Oleh: Imas Nurhayati

Mediaoposisi.com- Demokrasi lahir dilatarbelakangi oleh keberadaan para penguasa di Eropa yang mengklaim bahwa seorang pe-nguasa adalah wakil Tuhan di bumi dan berhak memerintah rakyat berdasarkan kekuasaan-Nya. Mereka beranggapan bahwa Tuhan telah memberi mereka kewenangan untuk membuat hukum sekaligus menerapkannya.

Dengan kata lain, seorang penguasa dianggap memiliki kewenangan mutlak untuk memerintah rakyat dengan pera-turan yang dibuatnya sendiri, karena kekuasaan mereka berpijak pada kekuasaan yang bersumber dari Tuhan, bukan dari rakyat.

Akibatnya, mereka secara leluasa menzalimi dan menguasai rakyat, sebagaimana halnya pemilik budak secara leluasa menguasai budaknya atas nama anggapan yang mereka dakwakan. Walhasil, sumber kemunculan sistem demokrasi selu-ruhnya adalah manusia, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan wahyu atau agama.

Pergolakan ini berakhir dengan suatu jalan tengah, yaitu pemisahan agama dari kehidupan yang dengan sendirinya akan menyebabkan pemisahan agama dari negara. Gagasan sekularisme inilah sesungguhnya yang merupakan akidah yang menjadi asas bagi ideologi Ka-pitalisme. Sekularisme pula yang menjadi landasan pemi-kiran (qâ‘idah fikriyyah) bagi Kapitalisme.

Sekularisme menjadi dasar bagi seluruh bangunan pemikirannya, seka-ligus menentukan orientasi pemikiran dan pandangan hidup (weltanschauung) mereka. Di atas dasar sekularisme inilah para penganut ideologi Kapitalis memecahkan seluruh problem kehidupan mereka.

Di samping itu, sekularisme menjadi pengarah pemikiran (qiyâdah fikriyyah) yang diemban dan selalu dipropagandakan Barat ke seluruh penjuru dunia.
Di antara bencana paling mengerikan yang menimpa seluruh umat manusia ialah ide kebebasan yang berlaku umum yang dibawa oleh demokrasi. Ide ini telah meng-akibatkan berbagai malapetaka global serta memerosotkan harkat dan martabat masyarakat di negara-negara penganut demokrasi sampai ke derajat yang lebih hina daripada derajat segerombolan binatang.

Demokrasi dapat dianggap sebagai “pemerintahan mayoritas” dan “hukum mayoritas”.

Pemilihan para pe-nguasa, anggota dewan perwakilan, serta anggota ber-bagai lembaga, kekuasaan, dan organisasi, semuanya didasarkan pertimbangan “suara bulat (mayoritas)” sekalipun calon terlibat kriminal dan sekalipun syetan gundul jadi pemimpinnya kalau di kehendaki “suara bulat (mayoritas)” maka jadilah  ia pemimpin.

Demikian juga pembuatan hukum di dewan perwakilan, pengambilan kepu-tusan di berbagai dewan, kekuasaan, lembaga, dan orga-nisasi; seluruhnya dilaksanakan ber-dasarkan “pendapat mayoritas”.

Dari pendapat mayoritas itu meniscayakan criminal, baik trangender maupun perempuan penghibur jadi pemimpin.maka dari itu sangat jelas bahwa demokrasi biang kerok kehancuran yang mentiadakan peranan agama terutama Agama Islam. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi, pendapat mayoritas bersifat mengikat bagi semua pihak, baik penguasa ataupun bukan.

Sebab, “pendapat mayoritas” dipandang sebagai ekspresi dari kehendak rakyat. Oleh karena itu, pihak minoritas tidak mempunyai pilihan selain tunduk dan mengikuti “pendapat mayoritas”. Ketentuan ajaran Islam dalam masalah ini sangatlah berbeda. Seorang Muslim dalam seluruh perbuatan dan perkataannya wajib terikat dengan apa yang terkandung dalam nash-nash syariat.

Dengan demikian, dia tidak boleh melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu perkataan, kecuali jika dalil-dalil syariat telah memboleh-kannya.
Atas dasar ini, seorang Muslim berhak mengem-bangkan, menyatakan, dan menyerukan pendapat apa pun, selama dalil-dalil syara telah membolehkannya. Akan tetapi, jika dalil-dalil syariat telah melarangnya, maka seorang Muslim tidak boleh mengembangkan, menyatakan, atau menyerukan pendapat tersebut.

Jika dia tetap melakukannya, dia akan dikenai sanksi. Dengan demikian, seorang Muslim itu wajib terikat dengan hukum-hukum syariat dalam mengembangkan, menyatakan, dan menye-rukan suatu pendapat. Dia tidak bebas untuk melakukan semaunya.
Islam sendiri telah mewajibkan seorang Muslim untuk mengucapkan kebenaran di setiap waktu dan tem-pat. Dalam hadis ‘Ubâdah ibn ash-Shâmit r.a. disebutkan demikian:
”dan kami akan mengatakan kebenaran di mana pun kami berada. Kami tidak takut karena Allah
terhadap celaan orang yang mencela.”
Islam juga telah mewajibkan kaum Muslim untuk menyampaikan pendapat kepada penguasa sekaligus mengawasi dan mengoreksi tindakan mereka. Ummu ‘Athiyah menuturkan riwayat dari Abu Sa‘îd r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda demikian: “Jihad paling utama adalah (menyampaikan) perkataan yang haq kepada penguasa zalim”.[MO/sr]












Posting Komentar