Oleh: Rahmawati Ayu K. S.Pd, 
(Pendidik, tinggal di Jember Jatim)

Mediaoposisi.com-Malang benar nasib Juniarti. Desember 2017 ia divonis mengidap kanker payudara. Sekitar Mei kemarin, ia dikabari dokter  bahwa kankernya sudah menyebar dan disarankan operasi serta kemoterapi. 

Dokter juga meresepkan obat bernama Trastuzumab. Masalah datang ketika hendak menebus obat tersebut di apotek. Per April lalu, obat Trastuzumab tak lagi ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Juniarti harus menebus sendiri obat yang harganya Rp25-30 juta. Bukan angka kecil. Apalagi pasien kanker macam ia harus menjalani minimal delapan sesi dari 16 sesi pengobatan dengan Trastuzumab.  

Ada lagi cerita lain. Juli ini, BPJS mengeluarkan tiga aturan baru yang berpengaruh pada pelayanan kesehatan pada pasien BPJS. 

Tiga aturan itu yakni Peraturan Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 02 tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Pelayanan Kesehatan, Peraturan Nomor 03 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat, dan Peraturan Nomor 05 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik. 

Defisit neraca keuangan yang dialami BPJS Kesehatan membuat lembaga ini berupaya melakukan penghematan biaya. Salah satunya dengan menyisir jenis-jenis layanan yang bisa ditanggung BPJS Kesehatan maupun yang tidak. 

Mengutip Kontan.co.id, Kamis (19/7/2018), setelah sebelumnya muncul kabar bahwa BPJS Kesehatan akan menjalankan kebijakan cost sharing untuk sejumlah penyakit kronis, kini BPJS Kesehatan berupaya memangkas biaya yang harus ditanggung untuk persalinan. 

Upaya inilah yang kemudian diprotes Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).

IDAI menilai langkah BPJS Kesehatan mengatur kembali pelayanan kesehatan bayi yang baru lahir akan merugikan masyarakat peserta BPJS. Sebab, nantinya biaya persalinan tidak menyertakan biaya perawatan bayi yang baru lahir. 

Hal ini berpotensi memunculkan masalah terkait kesehatan dan keselamatan bayi yang baru lahir. Itulah sebabnya Ketua IDAI Aman Bhakti Pulungan telah menyurati Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk meluruskan masalah ini dan meminta pencabutan rencana itu. (www.kompas.com) 

Defisit Terus Berulang
“Jauh panggang dari api”. Mungkin peribahasa itulah yang paling pas menggambarkan kekecewaan masyarakat saat ini yang mendambakan pelayanan kesehatan memadai dengan biaya terjangkau, namun kenyataannya harus menelan pil pahit. 

Karena bukannya makin dimudahkan, justru fasilitas kesehatan makin dikurangi. Dengan alasan tidak mau rugi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pangkas jaminan biaya persalinan.

Lembaga bentukan pemerintah yang beroperasi sejak 2014 itu saban tahun defisit. Pada 2014 BPJS Kesehatan rugi Rp814,4 miliar, 2015 membengkak jadi Rp4,63 triliun, dan 2016 Rp6,6 triliun. Pada 2017 mereka rugi Rp183,3 miliar. 

Tahun ini defisitnya diprediksi membengkak. Sampai Mei 2018 saja defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp4,8 triliun. Pendapatan BPJS Kesehatan Rp33,56 triliun, sementara pengeluarannya lebih besar, Rp38,28 triliun. Berbagai cara demi menyehatkan keuangan dilakukan. 

Masalahnya, jika BPJS defisit melulu kenapa solusi yang dipilih mengurangi layanan pada pasien? Bukankah mereka hadir untuk mengurangi beban biaya kesehatan yang harus ditanggung rakyat? 

BPJS Kesehatan punya slogan, "Dengan gotong royong, semua tertolong." Namun, faktanya sejumlah layanannya kini dipangkas. Orang sakit berpotensi tak tertolong. Bagaimana ini? 

Yang juga krusial, kapan BPJS Kesehatan tak defisit melulu? Bagaimana menutupi lubang defisit tanpa harus mengorbankan layanan pada rakyat? 

Kekhawatiran itu yang kini terus disuarakan oleh BPJS Watch dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyusul rencana pemerintah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 19/2016 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Komisioner Bidang Kesehatan dan Napza KPAI, Sitti Hikmawatty menyatakan secara umum revisi perpres belum memihak bayi dan anak. Salah satu indikasinya adalah adanya wacana pembiayaan bersama (co-sharing) dalam JKN untuk penyakit anak katastropik, seperti talasemia, kanker, dan penyakit kelainan khusus lainnya. 

