Oleh: Rina Yulistina,  SE

Mediaoposisi.com- Ditahun 2017 inflansi tembus 4%. (kemenkeu.go.id) bisa diprediksi tahun ini tingkat inflasi akan melejit dari tahun sebelumnya akibat kebijakan pencabutan subsidi.

Ironisnya menurut BPS rakyat dikatakan miskin jika pendapatan perharinya kurang dari Rp 11.000 atau Rp 302.735 perbulan. Bisa dibayangkan uang 11.000 dapat apa? dengan kondisi serba mahal ; beras, telur, gas melon, listrik, hingga BBM.

Dari zaman kemerdekaan hingga Indonesia berumur 73 tahun, jumlah rakyat miskin tak kunjung surut. Bahkan, mbah Ramon, seorang veteran pejuang kemerdekaan harus hidup menggelandang di jalanan jakarta. (detiknews.com)

Peran pemerintah sebagai orang tua bagi rakyat telah gagal. Jangankan memberikan nafkah, memberikan solusi atas permasalahan rakyat saja selalu ngawur.

Harga daging mahal, solusinya makan keong. Akibatnya 85 orang keracunan keong sawah di Bogor. (CNN Indonesia). Ketika panen raya bukannya membeli beras ke petani malah mendatangkan beras impor. Berasa menabur garam di luka yang menganga.

Rakyat tidak peduli dengan gembar gembor menteri keuangan yang menyatakan tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di urutan nomer tiga di dunia yaitu sebesar 5,7% jauh melesat diatas Jepang yang hanya 0,5%. (kemenkue.go.id). Menganggap pertumbuhan ekonomi berkorelasi langsung dengan penurunan angka kemiskinan.

Tapi, pertumbuhan ekonomi tinggi tak membuat hidup rakyat ikut tinggi derajatnya. Tingginya GDP Indonesia tahun 2017 sebesar 13.588,8 Triliun. (metrotv.com) tidak lantas membuat rakyat makmur.
Rakyat berharap kondisi segara berubah.

Akan terpilih pemimpin-pemimpin adil yang siap memperjuangkan nasib rakyat, termasuk terpilihnya anggota dewan yang peduli pada masyarakat. Untuk itu, mereka berharap banyak pada pemilu. Sebagai pesta demokrasi yang diklaim milik rakyat. Benarkah demikian?

Demokrasi  Anak Kandung Kapitalis Neoliberal
Banyak yang menolak kapitalis neolib, namun cinta mati terhadap demokrasi. Padahal demokrasi justru lahir dari rahim Kapitalisme.

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan, akan menjadikan kapitalisme eksis. Untuk itu bagi AS dan negara-negara Kapitalisme tulen, mengkampanyekan dan mengekspor demokrasi ke negara lain adalah wajib, demi menjaga eksistensi mereka.

Kebijakan tidak pro rakyat hampir terjadi di setiap rezim. Bukan lagi rahasia umum ketika mereka lebih mencintai pengusaha daripada rakyat yang memilihnya.

Bagaimana tidak pro, jika proses untuk berkuasa butuh sokongan dana besar milik para pengusaha. Terjadilah perkawinan antara penguasa dengan pemilik modal. Ketika berkuasa tinggal buat kebijakan sana sini yang menguntungkan bersama.

Sebagai contoh, sejak Orla pada tahun 1958  pemerintah bersama DPR telah mengeluarkan UU PMA (Penanaman Modal Asing) nomer 78. Hingga detik ini UU PMA tetap berlaku dengan berbagai amademen. Namun nafasnya tetap sama, penjajahan gaya baru yang berkedok investasi.

Semakin investasi mencengkram dari hulu hingga hilir dari BUMN, tambang, pulau, infrastruktur. Juga semakin banyak TKA berdatangan di Indonesia, TKI yang tak kunjung pulang ke Indonesia, produk luar negeri membanjiri pasar lokal hingga mengimpor bahan pangan yang seharusnya bisa mandiri . Ini semua membuat GDP meningkat, dan menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Rumus-rumus yang njelimet di makro atau mikro ekonomi, retorika di ekonomi moneter, semua hanya untuk kepentingan pemodal. Dan parahnya hal itu dianggap solusi.

Inilah kelicikan ekonomi kapitalis Neolib yang hanya berkutat pada pemilik modal, sedangkan rakyat hanya melihat angka-angka fantastik yang tidak berpengaruh dalam hidup rakyat.

Inilah watak asli demokrasi yang hanya memanfaatkan dari, oleh dan untuk rakyat pada saat pemilu saja. Rakyat menjadi raja dan penguasa menjadi pelayan cukup selama kampanye dan pemilihan suara saja. Setelah itu tuannya adalah pemilik modal.

Jika kita mencintai Indonesia dan menginginkan perubahan untuk ibu pertiwi, maka tidak pantas menggunakan demokrasi sebagai jalan perubahan.

Perubahan harus dilalui dengan jalan yang benar bukan jalan yang salah. Islam telah mengajarkan bagaimana cara berpolitik dan berekonomi. Menjadikan orang orang di dalam pemerintahan mencintai rakyatnya sebagaimana mereka mencintai diri mereka sendiri.[MO/sr]

Posting Komentar