Oleh: Novita Sari Gunawan
( Aktivis Akademi Menulis Kreatif )

Mediaoposisi.com- Demokrasi dan korupsi, selamanya akan selalu terintegrasi. Ini bukanlah semata seruan provokasi, melainkan sebuah keniscayaan dari sistem yang dibangun diatas landasan akal dan hawa nafsu manusia ini.

Musykil rasanya apabila kasus korupsi yang kian menggila di iklim demokrasi berhasil tuntas untuk diberangus. Lebih parahnya lagi, sang petahana korupsi pun justru lolos seleksi untuk menjadi kandidat kepala daerah.

Dilansir oleh nasional.kompas.com, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan akan tetap melantik Bupati Tulungagung Syahri Mulyo meski Syahri terjerat kasus korupsi. Syahri Mulyo diketahui menyerahkan diri dan kini mendekam di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah sempat menjadi buronan lembaga antikorupsi itu.

Hal ini memunculkan kembali ingatan terkait sejumlah nama yang pernah mengalami hal serupa. Pada beberapa tahun lalu, berdasar pada data penelusuran yang dimiliki Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada sembilan nama kepala daerah yang dilantik oleh Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi.

Walaupun nama-nama tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun pihak kepolisian dan kejaksaan.
(Tribunnews.com)

Demokrasi dan korupsi memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan seperti lingkaran setan yang tak terputus. Akibat mahalnya demokrasi, maka wajar tak terlepas dari tindakan korupsi. Para pejabat butuh modal untuk penggelontoran dana dalam rangka membeli suara rakyat.

Setelah menjadi pejabat, ditempuhlah cara korupsi untuk menggantikan modal. Juga untuk dana kampanye berikutnya.

Gaya hidup hedonis yang menjadi tolak ukur tercapainya kebahagiaan saat ini pun menjadi alasan utama mereka. Biaya hidup tinggi serta gaya hidup yang mahal bagi dirinya berikut sanak keluarganya mengharuskan ia rakus meraup pundi-pundi rupiah bagaimanapun caranya.

Rakyat terus miskin karena pejabat meri'ayah setengah hati. Janji manis kampanye tak lain sebagai pencitraan untuk membeli suara rakyat. Para pejabat yang memegang amanah mengurus rakyat pun tampak setengah hati melakukan tugasnya.

Contohnya banyak infrastruktur yang mangkrak. Kurang berkualitas dari segi materialnya. Rendahnya mutu barang dan jasa. Karena dana yang diberikan tak sepenuhnya digunakan untuk khalayak umum. Melainkan masuk ke kantong mereka.

Dalam demokrasi tidak ada standar tegas dalam kriteria pemimpin. Yang penting punya modal, maka lolos menjadi kandidat bahkan hingga menjabat. Akhirnya banyak yang tidak capable dalam jabatan yang mereka pangku. Banyak kebijakan yang mereka keluarkan justru menyakiti hati serta menyengsarakan rakyat.

Berbeda halnya dengan jabatan pemimpin dalam sistem Islam. kriteria Pemimpin/Khalifah jelas poin-poinnya ditentukan sesuai hukum syara'.

Secara spesifik, pemimpin negara atau penguasa dalam Islam harus memiliki tujuh kriteria yang wajib terpenuhi: Muslim, laki-laki, balig, berakal, adil, merdeka dan mampu. Ketujuh kriteria ini merupakan syarat mutlak bagi penguasa. Pasalnya, ketujuh kriteria ini telah ditetapkan oleh dalil syariah sebagai kriteria yang wajib dimiliki seorang pemimpin.

Jika salah satu dari ketujuh kriteria ini tidak ada, maka kepemimpinan secara syar’i dinyatakan tidak sah.

Maka, mustahil pelaku kriminal masuk kedalam kriteria tersebut. Karena bicara tentang kepemimpinan adalah amanah dan tanggung jawab yang begitu besar.

Tujuannya bukanlah untuk kepuasan eksistensi diri serta limpahan materi. Namun, semata-mata tulus hanya ingin meraih ridho Illahi. Bahkan, selayaknya merasa begitu takutnya memegang amanah tersebut karena sebesar biji dzarah pun dari kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT kelak.

Sistem demokrasi telah membutakan mata dan hati sebagian besar pemimpin yang ada. Pencitraan demi pencitraan dilakukan untuk menyilaukan mata rakyat. Disamping itu justru kebijakan yang memerihkan rakyat terutama rakyat kecil digelontorkan.

Mereka menjadi sosok pemburu jabatan dan menghalalkan segala cara dalam meraihnya. Korupsi menjadi budaya, menyuap sejumlah pihak agar ia dipilih, menebarkan hoax, menjelek-jelekkan orang lain, mengintimidasi pihak yang dianggap berlawanan dengan rezim, menyuguhkan iming-iming dalam berbagai bentuk dan segala cara lainnya, agar bisa menjadi penguasa.

Pemimpin seperti ini sangat mungkin menipu dan mengkhianati rakyatnya. Padahal Rasulullah saw. telah mencela pemimpin yang menipu dan mengkhianati rakyatnya termasuk aksi korupsi didalamnya,

« لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ »

"Setiap pengkhianat diberi panji pada Hari Kiamat yang diangkat sesuai kadar pengkhianatannya. Ketahuilah, tidak ada pengkhianat yang lebih besar pengkhianatannya daripada pemimpin masyarakat (penguasa)" (HR Muslim, Ahmad, Abu ‘Awanah dan Abu Ya’la).[MO/sr]







Posting Komentar