Wacana tersebut memicu ketidakpastian bagi perlindungan kesehatan anak.Dengan jumlah sekitar 4,8 juta bayi yang lahir setiap tahun dan hanya maksimal sekitar 1 juta bayi yang bisa dilayani melalui program JKN-KIS, maka sedikitnya pelayanan kesehatan terhadap 3,8 juta bayi terancam. 

Jumlah tersebut bisa meningkat berkali lipat mengingat revisi Perpres JKN belum sepenuhnya mengarah pada perlindungan seluruh anak, baik yang masih bayi ataupun yang sudah lahir tetapi belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS.

Sitti pun memberi contoh kasus kasus meninggalnya bayi Tiara Debora di Jakarta Barat September tahun lalu akibat buruknya pelayanan rumah sakit. Kasus bayi Debora hanya satu dari ribuan kasus terkait buruknya pelayanan kesehatan kepada bayi dan anak. 

Beberapa pasien anak yang membutuhkan penanganan spesialis dan dirujuk ke rumah sakit harus menunggu enam bulan sampai satu tahun lebih untuk mendapat penanganan dokter. Pasien rujukan di RS Harapan Kita, misalnya, harus menunggu lebih dari satu tahun untuk mendapat penanganan penyakit jantung.

Selain itu, KPAI mengusulkan biaya ambulans ditanggung BPJS Kesehatan bagi anak-anak yang meninggal di rumah sakit agar kasus orangtua yang membawa pulang jenazah bayi dengan angkot atau sepeda motor tidak lagi terjadi.

Kondisi tersebut akan semakin parah dengan penerapan sistem pembayaran tertutup (closed payment) pada perusahaan yang sangat merugikan peserta, yakni karyawan dan anggota keluarganya, termasuk anak-anak. 

Sistem pembayaran tertutup akan membuat karyawan dan keluarga mengalami ketidakpastian jaminan kesehatan saat perusahaan telat membayar premi JKN.

Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penagihan dan Pembayaran Iuran JKN berpotensi menimbulkan sandera-menyandera anggaran iuran yang ada. 

Sebelum ada peraturan ini, keluarga yang memiliki pendapatan fluktuatif, seperti pedagang, awalnya bisa mencicil pembayaran iuran bulanan. Dengan regulasi itu, peserta tidak bisa lagi mencicil iuran dan harus dibayar utuh.

“Jika anggota keluarga ada lima orang, artinya kelima orang tersebut harus membayar dahulu secara penuh. Jika baru sebagian yang membayar, maka dianggap tidak membayar seluruhnya dan tidak berhak menggunakan pelayanan BPJS Kesehatan,” katanya.

Sitti juga menyoroti kemungkinan hilangnya pasal substantif, yakni Pasal 1A yang menyatakan,“BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden.”

“Kalau pasal itu hilang, BPJS Kesehatan dapat beroperasi layaknya korporasi dan bukan sebagai badan publik lagi. Padahal, BPJS Kesehatan sudah seharusnya bertindak sebagai badan publik yang hadir untuk melindungi kesehatan di tengah masyarakat, bukan untuk mencari laba layaknya perusahaan asuransi,” tegasnya.

Negara Lepas Tanggung Jawab
Menurut Asih dan Miroslaw dari German Technical Cooperation (GTZ), LSM yang berperan aktif membidani kelahiran JKN: 

“Ide dasar jaminan kesehatan sosial adalah pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari Pemerintah kepada institusi yang memiliki kemampuan tinggi untuk membiayai pelayanan kesehatan atas nama peserta jaminan sosial.” (Lihat:www.sjsn.menkokesra.go.id).

Sistem JKN oleh BPJS saat ini mengalihkan tanggung jawab berupa penjaminan kesehatan dari pundak negara ke pundak seluruh rakyat yang memang telah diwajibkan menjadi peserta JKN.

Dengan demikian negara lepas tangan. Pasalnya, jaminan kesehatan yang merupakan hak rakyat dan seharusnya menjadi tanggung jawab negara akhirnya berubah menjadi kewajiban rakyat. 

Rakyat dipaksa saling membiayai pelayanan kesehatan di antara mereka melalui sistem JKN dengan prinsip asuransi sosial. Saling menanggung itulah yang dimaksudkan dengan prinsip kegotongroyongan.

Istilah “jaminan kesehatan” pun ternyata palsu. Pasalnya, yang ada bukan jaminan kesehatan, tetapi asuransi sosial kesehatan. Jaminandengan asuransi sosial jelas berbeda.

Pasal 19 ayat 1 UU SJSN menegaskan sistem JKN diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial yaitu: suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya (Pasal 1 ayat 3).

Konsekuensinya, seluruh rakyat wajib membayar iuran/premi bulanan. Meski iuran untuk orang miskin dibayar oleh negara (sebagai penerima bantuan iuran-PBI), hal itu tidak menghilangkan hakikat bahwa seluruh rakyat wajib membayar iuran bulanan. 

