Oleh: Mila Hanifa

Mediaoposisi.com-  (Pegiat Komunitas Menulis untuk Perubahan /MuP)
Badan Pusat Statistik  (BPS) mencatat angka kemiskinan per Maret 2018 yang sebesar  9,82% menjadi paling rendah sepanjang sejarah.  Menurut catatan BPS , sejak 2011 tingkat kemiskinan di Indonesia masih dalam persentase douuble digit,  yakni 12, 49%.  Setelah tujuh tahun berjalan akhirnya bisa single digit.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan jumlah orang miskin di Indonesia per Maret 2018 sudah berada ada posisi 25,95 juta dari kondisi september (2017) yang berjumlah 26,58 juta. Kurang lebih turun 633.000 jiwa. (detikfinance , 17/7/2018).

Begitu luar biasa kah pemerintahan yang sekarang sehingga kemiskinan menurun dari era yang lalu? Eits, tunggu dulu!  Masih kata Kepala BPS, penurunan ini karena salah satunya pemerintah memberikan bansos (bantuan sosial) , juga program beras Rastra  (pra sejahtera) dan bantuan pangan non tunai yang tersalurkan sesuai jadwal. 

Kira-kira kalau bantuannya tidak sesuai jadwal akan mempengaruhi data? Jelas itu. Yang paling miris  adalah berita ini dikeluarkan menjelang perhelatan kontestasi RI 1 di Nusantara tercinta ini.  Tentu ada hubungannya  kan?

Demokrasi : Figur yang ‘dijual’   perlu Citra Positif
Seperti biasa, dalam kontestasi politik rutin di sistem Demokrasi, isu kemiskinan menjadi  krusial .  Karena paling sering dijadikan poin pencitraan kandidat.   Tentu saja untuk mendapat poin ‘positif’ guna meraih kekuasaan.   Baik untuk pengusung petahana, atau pun penantangnya.

Tak terkecuali petahana kita di 2019 ini. 

Pencitraan figur Jokowi menjadi sangat penting.  Elektabilitasnya menurut Denny JA dari  Lingkaran Survei Indonesia (LSI) meningkat , terutama setelah Pilkada serentak 2018.  Posisi Jokowi pada angka 49,3 %, sedang sebelum pilkada di angka 46 %.  Artinya ada tren kenaikan elektabilitas, ucap Denny.  Namun angka ini  masih tidak aman karena masih di bawah 50 %. (detik.com , 10/7/2018). 

Elektabilitas lawan petahana pada Pilpres kali  ini, sebelumnya sekitar 44,7 %.  Setelah survei ini naik tidak signifikan menjadi 45,2 %.  Namun tren gerakan #2019Ganti Presiden ternyata makin membahayakan, karena makin populer.  Sebelum survei ada di angka 50,80 dan saat ini sudah ada di angka 54,40 %.  Nah ,  ini yang harus sangat diperhitungkan!

Masih banyak PR untuk petahana agar bisa meningkatkan elektabilitasnya.  Dalam sistem yang menghalalkan segala cara ini, data kemiskinan ‘mungkin’ saja dipermainkan.  Misalnya, terkait garis kemiskinan (GK) . Di bulan Maret 2018 besaran GK yang dipakai  adalah  Rp 401.220 per Kapita per bulan.

Atau dengan kata lain : seseorang dikatakan tidak miskin jika sehari mampu mengeluarkan uang lebih dari Rp 13.374  .  Bisa dicerna, di mana letak ajaibnya data ini? 

Kalau kita bisa mengeluarkan Rp 13.500 sehari, kita bukan tergolong miskin. Padahal kita tahu dengan uang segitu, di tengah kenaikan harga kebutuhan masyarakat apakah semua yang dibutuhkan akhirnya bisa terbeli? Hanya nalar yang jernih bisa jawab tanya itu.

Apalagi kalau diketahui, pemerintah menggelar bansos atau penyaluran Ranstra harus sebelum sensus BPS digelar . Tidak boleh telat. Agar data kemiskinan jadi menurun.  Seperti kata ekonom dari Indef , Bhima  Yudistira  bahwa keterlambatan subsidi pangan dan  PKH (program keluarga harapan) akan berdampak kepada daya beli masyakat miskin. 

Hal ini akan membuat angka penduduk miskin semakin sulit turun.  Hal itu sudah terbukti ketika bansos terlambat disalurkan pada awal tahun 2017, akhirnya pada Maret 2017  angka kemiskinan naik 690.000 orang dibanding  September 2016. ( kontan.co.id , 4/3/2018). 

Jelas sekali, penyaluran bansos ditujukan agar angka kemiskinan turun, bukan ‘benar-benar’ untuk mengentaskan kemiskinan tersebut.

Karena sebenarnya beban masyarakat bukan berkurang, kesejahteraan mereka pun masih ilusi dalam bayang-bayang ‘janji manis’ sang penguasa. Siapa pun yang menang, kalau paradigma penyuguhan data kemiskinan seperti ini masyarakat selalu akan gigit jari.

Islam , solusi terbaik
Harus diakui, Demokrasi dan saudaranya, Kapitalisme akan selalu gagal menyelesaikan problem kemiskinan.  Alih-alih dapat menyelesaikan, yang terjadi justru menciptakan kemiskinan.  Karena paradigma kekuasaan bukan melayani masyarakat, tapi justru kekuasaan diraih dan dimanfaatkan oleh segelintir pemilik modal (pengusaha) untuk memperkaya diri. 

