga.

Ujung-ujungnya masyarakat yang tidak mampu harus bersabar menggunakan tabung LPG non subsidi dengan resiko lebih besar, itupun dengan penuh harap tidak akan terjadi kelangkaan gas bersubsidi sehingga terpaksa membeli yang lebih mahal.

Masyarakat miskin, walaupun mungkin dengan ketidakberdayaannya, mereka sejatinya tetap adalah rakyat Indonesia. Punya hak yang sama untuk dijamin keselamatan dan keamanannya. Tidak hanya hukum yang katanya tumpul ke atas dan lancip ke bawah, urusan gas pun, berbeda kualitas gas untuk yang mampu dan yang miskin.

Inilah akibat diterapkannya sistem kapitalisme neoliberalisme di negeri ini dimana negara berperan seolah seperti pedagang bukan pelayan mayarakat. Keselamatan dan keamanan, misalnya dalam penggunaan tabung LPG, hanya bisa didapatkan oleh yang mampu membeli. Mengapa masyarakat miskin didiskriminasi?.

Hal ini berbeda dengan pandangan Islam, bahwa gas termasuk dalam hasil sumber daya alam yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat tanpa ada pengklasifikasian si kaya dan si miskin.   Gas dianggap sebagai kepemilikan umum yang pengelolaannya dilakukan oleh negara, bukan swasta. Dengan pengelolaan yang berasakan islam, gas akan terdistribusi tanpa ada diskriminasi.

Namun, hal ini hanya bisa terwujud apabila islam diterapkan sebagai asas mengatur kehidupan masyarakat. Sebagaimana kehidupan yang pernah ada di zaman Rasulullah SAW dan masa kekhilafahan setelah beliau,

Maka, hal yang saat ini bisa dilakukan adalah mencampakkan kapitalisme dengan neoliberalismenya, Saatnya kita menyadari bahwa penerapan aturan Islam bukan hanya sebuah kewajiban namun juga ia adalah solusi untuk permasalahan kehidupan.[MO/sr]

Posting Komentar