Jadi pada dasarnya JKN sama dengan asuransi pada umumnya. Peserta JKN, yakni seluruh rakyat, baru bisa mendapat pelayanan dari BPJS selama membayar iuran/premi bulanan. Jika tidak bayar, mereka tidak mendapat pelayanan. Jika nunggak membayar, mereka pun dikenai denda 2% perbulan, maksimalnya enam bulan. 

Lebih dari enam bulan menunggak, pelayanan dihentikan. Bahkan lebih dari itu, karena wajib, mereka yang tidak membayar iuran akan dijatuhi sanksi, yakni tidak akan mendapat pelayanan administratif seperti pembuatan KTP, KK, paspor, sertifikat dsb.

Jadi dalam JKN, rakyat bukan dijamin pelayanan kesehatannya. Faktanya, rakyat diwajibkan membayar iuran tiap bulan, baru mereka mendapat layanan. Jika tidak membayar lebih dari enam bulan, mereka tidak dilayani dan bahkan dijatuhi sanksi.

Sistem JKN juga masih mengadopsi pendekatan diskriminatif alias tidak adil. Contoh: ada pembedaan antara peserta PBI dan non-PBI. Sistem JKN juga mengenal pembagian kelas: kelas III, II dan I; masing-masing dengan iuran bulanan berbeda dan layanan berbeda. 

Itu artinya, JKN menganut prinsip pemberian pelayanan berdasarkan kemampuan bayar peserta atau status ekonomi peserta. Prinsip ini merupakan watak komersial yang dianut oleh lembaga bisnis.

Watak itu makin kental karena SJSN dan JKN ini menghimpun dana rakyat untuk investasi. Atas nama SJSN dan JKN, ratusan triliun dana rakyat dihimpun atas nama iuran/premi asuransi sosial yang bersiat wajib. 

Sebagian dana itu wajib diinvestasikan oleh BPJS. Pasalnya, sesuai UU SJSN dan BPJS, investasi dana asuansi sosial itu bersifat mandatori, artinya wajib, tentu dengan segala konsekuensi sebuah investasi. Hingga saat ini saja, total investasi oleh BPJS Kesehatan mencapai lebih dari 10 triliun rupiah.

Ini semua tak lepas dari sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini.  Inginnya selalu mendapat keuntungan dari apa yang telah diupayakan, bahkan dari rakyat kecil sekalipun. Sehingga tega mengurangi fasilitas untuk rakyat, asal mendapat untung yang lebih.

Negara Wajib Menjamin Kesehatan Warganya
Jaminan kesehatan mestinya diberikan oleh negara secara bebas biaya dan berkualitas untuk seluruh rakyat tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi. Pertanyaannya, apakah jaminan kesehatan seperti itu mungkin untuk diwujudkan saat ini? 

Jawabannya, mungkin, bahkan sangat mungkin, apalagi melalui penerapan sistem Islam secara menyeluruh. 

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw. pun—dalam kedudukan beliau sebagai kepala negara—pernah mendatangkan dokter untuk mengobati salah seorang warganya, yakni Ubay. Saat Nabi saw. 

Mendapatkan hadiah dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau pun menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi seluruh warganya.

Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas ra. bahwa serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Lalu mereka jatuh sakit di Madinah. Rasulullah saw. selaku kepala negara saat itu meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola oleh Baitul Mal di dekat Quba’. 

Mereka dibolehkan minum air susunya sampai sembuh. Al-Hakim meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khaththab ra. juga pernah memanggil dokter untuk mengobati salah seorang warganya, yakni Aslam. 

Ketika menjadi khalifah, Umar bin Khattab pun pernah turun tangan langsung bersama istrinya untuk menolong persalinan salah seorang warganya. Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat yang wajib disediakan oleh negara secara gratis dan tanpa diskriminasi. 

Saat ini banyak negara yang bisa memberikan jaminan kesehatan itu. Di antara yang terbaik menurut pengakuan dunia adalah Kuba. Kondisi perekonomian Kuba tidak jauh berbeda dengan negeri ini. Bahkan kekayaan alam Kuba jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negeri ini. 

Namun, meski jauh lebih miskin, Kuba berhasil memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyatnya secara gratis dan berkualitas tinggi; jauh lebih baik dari AS, Eropa dan negara-negara yang jauh lebih kaya.

Semestinya negara ini jauh lebih bisa memberikan jaminan kesehatan gratis dan berkualitas untuk seluruh rakyat. Yang diperlukan hanyalah kemauan dan komitmen politik serta perhatian sungguh-sungguh Pemerintah untuk memelihara kemaslahatan rakyat. [MO/sr]

Posting Komentar