Kemiskinan yang terjadi, sulit diselesaikan, jika penguasa hanya mengatur (regulator) ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan lain bagi masyarakat banyak.  Tidak ada mekanisme yang efektif ,  bagaimana  caranya rakyat bisa memenuhi kebutuhannya dengan kondisi  pendapatan yang justru tidak meningkat, atau malah tak punya pendapatan sama sekali  (pengangguran). 

Bahkan ketika sudah memiliki penghasilan, belum tentu mereka bisa memenuhi seluruh kebutuhan mereka, seperti sekolah, kesehatan, BBM, dan sebagainya karena  harganya semakin tak terjangkau. 
Lalu mengapa umat tidak segera berpaling pada Islam?

Segera campakkan Demokrasi dan gerakan pencitraan! Sebagai sebuah ideologi, Islam memiliki  aturan untuk mengatasi berbagai problem kehidupan, termasuk kemiskinan.  Allah Swt.

sesungguhnya telah menciptakan manusia, sekaligus menyediakan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan tidak hanya manusia;  bagi seluruh makhluk Allah telah menyediakan rizki dengan adil.  Allah Swt. berfirman:

Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rizki.” (TQS. ar-Rum [30]: 40)
Tidak ada satu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah yang memberi rizkinya. “ (TQS. Hud [11]: 6)

Jika demikian halnya, mengapa terjadi kemiskinan? Seolah-olah kekayaan alam yang ada, tidak mencukupi kebutuhan manusia yang populasinya semakin bertambah.

Sebenarnya jumlah kekayaan alam yang disediakan oleh Allah Swt. untuk manusia pasti mencukupi. Tapi apabila kekayaan alam tersebut tidak dikelola dengan benar, maka akan terjadi ketimpangan dalam distribusinya di masyarakat.

Atau tidak semua anggota masyarakat bisa mengakses kekayaan anugerahNya  ini.  Jadi, faktor utama penyebab kemiskinan adalah buruknya distribusi kekayaan. Di sinilah pentingnya keberadaan sebuah sistem hidup yang shahih dan keberadaan negara yang menjalankan sistem tersebut.

Syariat Islam memiliki banyak hukum yang berkaitan dengan pemecahan masalah kemiskinan; baik kemiskinan alamiyah, kultural, maupun sruktural.

Hanya saja, hukum-hukum itu tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan sinergis dengan hukum-hukum lainnya. Jadi, dalam menyelesaikan setiap masalah, termasuk kemiskinan, Islam menggunakan pendekatan yang bersifat holistik (terpadu).

Maka jangan salah, mengentaskan kemiskinan tak kan bisa hanya dengan bantuan sosial. Karena sifatnya sangat sementara.  Atau berpikir Islam hanya mengatur masalah zakat , infaq dan sedekah sebagai solusi bagi para dhua’fa. Walaupun memang benar ada hukum fiqih terkait hal itu .  Tapi itu hanya sebagian kecil upaya yang bisa dilakukan untuk menolong fakir dan miskin.

Ada pengaturan ekonomi secara sistemik. Misalnya ,dalam sistem ekonomi Islam ada pengaturan kepemilikan . Dengan memberi batasan yang yang jelas mana yang boleh dimiliki individu, mana kepemilikan umum, dan mana milik negara, maka tidak terjadi masalah seperti sekarang.

Banyak sumber daya alam (SDA) dikuasai sepihak oleh individu yang memiliki akses kepada kekuasaan.  Sehingga  menyebabkan masyarakat banyak, mengalami kesulitan mengakses SDA tersebut. Padahal bisa jadi , sumber daya tersebut termasuk kebutuhan pokok masyarakat .  Misalnya energi , air bersih dan hutan.

Bagaimana prakteknya ? Kepemilikan umum ini dikelola oleh negara, dan hasilnya (keuntungannya) dikembalikan kepada masyarakat. Bisa dalam bentuk harga yang murah, atau bahkan gratis, dan lain-lain.

Adanya pengaturan kepemilikan umum semacam ini, jelas menjadikan aset-aset strategis masyakat dapat dinikmati bersama-sama. Tidak dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga yang lain tidak memperoleh apa-apa; sebagaimana yang tejadi dalam sistem kapitalis.  Dengan demikian masalah kemiskinan dapat dikurangi, bahkan diatasi .

Penguasa dalam sistem Islam pun, adalah pelayan yang mengurusi seluruh urusan rakyatnya. Bukan sekedar orang yang duduk di ‘singgasana’ kekuasaan, dan mabuk pencitraan. Rasul bersabda ;” Seorang Imam (kepala negara) adalah pemimpin manusia dan dia akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya.  “ (HR. Bukhari dan Muslim).

Tentu dengan amanah berat ini, tidak akan berani mengabaikan rakyatnya hingga menderita dalam kemiskinan .  Atau hanya memikirkan rakyat menjelang kontestasi politik seperti sekarang..
Jadi , masihkah berharap kemiskinan turun dengan sistem yang rusak hari ini?[MO/sr]





Posting Komentar